Tanjung Balai: Kota Yang Belum Dilahirkan

Perahu-perahu nelayan yang tertambat pada pagi hari di Sungai Asahan, Tanjung Balai. ( WordPress/Ogy Febri Adlha.)
Perahu-perahu nelayan yang tertambat di Sungai Asahan, Tanjung Balai. (WordPress/ Ogy Febri Adlha.)

Oleh: John Ferry Sihotang

Kota ini berada di sisi paling timur Sumatera Utara. Ia dijuluki kota kerang. Kerang yang rindu menemukan ukuran dan bulu versi terbaiknya. Kadang ia dipanggil kota pelabuhan. Setiap hari ratusan kapal dan perahu bersandar murung di sana.

Namun, tak usah heran. Jika suatu waktu kau datang ke Tanjung Balai, kau tidak akan dapat memutuskan pelabuhan mana yang lebih menderita. Ia memang seperti sebuah kota yang belum dilahirkan, namun sudah dipenuhi kesedihan.

Kota kecil ini disesaki tumpukan pakaian bekas dari luar negeri; mengubah wajah kota jadi rombengan kumuh berbau asing sepenuhnya. Tanpa bentuk. Tanpa rupa. Berjalanlah di sepanjang lorong kota, lalu terus ke utara. Akan kau temukan got-got mampat menelan tikus-tikus raksasa yang mati tua karena bulu-bulu kucing pun gentar padanya. Akan kau temukan juga nyamuk-nyamuk berukuran sebesar lalat dewasa; membuat kota ini riuh oleh dengung yang sia-sia.

Dengung nyamuk-nyamuk itu seolah menyiratkan alam bawah sadar kota ini. Ia ada di mana-mana. Ia mengendap di tubuh-tubuh asin buruh yang bekerja dengan kepalan tinju, karena setiap hari harus bertarung melawan perasaan tertindas yang tak mudah dipahaminya. Ia, dengung itu, juga berdiam di rumah-rumah panggung kayu, yang deritnya bikin ngilu sekitar. Menggeliat di gerobak-gerobak sampah, di pondok-pondok kumuh sepanjang rel kereta. Ia juga lindap di “kafe-kafe” tak bernama; tepatnya gubuk berdinding muram namun berdesah basah — membuat anak-anak sekolah, yang baru disinggahi bulu aneh di selangkangannya, jadi dewasa seketika. Ia juga meniupkan gelagat putus asa lewat kepulan asap lintingan daun-daun ganja, lewat pecahan botol-botol vodka, di pekuburan-pekuburan kota.

Ia, dengung itu, adalah suara kaum tak bersuara. Menyimpan dendam rawa-rawa, sewaktu-waktu bisa meledak mengubah kota. Karena dendam itu mengkristal dari realitas kemiskinan, ketakberdayaan, kesenjangan, pengangguran yang sudah begitu getirnya; diperparah pula sekian lama diabaikan pemerintah.

Memang, Tanjung Balai sudah lama yatim piatu. Dulu pernah berjaya sebagai bandar dagang Asia Tenggara, kini nyaris tak kenal apa itu negara. Kalaupun dikatakan punya negara, kehadirannya cuma sekadar soal KTP, SIM, dan katebelece tak penting. Selebihnya hanya sebuah dusta bersama. Berlubang, berbaubusuk, bersampah, berairmata, di mana-mana. Kotamadya ini sudah lupa kapan kali terakhir punya wali kota. Anehnya, kota ini selalu bersemangat memilih gubernurnya meski tak pernah hapal nama lengkapnya kecuali ketika sang gubernur masuk penjara. Dan itu sungguh sapi sekali. Kota ini benar-benar sebatang kara, berjalan gontai dengan daya seadanya, mencari titik-titik kesetimbangannya, sendiri.

Aku pun sering bertanya, apa sesungguhnya syarat atau ukuran sebuah kota itu. Apakah hanya soal kepadatan pemukiman, pertokoan, kendaraan dan jalan-jalan, membedakannya dari kampung atau desa? Bila ukurannya adalah taman terbuka, sarana rekreasi, sebuah mall atau tertib berlalu lintas… percayalah, semua itu takkan kau temukan di Tanjung Balai. Hiburan paling beradab di kota ini hanyalah pasar malam, di mana keributan dan kesementaraan dirayakan berduyun-duyun.

Masuklah ke tengah kota, dan lihatlah. Di sana hanya ada beberapa rumah orang kaya, sebuah jembatan tua, sisanya adalah pasar-pasar berlumpur yang tak pernah mandi bertahun-tahun dengan pakaian rombeng yang itu-itu lagi. Gedung paling mewah justru tempat ibadah, dengan segala ornamennya. Kubah-kubah masjid, patung-patung vihara, dan lonceng-lonceng gereja adalah benda seni dan arsitektur paling paripurna di kota ini. Semuanya berdampingan, atau berhadap-hadapan, di tepi jalan. Rumah-rumah ibadah itu selalu tabah, setia dan terbuka, menawarkan keteduhan, atau untuk sekadar melupakan kesedihan, sekaligus merekatkan semua warga kota jadi tetangga dan saudara.

Begitulah Tanjung Balai yang kukenal sejak keluargaku meninggalkan kampung halaman dan memutuskan mengadu nasib di kota ini pada tahun berkobarnya bakar binakar atau kekejian 1998. Orangtuaku terpaksa harus melupakan profesi warisan leluhur: sebagai kaum bercocok-tanam. Orang tani di desa kami, sebagaimana di desa-desa lain di Tanjung Balai dan Asahan, telah dipaksa kalah oleh keadaan. Kaum tani di sana hanya bisa andalkan hujan karena seolah dikutuk untuk tak pernah kenal apa itu saluran irigasi. Kaum marhaen itu cuma diberi pilihan permanen: setengah tahun galengan-galengan sawah penuh padi sejauh mata memandang, lalu setengah tahun kemudian hanya bisa menonton tumpukan jerami yang dibakar di mana-mana.

Setelah delapan belas tahun tinggal di kota ini, ingatan akan aib yang keji itu kembali mengulang tanda, dengan luka dan rupa hampir sama. Puluhan kuil vihara, klenteng dan yayasan sosial milik umat Buddha dirusak dan dibakar massa tepat di jantung kota. Membuat kesedihan kota ini kian berlipat ganda. Kebarbaran itu sekaligus menampar-nampar sebuah negara, dan wajah kita semua.

Sudah kuceritakan sedikit soal keadaan Tanjung Balai di atas. Masihkah kau berpikir bahwa kekejian itu semata-mata disebabkan toa, patung, atau media sosial? Mungkinkah kebiadaban itu terjadi begitu saja karena sebuah salah paham belaka? Duh. Kok rasanya remeh sekali, seremeh buih di lautan yang dasarnya bergolak penuh dendam dan amarah. Kalau kau mengenal sedikit saja tentang kota ini, kau akan dipahamkan bahwa apa yang ditulis media belumlah mencukupi. Kiranya kita bisa belajar dari kota Tanjung Balai: Bahwa ketika kemiskinan dan ketertindasan sudah meriap di mana-mana, ketika pengangguran dan kejahatan sudah merajalela; maka kota itu, dan kita yang berdiam di dalamnya, hanyalah tumpukan jerami yang mudah terbakar.

Aku tak tahu kapan Tanjung Balai ini akan dilahirkan sebagai kota seutuhnya, menurut ukuran atau versi terbaiknya. Tapi orang-orang di kota ini, entah kenapa, selalu percaya: Bahwa sang waktu akan menyusun kesedihan-kesedihan mereka menjadi ladang kebahagiaan, suatu saat nanti. Hal itulah yang membuat kota ini tetap berdenyut, bersenyum, berpengharapan, meski kemiskinannya, kesedihannya, ketimpangannya sudah tak tertahankan, di seluruh kota.***

 

Seandainya Salim Kancil Hidup di Zaman Nabi

Selepas peristiwa berdarah 65, kekejian demi kekejian seolah-olah menjadi lumrah di Indonesia. Berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi berulang-ulang. Gereja-gereja dibakar, Jemaat Ahmadiyah diserang, Syiah diusir dari kampung halamannya, buruh-buruh diintimidasi ketika menuntut hak-haknya, petani dijarah tanahnya oleh korporasi dan tentara. Seperti tak cukup, beberapa hari yang lalu kabar mengerikan lain sampai kepada kita: dua pejuang agraria, Tosan dan Salim Kancil dianiaya. Nama terakhir meregang nyawa dalam pembantaian yang sulit dibayangkan oleh akal sehat manusia.

Tidak ada yang berubah setelah peristiwa tersebut. Aparat tetap diam, menunjukkan ke-tawaddu-an pada pemodal dan korporasi. Ormas-ormas Islam yang sehari-hari mendakwahkan doa-doa penangkal kesedihan dan penderitaan, tak terkecuali NU dan Muhammadiyah, lenyap bak ditelan bumi. Kalau sudah demikian keadaannya, kita tentu bertanya-tanya. Masih mungkinkah keadilan terwujud di negeri ini?

Dari pada menjawab pertanyaan yang sulit dikarang jawabannya itu, saya ingin mengajak Anda beranda-andai. Ini terkait dengan lenyapnya ormas-ormas islam pasca terbunuhnya Salim Kancil–lebih jauh, lenyapnya mereka yang bak pengecut itu di hadapan berbagai ketidakadilan dan kekejian yang menimpa rakyat. Saya tidak akan mengajak Anda berandai-andai pada hal lain, semisal politik. Selain tidak perlu, bukankah busuknya pertai politik, ketidakpedulian penguasa dan kekejian militer pada rakyat salah satunya disebabkan oleh membebeknya ormas-ormas islam pada mereka?

Mari kita bayangkan, seandainya Nabi Muhammad SAW hidup di zaman ini. Atau kita balik. Seandainya Salim Kancil hidup di zaman Nabi. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Nabi? Apa yang akan terjadi pada Salim Kancil?

Konon ketika Nabi diberi kabar oleh sahabat Abu Bakar bahwa ia telah membeli budak Bilal sekaligus menyelamatkannya dari cengkeraman siksaan Tuannya, Nabi menawarkan bantuan uang tebusan pembebasan Bilal bin Rabbah meski Abu Bakar telah menebusnya. Atau ketika komunitasnya terancam Nabi mengangkat senjata. Di hadapan kezaliman dan kekejian yang menimpa umatnya, rakyatnya, Nabi tidak ongkang-ongkang kaki saja, Nabi melawan dengan segala cara. Ini berbeda dengan ketika Nabi dilempari kotoran dan dihardik di Thaif. Nabi tak mengambil sikap apa-apa. Malah justru mendoakan orang-orang yang menghardiknya, agar Allah mengampuni mereka. Allahummahdi qaumi fainnahum la ya’lamun, demikian doa Nabi. Artinya, seandainya Salim Kancil hidup di Zaman Nabi, atau Nabi hidup di zaman Salim Kancil, tentulah hari ini ia masih hidup. Setidak-tidaknya ia akan mendapat pembelaan, atau kita akan mendapati murka Nabi yang melihat umatnya tidak berdosa dibantai semena-mena.

Sayangnya Salim Kancil tidak hidup di Zaman Nabi, dan sebaliknya. Dan tindakan etis Nabi dalam membela hidup dan kehormatan umatnya yang teraniaya hari ini tidak diteladani oleh ormas-ormas islam. Tidak seperti Nabi yang langsung bertindak ketika mendengar sahabat Bilal bin Rabbah sedang disiksa dengan ditindih batu panas ditengah gurun pasir yang panas, ormas-ormas islam di Indonesia malah lari entah ke mana dari perjuangan sosial masyarakatnya. Pada akhirnya kita dipaksa memaklumi ketika kawan-kawan buruh, misalnya, meminta dukungan perjuangan menuntut upah layak pada salah satu ormas Islam di tingkat kabupaten, sang ketua ormas Islam tersebut menampiknya sembari mengatakan bahwa tugasnya adalah syiar Islam mengajak orang berbuat baik bukan membela upah layak buruh—seolah ia lupa bahwa membela buruh yang dizalimi adalah kebaikan yang dianjurkan Islam itu sendiri. Pun ketika beberapa hari yang lalu Salim Kancil dibantai dengan kejinya karena memperjuangkan haknya.

Negeri ini memang aneh. Di negeri yang gemar promosi perdamaian ini kekejian demi kekejian didiamkan begitu saja dan tak ada yang melawannya. Bahkan kekejian warisan Orde Baru Soeharto tersebut seringkali mendapatkan sokongan legitimasi teologis dari ormas-ormas Islam yang mengatakan bahwa taat pada pemerintah merupakan ajaran Islam yang tak bisa dibantah dan ditawar-tawar. Di sini tampak kegagalan menafsir ajaran Islam mengenai ketaatan terhadap pemimpin. Taat pada pemimpin haruslah dimaknai sebagai ‘ketaatan bersyarat’. Rakyat wajib taat pada pemerintah sejauh pemerintah menjalankan amanat penderitaan rakyat. Jika tidak rakyat berhak untuk mencabut mandatnya atau menggugatnya.

Maka wajar kalau dalam perjuangan warga Rembang menolak pendirian Semen Indonesia tidak ada ormas Islam yang secara resmi memberi dukungan. Mereka abai bahwa regulasi, kebijakan-kebijakan pembangunan di negeri ini seringkali mencelakakan rakyat ketimbang menyejahterakannya. Mereka lupa, meski pemerintahan ini sah namun sejatinya melayani sekelompok birokrat dan oligarki tengik yang menghisap aset negara. Bahkan secara faktual negara kerap terlibat praktek-praktek koersif dan otoriter untuk memastikan rencana-rencana pembangunan yang berorientasi pasar dan merugikan kepentingan nasional.

Yang mesti disadari oleh semuanya, khususnya NU dan Muhammadiyah adalah kenyataan sejarah Indonesia sebagai sejarah penghisapan yang tak ada ujungnya. Berdasar data Salamudin Daeng dalam  Institute Global Justice (IGJ), di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK Migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing. Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju.

Kegagalan kita memahami kondisi ini bisa jadi akibat merebaknya ulama yang menerjemahkan Islam secara superfisial yang tanpa disadari, menggerogoti nilai-nilai pejuangan sosial dalam Islam. Ulama yang menghadirkan Islam sebatas agama ritual dan pamer kesalehan individual. Pada titik ini prinsip keadilan dalam Islam tak lagi dibicarakan selain ribut berdebat soal jenggot, sorban dan hijab, dan sibuk menunjukkan kalau Islam itu damai dan baik namun tak punya konsepsi dan kontribusi bagi pembebasan rakyat dari ketertindasan.

Ormas-ormas Islam seharusnya (selemah-lemahnya iman) minimal mengeluarkan keputusan resmi mengutuk pembunuhan Salim Kancil. NU dan Muhammadiyah, sebagai ormas terbesar di Indonesia mestinya, selain mengutuk, juga menyerukan rakyat bangkit melawan kezaliman dan mendesak pemerintah segera menyelesaikan berbagai sengketa agraria di Indonesia karena yang menjadi korban kebanyakan adalah warga mereka. Atau MUI mengeluarkan fatwa haram penambangan yang berpotensi merusak lingkungan. Bukan hanya mengkapitalisasi ‘Sertifikat Halal’ yang diterbitkannya sebagaimana selama ini. Ormas-ormas Islam itu mestinya mulai sekarang berpikir untuk meninggalkan tabiat buruknya: enggan mengambil bagian dari perjuangan rakyat, dan malah tidak suka atau bahkan menuduh sesat dan komunis pada kelompok sekular yang mau ngopeni, mengorganisir, dan membimbing gerakan rakyat. Mereka juga harus menertibkan agamawan-agamawannya yang percaya propaganda TNI, sehingga menganggap setiap perjuangan menegakkan keadilan di negeri ini sebagai ulah Komunis Gaya Baru.

Barangkali tuntutan kita pada ormas-ormas Islam tersebut, pun NU dan Muhammadiyah, adalah berlebihan karena sejak pembunuhan Marsinah sampai Satinah mereka hanya diam saja. Walaupun begitu, diamnya ormas-ormas Islam itu tidak akan mengubah satu hal: bahwa kematian Salim Kancil tidak akan sia-sia. Ia boleh jadi telah syahid, bergabung dengan para syuhada perang badar. Tapi bagi kita, ia tidak pernah benar-benar mati. Ia masih hidup, ada dan akan terus berlipat ganda.

Sumber: islambergerak.com, 4 Oktober 2015

Munir dalam Kerangka Keindonesiaan

Oleh Mochtar Pabottingi

Jurnalis Independen @AJIkotaSMG
Diambil dari Jurnalis Independen @AJIkotaSMG –#MelawanLupa #11TahunMunir

Ada tiga pertimbangan penting mengapa kita harus teguh menuntut keadilan bagi saudara kita, Munir.

Pertama, jika Munir yang namanya menasional-mendunia itu bisa dizalimi begitu keji secara terang-terangan, apatah lagi tiap kita, warga negara lainnya. Kedua, pembunuhan keji terhadap Munir bisa berefek melecehkan atau menegasikan makna sosok perjuangannya, yang bagi kita sungguh mulia. Ketiga, dan terpenting, sosok perjuangan Munir sama sekali tak bisa dilepaskan dari ideal-ideal tertinggi yang melahirkan, menjadi tumpuan, sekaligus menjadi tujuan negara kita.

Pertimbangan pertama dan kedua sudah nyata. Pertimbangan ketiga mengandung sesuatu yang ultima, suatu kerangka yang mutlak perlu dipampangkan agar kita bisa mempertandingkannya dengan kemungkinan motif atau dasar pembenaran aktor utama pembunuhnya.

Jika benar, sekali lagi jika benar, aktor itu seorang aparat negara dari suatu lembaga resmi negara—sebagaimana arah yang jelas ditunjukkan dalam proses pengadilan sebelum mengabur ajaib—motif atau dasar pembenaran apakah yang dia miliki? Jika betul si aktor bertindak demi negara, bagaimanakah dia memahami arti negara atau negara manakah yang dijunjungnya?

Cita-cita keindonesiaan

Kedua pertanyaan di atas bisa terjawab jika kita menguraikan makna atau sosok perjuangan Munir Said Thalib. Sebagian besar penguasa menandai dan menempatkan Munir semata sebagai ”aktivis LSM” yang berkecimpung di bidang hak asasi manusia (HAM). Lantaran dia aktivis LSM yang sering dibantu donatur asing, kegiatannya dipandang merongrong pemerintah. Kesetiaan dia kepada negara pun dipertanyakan. Sedikit sekali yang arif menempatkan sosok perjuangannya dalam kerangka ideal-ideal atau dasar-dasar kesepakatan kita sebagai bangsa.

Sosok perjuangan Munir bersenyawa sepenuhnya dengan kebajikan politik perenial-universal yang terkandung dalam proyek supraluhur kita sebagai bangsa. Lantaran ketegaran, konsistensi, dan ketercerahan visinya dalam memperjuangkan hak-hak asasi bagi bangsanya, Munir telah mengangkat diri dan profesinya sedemikian rupa dalam kerangka kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan yang pada hari-hari ini di Tanah Air kian mengerdil.

Dari ketiga ideal di atas, sosok perjuangan Munir otomatis bermuara dalam ideal-ideal kemerdekaan, republik, dan cita-cita keindonesiaan kita. Munir terlalu rendah hati untuk memaparkan sendiri betapa tinggi koherensi perjuangannya. Adalah tugas dan kewajiban kita untuk menangkap, memahami, dan mengungkapkannya kepada publik.

Munir memberikan teladan nyata bahwa berepublik berarti berbagi dan berkiprah dalam kesetaraan demi cita-cita politik perenial. Dialah simbol penolak terdepan dari tiap pengastaan antarwarga negara. Dialah penantang paling berani dari privilese-privilese kekuasaan yang korup dan biadab. Saya yakin, Munir juga tahu bahwa negara tak lain dari derivasi serta alat berbangsa. Pancasila adalah falsafah dan rumusan paling sejati dari bangsa kita. Begitulah, maka Pancasila dijadikan ideologi negara, yang berarti bahwa negara harus senantiasa berkiprah dalam batas rambu-rambunya. Negara berada di bawah dan mestilah selalu ditundukkan kepada bangsa.

Pasti kita bisa menarik benang merah antara sosok perjuangan Munir dan falsafah bangsa kita. Seingat saya, Munir tak pernah menghiasi wicara ataupun pernyataan-pernyataannya dengan menyitir Pancasila. Toh, siapa pun yang bisa menyimak dengan jernih akan sulit membantah kenyataan bahwa dia adalah salah seorang pengejawantah paling setia dan paling kukuh dari sebagian besar sila di dalamnya.

Tak berlebihan jika dikatakan Munir adalah personifikasi setidak-tidaknya dari tiga sila Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Munir adalah pembela rakyat dari kesewenang-wenangan negara. Lebih penting lagi, dia memberikan personifikasi yang terpadu dari Pancasila dengan tidak melecehkan kedua sila lainnya.

Adalah hak paling dasar suatu bangsa dan tiap warga negara untuk merdeka berada dan berkiprah. Itulah yang ia perjuangkan demi saudara-saudara kita di Aceh, Papua, Timor Timur, dan daerah-daerah lain, termasuk bagi setiap individu atau kelompok yang mengadu atau bersandar kepada dirinya. Sebagai pejuang, Munir bersih dari pamrih atau ambisi pribadi di luar penegakan keadilan dan kebenaran.

Perjuangan Munir konsisten, intens, dan maraton sejak awal 1990-an hingga 5-6 tahun pada era reformasi. Di situlah Munir mempertaruhkan jiwa raga sebagai pahlawan kemerdekaan bagi warga negara yang masih terus ditindas atau dipersekusi oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Terutama untuk urusan hak rakyat/warga negara akan kemerdekaan dan kebebasan itulah dia memimpin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Di jalur ini pula dia menemui ajal.

Pengamal sejati Pancasila

Munir jelas berbeda dibandingkan dengan banyak alat atau aparat negara, terutama semasa Orde Baru, yang menyuperiorkan sila Persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga dari waktu ke waktu begitu gampang menginjak-injak sila-sila lainnya. Beda dengan para penguasa Orde Baru sebagai reduksionis terparah dari Pancasila, rekam jejak perjuangan Munir jelas memancarkan pesan bahwa sila Persatuan Indonesia hanya berharga jika kelima sila Pancasila dijunjung setara.

Munir seperti selalu meneriakkan pemahaman, khususnya di hadapan para penguasa Orde Baru: Pancasila haruslah benar-benar diterima seperti bunyi harfiah dan menurut keseluruhan kandungan idiil/historisnya agar bukan sekadar penghias wacana demi menyembunyikan kekuasaan serakah dan angkara.

Kita tahu, di bawah Orde Baru, Pancasila disimpulkan melulu sebagai ”alat pemersatu”, yang tiada henti menginjak-injak sila kedua, keempat, dan kelima—ketiga sila yang konsisten diperjuangkan Munir. Itulah yang, misalnya, tersirat pada rilis resmi TNI AD perihal ”Wawasan Kebangsaan” di internet. Di situ yang jelas diutamakan adalah sila Persatuan Indonesia dan/atau keniscayaan NKRI tanpa memberikan kesetaraan penjunjungan kepada keempat sila lainnya.

Seperti menafikan deretan panjang penindasan dan pembantaian rakyat di bawah Orde Baru, pada rilis tersebut, kita kembali membaca slogan ”kemanunggalan TNI dengan rakyat”. Di situ dilontarkan tuduhan kepada para aktivis LSM sebagai penjual Tanah Air tanpa mempersoalkan siapakah penjual terbesar Tanah Air kita sejak awal Orde Baru hingga kini. Di situ dipertentangkan juga ”nilai-nilai universal” dengan ”nilai-nilai nasional”, padahal Pancasila adalah sublimasi dan kristalisasi pengalaman penjajahan teramat kelam dari bangsa kita justru ke dalam nilai-nilai universal (lihat Webmaster: Dispenad, 2003). Rilis itu dipasang di internet setahun sebelum Munir dibunuh.

Terlepas dari ketaatan melaksanakan tuntutan agama yang dia anut, Munir sepenuhnya bersih dari primordialisme atau sektarianisme, apalagi motif keserakahan. Tak banyak yang mencatat Munir berkiprah dengan suatu iman transendental yang tak hanya lurus, tetapi juga kukuh. Lantaran itu pula, sosok perjuangannya kian bersinar dan klop dengan segenap kebajikan politik perenial, di mana jati diri Indonesia terangkum.

Dalam suatu wawancara yang cemerlang, Munir bertutur dengan jernih, ”Islam tak menyuruh [kita] memerangi agama lain, tetapi memerangi suatu model penindasan dan penciptaan pemiskinan secara tak sah. Itu saya kira satu hal penting untuk menjadi landasan Islam; membangun masyarakat dan peradaban.” Dan alangkah orisinal-menggetarkan ketika dia menambahkan bahwa “Ketika saya berani shalat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban, sebab saya telah menghadapkan wajahku” (wawancara Munir dengan Ulil Abshar-Abdalla, Radio 68H, 1 Agustus 2002).

Maka, Munir pun adalah penjunjung teladan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan sebagai penjunjung sila kedua dan sila kelima, dia ipso facto juga menjadi penjunjung sila Persatuan Indonesia. Bagi Munir, inklusivisme Islam pastilah sejalan dengan inklusivisme Pancasila. Dengan membela orang-orang dan/atau rakyat tertindas di banyak tempat dan daerah di Tanah Air, dia implisit menegaskan bahwa lebih penting dari kiprah daya paksa negara adalah penyantunan kepada nasion secara keseluruhan, tanpa diskriminasi. Dengan ketekunan dan kesetiaannya merawat nasion, dia pada intinya merawat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Maka, jadilah Munir penjunjung seutuh-utuhnya dari Pancasila.

Munir memang sudah menjadi tulang-belulang, sudah mengerangka. Akan tetapi, dia mengerangka dalam suatu kerangka yang cemerlang. Maka, negara-bangsa tercinta ini—dengan segenap warga dan aparatnya—wajib menegaskan Munir di dalam kerangka itu: wajib memberinya keadilan dan kehormatan yang memang sangat pantas dia terima.

Mochtar Pabottingi Profesor Riset LIPI

Sumber: Kompas, Kamis, 22 September 2011