Toleransi atas Intoleransi

F Budi Hardiman

Menanggapi pertanyaan gencar tentang kebebasan beragama di Indonesia dalam sidang kelompok kerja Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva, baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memberi dalih yang sudah dapat ditebak.

Menurut Marty, alam demokrasi yang membawa kebebasan telah memberi kesempatan pihak-pihak yang berpandangan keras dan cenderung ekstrem untuk mengeksploitasi ruang demokrasi demi kepentingan mereka (Kompas, 24/5). Singkatnya, demokrasi bersalah karena memberi ruang untuk intoleransi.

Tanpa dimaksudkan, dalih itu merupakan pengakuan telanjang di hadapan dunia internasional bahwa pemerintah kita gagal menjamin toleransi dalam masyarakat. Bukan hanya itu, demokrasi juga disalahpahami.

Sebuah pemerintahan yang tidak dapat menjamin toleransi tak layak disebut demokratis. Sebagai keutamaan publik dalam masyarakat demokratis, toleransi tidak tersedia begitu saja pada ranah politis.

Toleransi dan intoleransi

Toleransi harus dikondisikan secara politis. Sikap-sikap toleran yang sudah ada pada ranah kultural harus diangkat ke ranah politis dalam bentuk sistem hak-hak yang dijamin oleh negara. Kegagalan pemerintah dalam menjamin hak-hak publik itu justru dapat merusak toleransi kultural pada lapisan akar rumput.

Semua pihak ingin diperlakukan toleran, maka negara mendapat legitimasinya jika dapat bersikap toleran terhadap warganya.

Namun negara salah memakai keutamaan ini, jika dipakai untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal yang menindas minoritas dan mengancam kebebasan publik. Dalam situasi itu toleransi justru dirasakan represif oleh masyarakat. Sebaliknya, intoleransi mengandung alasan yang baik untuk dipilih.

Distingsi yang dibuat filsuf Italia, Norberto Bobbio, dapat membantu. Toleransi dan intoleransi, masing-masing memiliki arti positif ataupun negatif. Toleransi dalam arti positif adalah respek terhadap orang-orang yang memiliki iman, pemikiran, atau keturunan yang berbeda.

Toleransi dalam arti ini bertentangan dengan intoleransi religius, politis, ataupun rasistis. Aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam bentuk pembakaran tempat ibadah, pembubaran ibadah, ataupun penganiayaan adalah intoleransi dalam arti negatif yang bertentangan dengan toleransi dalam arti positif.

Toleransi tidak selalu positif. Toleransi dalam arti negatif adalah pembiaran ataupun ketidakpedulian terhadap kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan terhadap mereka yang berbeda.

Pelakunya bisa negara ataupun masyarakat sendiri. Negara mengambil sikap toleransi negatif jika tidak tegas menindak kelompok-kelompok yang menindas minoritas.

Ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menindak intoleransi dapat dinilai sebagai pemihakan terhadap kelompok pelaku kekerasan tersebut. Sikap itu juga membuat kelompok-kelompok garis keras menjadi penguasa riil yang mudah memaksakan kehendak mereka, bahkan terhadap pemerintah.

Menurut Bobbio, intoleransi juga dapat menjadi sebuah keutamaan politis. Dalam arti positif ini intoleransi adalah sikap tegas, konsekuen, atau taat asas. Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah toleransi dalam arti positif. Hanya perlu diingat bahwa toleransi dalam arti positif itu hanya dapat dijamin oleh sebuah pemerintahan yang mempraktikkan intoleransi dalam arti positif.

Sikap tegas, konsekuen, dan taat asas dibutuhkan untuk melindungi masyarakat madani (civil society) dari teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang intoleran dalam arti negatif.

Negara lembek, kelompok keras

Semua negara maju tahu bahwa demokrasi tidak dapat dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang lembek terhadap para musuh toleransi. Dasar filosofisnya diberikan oleh John Rawls. Dalam A Theory of Justice, dia berpendapat bahwa toleransi adalah bagian dari sistem keadilan untuk semua orang yang mau hidup bersama secara damai dalam masyarakat majemuk.

Asas keadilan sebagai fairness dilanggar jika suatu kelompok yang intoleran de facto diberi toleransi untuk aksi-aksi kekerasannya. Menurut dia, kelompok intoleran ini bahkan tidak memiliki hak untuk berkeberatan atas sikap tegas negara terhadapnya.

Sebaliknya, civil society berhak untuk berkeberatan atas eksistensi mereka. Demi konstitusi, kelompok-kelompok yang toleran dalam masyarakat itu dapat memaksa kelompok intoleran tersebut untuk menghormati hak pihak lain.

Mereka boleh mendesak pemerintah untuk membatasi kebebasan kelompok intoleran kalau aksi-aksi kelompok ini meresahkan masyarakat. Mengapa? Karena toleransi yang dikehendaki oleh semua pihak itu tak dapat dibangun di atas sikap toleran terhadap intoleransi.

Dunia internasional sudah tahu bahwa pembubaran ibadah, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan penganiayaan atas penganut agama minoritas sering terjadi dalam masyarakat kita. Semua insiden itu dapat dicegah seandainya aparat kepolisian kita memiliki sikap konsekuen, taat asas, dan tegas terhadap kelompok-kelompok intoleran.

Dalam demokrasi pemerintah memang harus toleran, tetapi hal itu tidak berarti juga toleran untuk intoleransi. Toleransi terhadap intoleransi pada gilirannya akan menghapus toleransi dan menghancurkan kebebasan warga. Jadi, toleransi negara hukum demokratis tidak tak terbatas. Batas-batas toleransi adalah intoleransi.

Jadi, penyebab meningkatnya intoleransi bukanlah demokrasi, melainkan suatu pemerintahan yang toleran terhadap intoleransi. Pemerintahan seperti itu tidak hanya membiakkan intoleransi pada ranah sosial dan kultural. Kelembekan sikap politis para pemimpinnya merupakan sebuah pengantar ke dalam kegagalan demokrasi.

Dalam L’esprit de loi, Montesquieu sudah mengingatkan bahwa demokrasi merosot karena kegagalan negara dalam menjamin keamanan publik. Apabila kebebasan lebih dirasa sebagai ancaman daripada kenikmatan, masyarakat pun mulai menaruh simpati pada tiran-tiran kecil dan bersedia menukar kebebasan dengan keamanan.

Dalam demokrasi, kebebasan hanya berarti untuk rakyat jika negara dan civil society gigih menghalau para musuh kebebasan. Fakta bahwa kegigihan itu sekarang ini kurang dimiliki para pemimpin kita sangatlah menggelisahkan kita semua.[]

F Budi Hardiman, Pengajar Filsafat Politik di STF Driyarkara

Sumber: Kompas cetak, 30 Mei 2012

Kebijaksanaan Tonggak Kejujuran

Renungan Waisak

OLEH JOTIDHAMMO MAHATHERA

Hari Raya Waisak memperingati tiga peristiwa saat purnamasidi di bulan Waisak. Tiga peristiwa itu adalah kelahiran Pangeran Sidharta Gautama tahun 623 SM di Taman Lumbini, India utara; pencerahan kebuddhaan pertapa Sidharta Gautama pada 588 SM di Bodhgaya; dan mangkatnya Buddha Gautama tahun 543 SM di Kusinara.

Waisak akan berarti apabila hikmah Waisak digunakan dalam kehidupan dewasa ini. Kejujuran merupakan sikap moral bagi tingkah laku, tutur kata, dan pemikiran untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kejujuran adalah dasar setiap upaya menjadi pribadi yang kuat secara moral. Tanpa kejujuran, manusia tidak dapat berani menjadi diri sendiri.

Tidak jujur berarti tidak seia-sekata, atau belum sanggup mengambil sikap lurus. Padahal, sikap inilah yang menjadikan kita melakukan apa pun dengan tulus, disertai kesungguhan dari lubuk hati paling dalam.

Kejujuran bagi kehidupan masyarakat akan menumbuhkan sikap saling percaya yang sangat diperlukan bagi relasi sosial. Kepercayaan akan membantu kehidupan sosial tumbuh dalam bingkai persatuan-kesatuan, saling tolong untuk meraih cita-cita keadilan sosial dan kebahagiaan sosial.

Dasar pijakan

Kejujuran merupakan dasar pijakan bagi suatu kebenaran yang sungguh-sungguh, bukan rekayasa rasionalisasi. Sering kali pembenaran suatu hal akan mengaburkan kenyataan sesungguhnya. Padahal, kebenaran nyata sangat penting bagi upaya menyelesaikan masalah hidup.

Kalau kelebihan dan kekurangan hidup dapat diketahui jelas, seseorang akan memiliki kemampuan melihat diri sesuai kenyataannya, dan pilihan tindakan tepat yang akan dilakukan. Apabila kejujuran dipadukan dengan sikap malu berbuat buruk dan tahu akibat perbuatan buruk bagi diri sendiri maupun orang lain, hal itu akan merupakan dasar pijakan bagi kemandirian moral dan keberanian moral.

Tekad mengikuti pandangan benar sesuai ajaran Buddha adalah keberanian moral, yang membutuhkan sikap rela berkorban demi mempertahankan kebenaran. Pengorbanan itu tidak sia-sia karena mempertahankan kebenaran berarti menumbuhkan kemajuan dan kejayaan hidup.

Bagaimana kejujuran dapat ditegakkan? Pandangan benar dan pikiran benar adalah dasar bagi timbulnya kejujuran. Pandangan atau pengertian benar berupa pemahaman terhadap hukum kebenaran yang berlaku dalam kehidupan.

Pikiran benar merupakan kondisi pikiran yang menopang implementasi hukum kebenaran tersebut. Ibarat tanaman, pandangan benar adalah akar tanaman, sedangkan pikiran benar adalah tanah tempat tumbuh akar tanaman tersebut. Pandangan benar dan pikiran benar adalah tumpuan tumbuh-kembangnya kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.

Menabur-memetik

Pengertian karma sebagai sebab-akibat perbuatan merupakan salah satu pandangan benar. Buddha mengatakan, sesuai benih yang telah ditabur, begitulah buah yang akan dipetik. Ia yang berbuat baik akan menerima kebaikan, ia yang berbuat buruk akan menerima keburukan.

Pandangan itu akan memperkuat pengendalian diri untuk tidak melakukan keburukan, atas dasar pengertian bahwa kita akan memetik hasil akibat dari perbuatan buruk itu. Sebaliknya, sangatlah perlu melakukan kebaikan berulang-ulang.

Orang yang meyakini pandangan sebab-akibat perbuatan tidak akan mengabaikan pertimbangan moral antara baik dan buruk. Ia tidak terjerat pada keserakahan dan keangkuhan terhadap harta kekayaan serta kuasa jabatan.

Keserakahan dan keangkuhan sering kali merendahkan bahkan meniadakan nilai-nilai moral, serta penghargaan terhadap kebaikan di atas keburukan. Oleh sebab itu, orang yang memiliki pandangan karma akan memandang kebaikan sebagai hal terpenting untuk dihargai.

Pandangan karma juga akan mencegah keputusasaan dan kepasrahan terhadap nasib, sedangkan perjuangan melakukan hal terbaik adalah peluang yang selalu ada. Jadi, pandangan benar terhadap karma akan menimbulkan pengendalian diri, penghargaan terhadap kebaikan, serta perjuangan hidup terbaik.

Pikiran benar berarti jauh dari mementingkan diri sendiri, tidak berniat buruk, dan nir-kekerasan. Pikiran benar merupakan bentuk pikiran yang sangat peduli terhadap kehidupan bersama, baik sebagai sesama manusia maupun sesama makhluk hidup, termasuk lingkungan hidup. Kepedulian diungkapkan dalam pikiran rela berkorban, meniadakan keserakahan dan kebencian, dengan mengutamakan kepentingan orang lain, pengorbanan, dan persahabatan.

Cita-cita luhur

Orang yang memiliki pandangan benar dan pikiran benar adalah orang yang mengembangkan kebijaksanaan ajaran Buddha. Pandangan benar dan pikiran benar akan memotivasi hidup kita dalam kebaikan. Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan.

Marilah kita mengembangkan kebijaksanaan yang merupakan tonggak bagi penegakan kejujuran dalam hidup sehari-hari demi cita-cita luhur kehidupan. Kejujuran tingkah laku, tutur kata, dan pemikiran adalah cara yang benar untuk meraih cita-cita hidup sesuai kebenaran untuk memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebebasan.

Selamat Hari Raya Waisak 2556/2012, semoga berkah Waisak melimpah pada kita semua, hidup berbahagia bebas derita lahir maupun batin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi….

JOTIDHAMMO MAHATHERA, Ketua Umum Sangha Theravada Indonesia

(Sumber: Kompascetak, 5 Mei 2012)