Tanjung Balai: Kota Yang Belum Dilahirkan

Perahu-perahu nelayan yang tertambat pada pagi hari di Sungai Asahan, Tanjung Balai. ( WordPress/Ogy Febri Adlha.)
Perahu-perahu nelayan yang tertambat di Sungai Asahan, Tanjung Balai. (WordPress/ Ogy Febri Adlha.)

Oleh: John Ferry Sihotang

Kota ini berada di sisi paling timur Sumatera Utara. Ia dijuluki kota kerang. Kerang yang rindu menemukan ukuran dan bulu versi terbaiknya. Kadang ia dipanggil kota pelabuhan. Setiap hari ratusan kapal dan perahu bersandar murung di sana.

Namun, tak usah heran. Jika suatu waktu kau datang ke Tanjung Balai, kau tidak akan dapat memutuskan pelabuhan mana yang lebih menderita. Ia memang seperti sebuah kota yang belum dilahirkan, namun sudah dipenuhi kesedihan.

Kota kecil ini disesaki tumpukan pakaian bekas dari luar negeri; mengubah wajah kota jadi rombengan kumuh berbau asing sepenuhnya. Tanpa bentuk. Tanpa rupa. Berjalanlah di sepanjang lorong kota, lalu terus ke utara. Akan kau temukan got-got mampat menelan tikus-tikus raksasa yang mati tua karena bulu-bulu kucing pun gentar padanya. Akan kau temukan juga nyamuk-nyamuk berukuran sebesar lalat dewasa; membuat kota ini riuh oleh dengung yang sia-sia.

Dengung nyamuk-nyamuk itu seolah menyiratkan alam bawah sadar kota ini. Ia ada di mana-mana. Ia mengendap di tubuh-tubuh asin buruh yang bekerja dengan kepalan tinju, karena setiap hari harus bertarung melawan perasaan tertindas yang tak mudah dipahaminya. Ia, dengung itu, juga berdiam di rumah-rumah panggung kayu, yang deritnya bikin ngilu sekitar. Menggeliat di gerobak-gerobak sampah, di pondok-pondok kumuh sepanjang rel kereta. Ia juga lindap di “kafe-kafe” tak bernama; tepatnya gubuk berdinding muram namun berdesah basah — membuat anak-anak sekolah, yang baru disinggahi bulu aneh di selangkangannya, jadi dewasa seketika. Ia juga meniupkan gelagat putus asa lewat kepulan asap lintingan daun-daun ganja, lewat pecahan botol-botol vodka, di pekuburan-pekuburan kota.

Ia, dengung itu, adalah suara kaum tak bersuara. Menyimpan dendam rawa-rawa, sewaktu-waktu bisa meledak mengubah kota. Karena dendam itu mengkristal dari realitas kemiskinan, ketakberdayaan, kesenjangan, pengangguran yang sudah begitu getirnya; diperparah pula sekian lama diabaikan pemerintah.

Memang, Tanjung Balai sudah lama yatim piatu. Dulu pernah berjaya sebagai bandar dagang Asia Tenggara, kini nyaris tak kenal apa itu negara. Kalaupun dikatakan punya negara, kehadirannya cuma sekadar soal KTP, SIM, dan katebelece tak penting. Selebihnya hanya sebuah dusta bersama. Berlubang, berbaubusuk, bersampah, berairmata, di mana-mana. Kotamadya ini sudah lupa kapan kali terakhir punya wali kota. Anehnya, kota ini selalu bersemangat memilih gubernurnya meski tak pernah hapal nama lengkapnya kecuali ketika sang gubernur masuk penjara. Dan itu sungguh sapi sekali. Kota ini benar-benar sebatang kara, berjalan gontai dengan daya seadanya, mencari titik-titik kesetimbangannya, sendiri.

Aku pun sering bertanya, apa sesungguhnya syarat atau ukuran sebuah kota itu. Apakah hanya soal kepadatan pemukiman, pertokoan, kendaraan dan jalan-jalan, membedakannya dari kampung atau desa? Bila ukurannya adalah taman terbuka, sarana rekreasi, sebuah mall atau tertib berlalu lintas… percayalah, semua itu takkan kau temukan di Tanjung Balai. Hiburan paling beradab di kota ini hanyalah pasar malam, di mana keributan dan kesementaraan dirayakan berduyun-duyun.

Masuklah ke tengah kota, dan lihatlah. Di sana hanya ada beberapa rumah orang kaya, sebuah jembatan tua, sisanya adalah pasar-pasar berlumpur yang tak pernah mandi bertahun-tahun dengan pakaian rombeng yang itu-itu lagi. Gedung paling mewah justru tempat ibadah, dengan segala ornamennya. Kubah-kubah masjid, patung-patung vihara, dan lonceng-lonceng gereja adalah benda seni dan arsitektur paling paripurna di kota ini. Semuanya berdampingan, atau berhadap-hadapan, di tepi jalan. Rumah-rumah ibadah itu selalu tabah, setia dan terbuka, menawarkan keteduhan, atau untuk sekadar melupakan kesedihan, sekaligus merekatkan semua warga kota jadi tetangga dan saudara.

Begitulah Tanjung Balai yang kukenal sejak keluargaku meninggalkan kampung halaman dan memutuskan mengadu nasib di kota ini pada tahun berkobarnya bakar binakar atau kekejian 1998. Orangtuaku terpaksa harus melupakan profesi warisan leluhur: sebagai kaum bercocok-tanam. Orang tani di desa kami, sebagaimana di desa-desa lain di Tanjung Balai dan Asahan, telah dipaksa kalah oleh keadaan. Kaum tani di sana hanya bisa andalkan hujan karena seolah dikutuk untuk tak pernah kenal apa itu saluran irigasi. Kaum marhaen itu cuma diberi pilihan permanen: setengah tahun galengan-galengan sawah penuh padi sejauh mata memandang, lalu setengah tahun kemudian hanya bisa menonton tumpukan jerami yang dibakar di mana-mana.

Setelah delapan belas tahun tinggal di kota ini, ingatan akan aib yang keji itu kembali mengulang tanda, dengan luka dan rupa hampir sama. Puluhan kuil vihara, klenteng dan yayasan sosial milik umat Buddha dirusak dan dibakar massa tepat di jantung kota. Membuat kesedihan kota ini kian berlipat ganda. Kebarbaran itu sekaligus menampar-nampar sebuah negara, dan wajah kita semua.

Sudah kuceritakan sedikit soal keadaan Tanjung Balai di atas. Masihkah kau berpikir bahwa kekejian itu semata-mata disebabkan toa, patung, atau media sosial? Mungkinkah kebiadaban itu terjadi begitu saja karena sebuah salah paham belaka? Duh. Kok rasanya remeh sekali, seremeh buih di lautan yang dasarnya bergolak penuh dendam dan amarah. Kalau kau mengenal sedikit saja tentang kota ini, kau akan dipahamkan bahwa apa yang ditulis media belumlah mencukupi. Kiranya kita bisa belajar dari kota Tanjung Balai: Bahwa ketika kemiskinan dan ketertindasan sudah meriap di mana-mana, ketika pengangguran dan kejahatan sudah merajalela; maka kota itu, dan kita yang berdiam di dalamnya, hanyalah tumpukan jerami yang mudah terbakar.

Aku tak tahu kapan Tanjung Balai ini akan dilahirkan sebagai kota seutuhnya, menurut ukuran atau versi terbaiknya. Tapi orang-orang di kota ini, entah kenapa, selalu percaya: Bahwa sang waktu akan menyusun kesedihan-kesedihan mereka menjadi ladang kebahagiaan, suatu saat nanti. Hal itulah yang membuat kota ini tetap berdenyut, bersenyum, berpengharapan, meski kemiskinannya, kesedihannya, ketimpangannya sudah tak tertahankan, di seluruh kota.***

 

Cerita Busuk Dari Seorang Bandit

Cerita Busuk Dari Seorang Bandit

[Kesaksian bertemu Freddy Budiman di Lapas Nusa Kambangan (2014)]

Oleh Haris Azhar*

Fredi Budiman (kiri), sebelum dieksekusi saat menjalani persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (25/5). (ANTARA FOTO/Idhad Zakaria)
Freddy Budiman (kiri), sebelum dieksekusi saat menjalani persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (25/5). (ANTARA FOTO/Idhad Zakaria)

 

Di tengah proses persiapan eksekusi hukuman mati yang ketiga di bawah pemerintahan Joko Widodo, saya menyakini bahwa pelaksanaan ini hanya untuk ugal-ugalan popularitas. Bukan karena upaya keadilan. Hukum yang seharusnya bisa bekerja secara komprehensif menyeluruh dalam menanggulangi kejahatan ternyata hanya mimpi. Kasus Penyeludupan Narkoba yang dilakukan Freddy Budiman, sangat menarik disimak, dari sisi kelemahan hukum, sebagaimana yang saya sampaikan dibawah ini.

Di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2014 dan kesibukan saya berpartisipasi memberikan pendidikan HAM di masyarakat di masa kampanye pilpres tersebut, saya memperoleh undangan dari sebuah organisasi gereja. Lembaga ini aktif melakukan pendampingan rohani di Lapas Nusa Kambangan (NK). Melalui undangan gereja ini, saya jadi berkesempatan bertemu dengan sejumlah narapidana dari kasus teroris, korban kasus rekayasa yang dipidana hukuman mati. Antara lain saya bertemu dengan John Refra alias John Kei, juga Freddy Budiman, terpidana mati kasus Narkoba. Kemudian saya juga sempat bertemu Rodrigo Gularte, narapidana WN Brasil yang dieksekusi pada gelombang kedua (April 2015).

Saya patut berterima kasih pada Bapak Sitinjak, Kepala Lapas NK (saat itu), yang memberikan kesempatan bisa berbicara dengannya dan bertukar pikiran soal kerja-kerjanya. Menurut saya Pak Sitinjak sangat tegas dan disiplin dalam mengelola penjara. Bersama stafnya beliau melakukan sweeping dan pemantauan terhadap penjara dan narapidana. Pak Sitinjak hampir setiap hari memerintahkan jajarannya melakukan sweeping kepemilikan HP dan senjata tajam. Bahkan saya melihat sendiri hasil sweeping tersebut, ditemukan banyak sekali HP dan sejumlah senjata tajam.

Tetapi malang Pak Sitinjak, di tengah kerja kerasnya membangun integritas penjara yang dipimpinnya, termasuk memasang dua kamera selama 24 jam memonitor Freddy budiman. Beliau menceritakan sendiri, beliau pernah beberapa kali diminta pejabat BNN yang sering berkunjung ke Nusa Kambangan, agar mencabut dua kamera yang mengawasi Freddy Budiman tersebut.

Saya mengangap ini aneh, hingga muncul pertanyaan, kenapa pihak BNN berkeberatan adanya kamera yang mengawasi Freddy Budiman? Bukankah status Freddy Budiman sebagai penjahat kelas “kakap” justru harus diawasi secara ketat? Pertanyaan saya ini terjawab oleh cerita dan kesaksian Freddy Budiman sendiri.

Menurut ibu pelayan rohani yang mengajak saya ke NK, Freddy Budiman memang berkeinginan bertemu dan berbicara langsung dengan saya. Pada hari itu menjelang siang, di sebuah ruangan yang diawasi oleh Pak Sitinjak, dua pelayan gereja, dan John Kei, Freddy Budiman bercerita hampir 2 jam, tentang apa yang ia alami, dan kejahatan apa yang ia lakukan.

Freddy Budiman mengatakan kurang lebih begini pada saya:

“Pak Haris, saya bukan orang yang takut mati, saya siap dihukum mati karena kejahatan saya, saya tahu, resiko kejahata yang saya lakukan. Tetapi saya juga kecewa dengan para pejabat dan penegak hukumnya.

“Saya bukan bandar, saya adalah operator penyeludupan narkoba skala besar, saya memiliki bos yang tidak ada di Indonesia. Dia (bos saya) ada di Cina. Kalau saya ingin menyeludupkan narkoba, saya tentunya acarain (atur) itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai dan orang-orang yang saya telpon itu semuanya nitip (menitip harga). Menurut Pak Haris berapa harga narkoba yang saya jual di Jakarta yang pasarannya 200.000 – 300.000 itu?”

Saya menjawab 50.000. Fredi langsung menjawab:

“Salah. Harganya hanya 5000 perak keluar dari pabrik di Cina. Makanya saya tidak pernah takut jika ada yang nitip harga ke saya. Ketika saya telepon si pihak tertentu, ada yang nitip Rp 10.000 per butir, ada yang nitip 30.000 per butir, dan itu saya tidak pernah bilang tidak. Selalu saya okekan. Kenapa Pak Haris?”

Freddy menjawab sendiri. “Karena saya bisa dapat per butir 200.000. Jadi kalau hanya membagi rejeki 10.000- 30.000 ke masing-masing pihak di dalam institusi tertentu, itu tidak ada masalah. Saya hanya butuh 10 miliar, barang saya datang. Dari keuntungan penjualan, saya bisa bagi-bagi puluhan miliar ke sejumlah pejabat di institusi tertentu.”

Freddy melanjutkan ceritanya. “Para polisi ini juga menunjukkan sikap main di berbagai kaki. Ketika saya bawa itu barang, saya ditangkap. Ketika saya ditangkap, barang saya disita. Tapi dari informan saya, bahan dari sitaan itu juga dijual bebas. Saya jadi dipertanyakan oleh bos saya (yang di Cina). ‘Katanya udah deal sama polisi, tapi kenapa lo ditangkap? Udah gitu kalau ditangkap kenapa barangnya beredar? Ini yang main polisi atau lo?’”

Menurut Freddy, “Saya tau pak, setiap pabrik yang bikin narkoba, punya ciri masing-masing, mulai bentuk, warna, rasa. Jadi kalau barang saya dijual, saya tahu, dan itu ditemukan oleh jaringan saya di lapangan.”

Freddy melanjutkan lagi. “Dan kenapa hanya saya yang dibongkar? Kemana orang-orang itu? Dalam hitungan saya, selama beberapa tahun kerja menyeludupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 Miliar ke BNN. Saya sudah kasih 90 Milyar ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI bintang 2, di mana si jendral duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil tersebut dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun.

“Saya prihatin dengan pejabat yang seperti ini. Ketika saya ditangkap, saya diminta untuk mengaku dan menceritakan dimana dan siapa bandarnya. Saya bilang, investor saya anak salah satu pejabat tinggi di Korea (saya kurang paham, korut apa korsel- HA). Saya siap nunjukin dimana pabriknya. Dan saya pun berangkat dengan petugas BNN (tidak jelas satu atau dua orang). Kami pergi ke Cina, sampai ke depan pabriknya. Lalu saya bilang kepada petugas BNN, mau ngapain lagi sekarang? Dan akhirnya mereka tidak tahu, sehingga kami pun kembali.

“Saya selalu kooperatif dengan petugas penegak hukum. Kalau ingin bongkar, ayo bongkar. Tapi kooperatif-nya saya dimanfaatkan oleh mereka. Waktu saya dikatakan kabur, sebetulnya saya bukan kabur. Ketika di tahanan, saya didatangi polisi dan ditawari kabur, padahal saya tidak ingin kabur, karena dari dalam penjara pun saya bisa mengendalikan bisnis saya. Tapi saya tahu polisi tersebut butuh uang, jadi saya terima aja. Tapi saya bilang ke dia kalau saya tidak punya uang. Lalu polisi itu mencari pinjaman uang kira-kira 1 miliar dari harga yang disepakati 2 miliar. Lalu saya pun keluar. Ketika saya keluar, saya berikan janji setengahnya lagi yang saya bayar. Tapi beberapa hari kemudian saya ditangkap lagi. Saya paham bahwa saya ditangkap lagi, karena dari awal saya paham dia hanya akan memeras saya.”

Freddy juga mengekspresikan bahwa dia kasihan dan tidak terima jika orang-orang kecil, seperti supir truk yang membawa kontainer narkoba yang justru dihukum, bukan si petinggi-petinggi yang melindungi.

Kemudian saya bertanya ke Freddy dimana saya bisa dapat cerita ini? Kenapa Anda tidak bongkar cerita ini?

Lalu Freddy menjawab: “Saya sudah cerita ke lawyer saya, kalau saya mau bongkar, ke siapa? Makanya saya penting ketemu Pak Haris, biar Pak Haris bisa menceritakan ke publik luas. Saya siap dihukum mati, tapi saya prihatin dengan kondisi penegak hukum saat ini. Coba Pak Haris baca saja di pledoi saya di pengadilan, seperti saya sampaikan di sana.”

Lalu saya pun mencari pledoi Freddy Budiman, tetapi pledoi tersebut tidak ada di website Mahkamah Agung. Yang ada hanya putusan yang tercantum di website tersebut. Putusan tersebut juga tidak mencantumkan informasi yang disampaikan Freddy, yaitu adanya keterlibatan aparat negara dalam kasusnya.

Kami di KontraS mencoba mencari kontak pengacara Freddy, tetapi menariknya, dengan begitu kayanya informasi di internet, tidak ada satu pun informasi yang mencantumkan dimana dan siapa pengacara Freddy. Dan kami gagal menemui pengacara Freddy untuk mencari informasi yang disampaikan, apakah masuk ke berkas Freddy Budiman sehingga bisa kami mintakan informasi perkembangan kasus tersebut.***

Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Seandainya Salim Kancil Hidup di Zaman Nabi

Selepas peristiwa berdarah 65, kekejian demi kekejian seolah-olah menjadi lumrah di Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi berulang-ulang. Gereja-gereja dibakar, Jemaat Ahmadiyah diserang, Syiah diusir dari kampung halamannya, buruh-buruh diintimidasi ketika menuntut hak-haknya, petani dijarah tanahnya oleh korporasi dan tentara. Seperti tak cukup, beberapa hari yang lalu kabar mengerikan lain sampai kepada kita: dua pejuang agraria, Tosan dan Salim Kancil dianiaya. Nama terakhir meregang nyawa dalam pembantaian yang sulit dibayangkan oleh akal sehat manusia.

Tidak ada yang berubah setelah peristiwa tersebut. Aparat tetap diam, menunjukkan ke-tawaddu-an pada pemodal dan korporasi. Ormas-ormas Islam yang sehari-hari mendakwahkan doa-doa penangkal kesedihan dan penderitaan, tak terkecuali NU dan Muhammadiyah, lenyap bak ditelan bumi. Kalau sudah demikian keadaannya, kita tentu bertanya-tanya. Masih mungkinkah keadilan terwujud di negeri ini?

Dari pada menjawab pertanyaan yang sulit dikarang jawabannya itu, saya ingin mengajak Anda beranda-andai. Ini terkait dengan lenyapnya ormas-ormas islam pasca terbunuhnya Salim Kancil–lebih jauh, lenyapnya mereka yang bak pengecut itu di hadapan berbagai ketidakadilan dan kekejian yang menimpa rakyat. Saya tidak akan mengajak Anda berandai-andai pada hal lain, semisal politik. Selain tidak perlu, bukankah busuknya pertai politik, ketidakpedulian penguasa dan kekejian militer pada rakyat salah satunya disebabkan oleh membebeknya ormas-ormas islam pada mereka?

Mari kita bayangkan, seandainya Nabi Muhammad SAW hidup di zaman ini. Atau kita balik. Seandainya Salim Kancil hidup di zaman Nabi. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Nabi? Apa yang akan terjadi pada Salim Kancil?

Konon ketika Nabi diberi kabar oleh sahabat Abu Bakar bahwa ia telah membeli budak Bilal sekaligus menyelamatkannya dari cengkeraman siksaan Tuannya, Nabi menawarkan bantuan uang tebusan pembebasan Bilal bin Rabbah meski Abu Bakar telah menebusnya. Atau ketika komunitasnya terancam Nabi mengangkat senjata. Di hadapan kezaliman dan kekejian yang menimpa umatnya, rakyatnya, Nabi tidak ongkang-ongkang kaki saja, Nabi melawan dengan segala cara. Ini berbeda dengan ketika Nabi dilempari kotoran dan dihardik di Thaif. Nabi tak mengambil sikap apa-apa. Malah justru mendoakan orang-orang yang menghardiknya, agar Allah mengampuni mereka. Allahummahdi qaumi fainnahum la ya’lamun, demikian doa Nabi. Artinya, seandainya Salim Kancil hidup di Zaman Nabi, atau Nabi hidup di zaman Salim Kancil, tentulah hari ini ia masih hidup. Setidak-tidaknya ia akan mendapat pembelaan, atau kita akan mendapati murka Nabi yang melihat umatnya tidak berdosa dibantai semena-mena.

Sayangnya Salim Kancil tidak hidup di Zaman Nabi, dan sebaliknya. Dan tindakan etis Nabi dalam membela hidup dan kehormatan umatnya yang teraniaya hari ini tidak diteladani oleh ormas-ormas islam. Tidak seperti Nabi yang langsung bertindak ketika mendengar sahabat Bilal bin Rabbah sedang disiksa dengan ditindih batu panas ditengah gurun pasir yang panas, ormas-ormas islam di Indonesia malah lari entah ke mana dari perjuangan sosial masyarakatnya. Pada akhirnya kita dipaksa memaklumi ketika kawan-kawan buruh, misalnya, meminta dukungan perjuangan menuntut upah layak pada salah satu ormas Islam di tingkat kabupaten, sang ketua ormas Islam tersebut menampiknya sembari mengatakan bahwa tugasnya adalah syiar Islam mengajak orang berbuat baik bukan membela upah layak buruh—seolah ia lupa bahwa membela buruh yang dizalimi adalah kebaikan yang dianjurkan Islam itu sendiri. Pun ketika beberapa hari yang lalu Salim Kancil dibantai dengan kejinya karena memperjuangkan haknya.

Negeri ini memang aneh. Di negeri yang gemar promosi perdamaian ini kekejian demi kekejian didiamkan begitu saja dan tak ada yang melawannya. Bahkan kekejian warisan Orde Baru Soeharto tersebut seringkali mendapatkan sokongan legitimasi teologis dari ormas-ormas Islam yang mengatakan bahwa taat pada pemerintah merupakan ajaran Islam yang tak bisa dibantah dan ditawar-tawar. Di sini tampak kegagalan menafsir ajaran Islam mengenai ketaatan terhadap pemimpin. Taat pada pemimpin haruslah dimaknai sebagai ‘ketaatan bersyarat’. Rakyat wajib taat pada pemerintah sejauh pemerintah menjalankan amanat penderitaan rakyat. Jika tidak rakyat berhak untuk mencabut mandatnya atau menggugatnya.

Maka wajar kalau dalam perjuangan warga Rembang menolak pendirian Semen Indonesia tidak ada ormas Islam yang secara resmi memberi dukungan. Mereka abai bahwa regulasi, kebijakan-kebijakan pembangunan di negeri ini seringkali mencelakakan rakyat ketimbang menyejahterakannya. Mereka lupa, meski pemerintahan ini sah namun sejatinya melayani sekelompok birokrat dan oligarki tengik yang menghisap aset negara. Bahkan secara faktual negara kerap terlibat praktek-praktek koersif dan otoriter untuk memastikan rencana-rencana pembangunan yang berorientasi pasar dan merugikan kepentingan nasional.

Yang mesti disadari oleh semuanya, khususnya NU dan Muhammadiyah adalah kenyataan sejarah Indonesia sebagai sejarah penghisapan yang tak ada ujungnya. Berdasar data Salamudin Daeng dalam  Institute Global Justice (IGJ), di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK Migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing. Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju.

Kegagalan kita memahami kondisi ini bisa jadi akibat merebaknya ulama yang menerjemahkan Islam secara superfisial yang tanpa disadari, menggerogoti nilai-nilai pejuangan sosial dalam Islam. Ulama yang menghadirkan Islam sebatas agama ritual dan pamer kesalehan individual. Pada titik ini prinsip keadilan dalam Islam tak lagi dibicarakan selain ribut berdebat soal jenggot, sorban dan hijab, dan sibuk menunjukkan kalau Islam itu damai dan baik namun tak punya konsepsi dan kontribusi bagi pembebasan rakyat dari ketertindasan.

Ormas-ormas Islam seharusnya (selemah-lemahnya iman) minimal mengeluarkan keputusan resmi mengutuk pembunuhan Salim Kancil. NU dan Muhammadiyah, sebagai ormas terbesar di Indonesia mestinya, selain mengutuk, juga menyerukan rakyat bangkit melawan kezaliman dan mendesak pemerintah segera menyelesaikan berbagai sengketa agraria di Indonesia karena yang menjadi korban kebanyakan adalah warga mereka. Atau MUI mengeluarkan fatwa haram penambangan yang berpotensi merusak lingkungan. Bukan hanya mengkapitalisasi ‘Sertifikat Halal’ yang diterbitkannya sebagaimana selama ini. Ormas-ormas Islam itu mestinya mulai sekarang berpikir untuk meninggalkan tabiat buruknya: enggan mengambil bagian dari perjuangan rakyat, dan malah tidak suka atau bahkan menuduh sesat dan komunis pada kelompok sekular yang mau ngopeni, mengorganisir, dan membimbing gerakan rakyat. Mereka juga harus menertibkan agamawan-agamawannya yang percaya propaganda TNI, sehingga menganggap setiap perjuangan menegakkan keadilan di negeri ini sebagai ulah Komunis Gaya Baru.

Barangkali tuntutan kita pada ormas-ormas Islam tersebut, pun NU dan Muhammadiyah, adalah berlebihan karena sejak pembunuhan Marsinah sampai Satinah mereka hanya diam saja. Walaupun begitu, diamnya ormas-ormas Islam itu tidak akan mengubah satu hal: bahwa kematian Salim Kancil tidak akan sia-sia. Ia boleh jadi telah syahid, bergabung dengan para syuhada perang badar. Tapi bagi kita, ia tidak pernah benar-benar mati. Ia masih hidup, ada dan akan terus berlipat ganda.

Sumber: islambergerak.com, 4 Oktober 2015