Pribumi

Oleh Ahmad Arif

Kulit saya coklat dan rambut nyaris lurus. Mata tidak sipit. Sepanjang ingatan, kami turun-temurun dari Jawa, walaupun ayah memberi nama berbau Arab. Setidaknya, sudah empat generasi, nama keluarga kami berbau Arab.

Tampilan fisik saya di atas, pasaran di Asia Tenggara. Asalkan tidak berbicara, saya mudah menyaru di pasar-pasar Malaysia atau Thailand. Bahkan, saat tinggal di Jepang, beberapa kali saya dikira orang setempat dan diajak bicara dalam bahasa lokal.

Di Singapura, sopir taksi cas-cis-cus mengajak bicara Mandarin, bahkan memberi selamat tahun baru Imlek. Sambil berterima kasih, saya katakan saya tidak merayakan Imlek. Ketika saya bilang “asli” Jawa, Indonesia, dia tak percaya. Yakin dia mengatakan, pasti saya keturunan China juga meski berkulit coklat. “Orang Jawa banyak yang campur. Keponakan saya di Surabaya menikah dengan Jawa, anaknya mirip Bapak,” ujarnya.

Ucapan sopir taksi ini seperti menyederhanakan pemikiran pakar genetika populasi asal Italia, Luigi Luca Cavalli-Sforza (2000). Menurut Sforza, ciri fisik berbeda, misalnya warna kulit hitam atau putih, tak lebih sebagai adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Secara ilmiah, tidak ada alasan menjadi rasis.

Orang berkulit putih karena tubuh mereka tidak mengembangkan unsur melanin-dari kata Yunani melas yang berarti ‘hitam’-sebagai proteksi terhadap sinar matahari. Sebaliknya, masyarakat di zona tropis, mengembangkan warna kulit hitam untuk mengatasi terpaan sinar matahari. Maka, menurut Steve Olson (2003), perbedaan bentuk manusia, tak lebih dari kecelakaan sejarah dan lelucon biologis. Tak lebih dari persoalan topeng atau kostum yang bisa berubah-ubah.

Perjalanan leluhur

Sebagai bagian dari riset “asal-usul manusia Indonesia”, sampel darah saya telah diuji oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Ternyata, jejak genetika dalam darah saya justru “membenarkan” prasangka sopir taksi di Singapura itu.

Uji DNA dengan marka mitokondria mengelompokkan saya dalam haplogrup F1a1a. Menurut Soarez (2008), kelompok genetik F1a1a terbentuk di China bagian selatan sekitar 9.000 tahun lalu, kemudian menyebar ke kawasan barat dan selatan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Semenanjung Malaysia.

Penanda F merupakan tipe Austroasiatik, yang bermigrasi secara bergelombang ke Nusantara hingga zaman es terakhir sekitar 20.000 hingga 6.000 tahun lalu. Saat itu, bagian barat Nusantara (Jawa, Sumatera, dan Kalimantan) masih menyatu dengan daratan Asia. Migrasi ini jauh sebelum kedatangan penutur Austronesia dari Taiwan (out of Taiwan) ke Nusantara sekitar 5.000 tahun lalu. Perlu dipahami, migrasi yang terjadi bisa jadi tidak searah, sangat mungkin bersifat timbal balik.

Tanda 1a1a di belakang huruf F menunjukkan mutasi gen yang menandai persinggahan leluhur. Semakin panjang huruf dan angka di belakang F, artinya semakin banyak persinggahan selama migrasi dari China selatan sebelum tiba di Jawa.

Jadi, secara maternal atau melalui garis ibu, setidaknya saya memiliki trah China selatan. Walaupun kalau dirunut lebih jauh lagi, gen saya mengabarkan migrasi nenek moyang dari Afrika.

Analisis genetik beragam populasi manusia membuktikan, semua manusia modern atau Homo sapiens berasal dari Afrika yang secara bergelombang menyebar ke berbagai belahan dunia sekitar 120.000 tahun lalu dan 60.000 tahun lalu (out of Afrika). Sebagian kemudian tiba di Papua sekitar 50.000 tahun lalu.

Dengan latar belakang genetik ini, pantaskah saya disebut pribumi, sebagaimana klaim pengunjuk rasa pekan lalu?

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pribumi sebagai “penghuni asli; yang berasal dari tempat bersangkutan”. Jelas bahwa secara bergenerasi saya lahir di Indonesia, bahkan sebelum negara ini terbentuk, nenek moyang saya telah menetap di Jawa.

Mengacu pada definisi itu, bolehlah saya mengklaim diri sebagai “pribumi”, yang oleh Belanda diejek sebagai “inlander” dan dipersamakan dengan anjing. Pengumuman yang dipasang di sejumlah tempat menyebutkan “Verboden voor honden en inlanders” berarti ‘Inlander dan anjing tidak boleh masuk’.

Namun, sekalipun pribumi, ternyata saya bukan orang asli. Tak ada yang benar-benar asli, kecuali mungkin manusia purba seperti Homo erectusatau Java Man, yang diperkirakan menghuni Jawa sekitar 700.000-1 juta tahun lalu. Belakangan ditemukan Homo floresiensis yang diperkirakan mendiami Pulau Flores 100.000-60.000 tahun lalu. Tetapi, bisa jadi, mereka pun dulu bermigrasi entah dari mana.

Daripada mempersengketakan pribumi dan nonpribumi-dikembangkan kolonial Belanda untuk diskriminasi-apa tidak lebih baik memikirkan persoalan besar negeri ini, seperti ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan pemicu bencana?***

 

Gerakan Murka dalam Demokrasi

Oleh F Budi Hardiman

Filsuf Jerman abad ke-18, Immanuel Kant, pernah memberi nasihat tentang perkawinan. ”Orang,” begitu tulisnya, ”mengenyangkan nafsu tidak lewat cinta, tetapi lewat perkawinan”. Seberapa privat pun, nasihat itu menyingkap sesuatu yang politis. Politik tidak beroperasi dengan cinta, tetapi dengan kuasa.

Seperti seks, kuasa adalah juga nafsu yang tidak berbentuk dan liar jika tidak didisiplinkan. Lembaga kuasa adalah hukum, seperti juga perkawinan yang dalam pengertian yang paling kasar adalah pendisiplinan seks. Dalam pagar kelembagaan keduanya menjadi lebih rasional, disiplin, dan dimuliakan ke taraf peradaban.

Populisme dan pendulum sejarah

Rasionalisasi kuasa dalam sistem hukum, seperti juga rasionalisasi seks dalam perkawinan, dilaksanakan dengan pengendalian diri yang penuh susah payah, tidak jarang berakhir dengan kegagalan.

Nafsu bisa lebih besar daripada kerangkengnya. Susah payah ini tampak jelas dalam lanskap politik kontemporer ketika akhir-akhir ini populisme kanan bangkit di beberapa negara demokratis, termasuk di Indonesia. Para pemimpin mereka membakar emosi massa dengan ujaran-ujaran kebencian kepada para imigran, minoritas, bahkan kepada otoritas yang sah.

Media sosial membuat seduksi politis ini menjadi viral dan massa dengan kepala penuh prasangka siap dikerahkan untuk mendestabilisasi negara.

Entah itu partai, seperti Front National, Lega Nord, Vlaam Belang, FPÖ, atau ormas, seperti Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA) dan ormas tertentu di Indonesia, dengan keragaman ideologi adalah kekuatan-kekuatan konservatif yang oportunis di negeri mereka masing-masing.

Kesulitan dengan populisme adalah hubungannya dengan demokrasi. Keduanya melibatkan populus atau rakyat, tetapi kata itu dipahami berbeda. Sementara dalam demokrasi, rakyat itu adalah para warga negara, pekerja, asosiasi-asosiasi, partai-partai, dan seterusnya atau demos, rakyat dalam populisme adalah ”massa yang tidak terdiferensiasi”.

Kerumunan ini bersuara atas nama demokrasi, tetapi sesungguhnya tujuan populis tidak pernah demokratis karena sebuah politik sentimental condong menerjang batas-batas negara hukum. Populisme bimbang antara demokrasi perwakilan dan demokrasi plebisit. Pada ambiguitas inilah letak masalahnya: antara populisme dan demokrasi ada intimitas sekaligus pengkhianatan.

Para populis kanan marah terhadap demokrasi liberal, para elite yang berkuasa dan globalisasi. Di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, globalisasi dituduh memperlemah kedaulatan negara dan dianggap biang keladi problem terorisme dan pengungsian. Intonasi nasionalistis proteksionistis yang sangat tinggi dalam pidato pelantikan Donald Trump mewakili sikap populis kanan di mana-mana dewasa ini.

Alih-alih universalisme nilai-nilai, mereka membela partikularisme dengan paranoia terhadap pluralisme. Sementara di Eropa dan Amerika Serikat terjadi penguatan nasionalisme, di Indonesia menyempit pada konservatisme Islam. Sentimen agama dan ras merupakan alat seduksi favorit bagi para populis kanan untuk pengerahan massa.

Bagaimana memaknai kebangkitan populisme kanan dalam politik global? Mengingat penguatan populisme, entah sebagai gerakan atau partai, yang terjadi di banyak negara, boleh jadi gelombang globalisasi saat ini mulai dibendung dengan tameng- tameng partikularisasi.

Meminjam analisis Hermann Broch, pendulum sejarah sedang berayun dari globalisasi ke partikularisasi, dari kosmopolitanisme ke regionalisme dan nasionalisme atau bahkan sektarianisme. Jika demikian, radikalisme Islam pada gilirannya telah merangsang syahwat para pemuja eksklusivisme yang dapat mengantar politik global ke ambang era populisme kanan.

Menerjang prosedur

Para populis dilambungkan oleh keyakinan bahwa rakyat, kerumunan yang turun ke jalan, lebih baik daripada elite pemerintah dan elite politis telah mengkhianati rakyat. Mereka menebar sentimen anti partai dan membenci politik perwakilan. Musuh besarnya adalah elitisme dan pluralisme. Para pemimpin populis, seperti Trump di Amerika, Le Pen di Perancis, Lutz Bachmann di Jerman, Geert Wilders di Belanda, berfungsi sebagai ego-ideal para pengikut mereka.

Dalam personalisasi politik itu, jarak antara para pengikut dan sang pemimpin nyaris raib bersamaan dengan ditangguhkannya daya kritis mereka.

Populisme tak suka intermediasi negara hukum dan condong menerjang prosedur demi tujuan-tujuan mereka. Jika dibiarkan, kerumunan dapat mendikte pemerintah atau pengadilan. Terjadilah mobokrasi atau—memakai ilustrasi Plato—kooptasi kepala oleh selangkangan.

Ada alasan yang perlu diperhitungkan mengapa populisme menerjang prosedur. Prosedur mapan, seperti mekanisme undang-undang dan peradilan, dianggap sebagai alat kepentingan elite belaka. Populisme lahir dari rahim ketimpangan sosial, alienasi politis, dan ketidakpercayaan pada elite politis. Gerakan murka boleh dikatakan sedang mempertontonkan problem sosial yang selama ini ditutupi: demokrasi telah dibajak para oligark.

Dari mulut para demagognya disemburkan narasi tentang luka-luka rakyat, tentang ancaman Islamisasi Barat, atau— di Indonesia—tentang nyeri kolektif akibat penodaan agama. Dalam murkanya terhadap kemapanan (establishment), kerumunan lupa bahwa para pemimpin mereka juga merupakan bagian dari oportunisme politis yang mereka lawan. Massa tak lebih dari perkakas para oligark yang telah lama bercokol dan ingin menjaga aset mereka.

Populisme bukanlah solusi atas problem sosial, melainkan simtom dari penyakit sosial. Gerakan ini menyiratkan lemahnya fungsi pemerintahan demokratis dan masih tangguhnya cengkeraman oligarki. Baginya mangsa paling empuk adalah demokrasi elektoral karena pada saat suksesi kuasa berlangsung, dana sangat besar digelontorkan dan mekanisme hukum melemah.

Populisme kanan tidak memperkuat demokrasi. Sebaliknya, karena tak mengindahkan prosedur, ia justru mendestabilisasi mekanisme demokratis dan mengancam keutuhan nasional. Nafsu tak dapat bersanding dengan argumen. Begitu juga populisme bukanlah pasangan ideal bagi demokrasi.

Menimbang populisme

Sebagai gerakan oposisional, populisme kanan mengancam negara hukum demokratis dari dua sisi. Pada sisi sistem politis, gerakan ini mendestabilisasi negara hukum karena dapat menekan parlemen, mendikte pemerintah, atau mengancam pengadilan dan polisi. Pada sisi masyarakat, warga mereka meracuni ruang-ruang publik dengan ressentiment (kebencian atau sikap permusuhan) dan ujaran-ujaran kebencian terhadap elite, minoritas, ataupun para pendatang.

Dalam masyarakat kita, populisme muncul dari kasus penodaan agama yang didakwakan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pemerintah membendung gerakan ini dengan memperkuat kedua sisi tersebut. Pada sisi sistemis pemerintah tegas membela rasionalitas prosedur demokratis dengan melakukan tindakan hukum kepada para provokator dan juga mereka yang diduga terlibat rencana makar dalam Aksi 212.

Pada sisi masyarakat madani (civil society), pemerintah membersihkan kanal-kanal komunikasi publik dengan melakukan konsolidasi nasional dengan kelompok-kelompok masyarakat dan militer serta dengan mengendalikan hoaks dalam media-media sosial.

Di beberapa negara, seperti Austria, Italia, dan Jerman, populisme berhasil meraih sosok formalnya dan menjadi partai politis. Intimitas dan pengkhianatan atas demokrasi yang melekat pada populisme menyebabkan kesulitan baginya sendiri ketika gerakan ini menjadi partai dan menduduki sistem pemerintahan.

Pertama, koalisi partai-partai konservatif kanan tidak dapat rukun saat berada dalam sistem pemerintahan; mereka secara ideologis bertikai satu sama lain. Kedua, ruang bertindak partai-partai kanan dibatasi oleh administrasi politis harian sehingga jurang antara janji-janji kampanye dan kenyataan makin lebar. Dusta menjadi keniscayaan politis. Ketiga, partai-partai kanan juga harus tunduk pada mekanisme parlementer, padahal mereka cenderung menolak mediasi.

Gerakan murka yang menurut kodratnya oposisional, jika menduduki pemerintahan, terancam untuk gagal. Wajah ganda gerakan anti partai sekaligus partai anti partai membuat partai populis dilihat entah sebagai mitra yang mencurigakan atau sebagai wakil establishment.

Jadi, mengingat kembali perkataan Kant di atas, hanya lewat lembaga perkawinan nafsu dikenyangkan. Begitu juga, hanya lewat prosedur negara hukum demokratis kekuasaan menjadi rasional. Populisme bukan pasangan ideal demokrasi. Jika dipaksakan, demokrasi populis tak lebih daripada ”perkawinan tak bahagia” yang penuh kegalauan nafsu dan perselingkuhan.

F Budi Hardiman, Pengajar Filsafat Politik di STF Driyarkara

Sumber: kompas.id, 2 Maret 2017

SBY yang Tak Selesai

Oleh John Ferry Sihotang

Saya cukup sering mengikuti pendapat Pak Susilo Bambang Yudhoyono di media cetak dan daring, khususnya setelah beliau turun dari takhta kepresidenan. Saya kagum membaca solusi-solusi yang ditawarkan Pak SBY atau Pak Beye. Beliau cukup bersemangat menyoroti dan menganalisa soal-soal kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Dan, seperti biasanya, kata-kata Pak Beye tetap optismistis dan berpengharapan. Wajarlah, karena beliau presiden keenam RI; pernah menyelamatkan pelemahan rupiah, mengatasi kebakaran hutan, dan menyelesaikan beragam persoalan lain dengan segala terobosan atau kebijakan.

Saya apresiasi pilihan Pak Beye yang rela turun tangan. Terlibat dalam pusaran persoalan bangsa. Kebetulan saya penggemar kredo yang sekaligus menjadi judul buku Pak Beye: “Selalu Ada Pilihan”. Saya kira siapa pun tak rela negeri ini ditimpuki banyak persoalan, demikian pula dengan Pak Beye. Karena itu beliau memilih berbagi pengalaman, menawarkan jalan keluar, untuk membantu pemerintah kita mengatasi krisis. Pilihan Pak Beye ini bikin saya kagum.

Sayangnya, kekaguman saya hanya berumur pendek. Karena hari-hari ini saya gagap membedakan apakah Pak Beye sedang beropini sebagai mantan presiden atau sebagai ketua Partai Demokrat.

Saya agak heran, cenderung sebal. Uraian dan tanggapan Pak Beye di media, bagi saya, cukup mengganggu. Terkesan ‘meributi’ rezim sekarang. Rasa-rasanya beliau kok masih pengin nyari panggung, ya. Saya kira itu bukan jalan yang bijak untuk seorang negarawan. Mestinya Pak Beye sudah tak perlu capek-capek mengusik atau berkomentar soal ini itu karena beliau sudah banyak berkarya untuk negeri ini.

Bukankah negeri ini pun tak pernah lelah melahirkan komentator dan/atau kritikus? Ya. Rizal Ramli, misalnya, meski sudah jadi Menko Kemaritiman, ia masih tetap mengusung jurus rajawali ngepret-nya, bahkan wapres pun dikritik dan ditantang berdebat. Dari kalangan legislatif sudah ada duet terbising abad ini, yaitu Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Dan masih banyak yang lain. Pun di Facebook dan Twitter, tak terkira banyaknya kritikus dan komentator, dengan segala kedalaman dan kedangkalannya.

Tapi Pak Beye jelas tidak lagi selevel dengan para kritikus itu. Sudah tidak selevel dengan Rizal, Fahri, dan Fadli. Apakah Pak Beye tak mau kalah dari barisan kelas menengah bising jagat maya? Wajar kalau mereka cerewet, selain umumnya jauh lebih muda dari Pak Beye, mereka juga belum pernah jadi presiden. Saya termasuk di dalam barisan manusia cerewet itu. He-he-he.

Saya jadi menduga-duga, jangan-jangan Pak Beye ini orang tua yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Cobalah dulu kita cermati. Apakah etis Pak Beye mengomentari rezim Pak Joko sementara dulu beliau sudah sepuluh tahun di posisi itu? Apakah dulu di masa Pak Beye berkuasa ada perubahan yang membuat kita terus mengenangnya?

Saya tak menampik pandangan beberapa kawan di media sosial yang mengatakan bahwa siapa pun diharapkan berkontribusi untuk memberi solusi atas masalah-masalah di Tanah Air. Karena itu mereka juga mengapresiasi segala sorotan dan masukan Pak SBY pada rezim saat ini. Saya sih tidak terlalu keberatan sebenarnya. Tapi kok rasanya kurang pantas, ya.

George W. Bush melakukan langkah tepat. Mungkin Pak SBY mengikuti langkah mantan presiden AS itu. Seburuk-buruknya ia di mata rakyat Amerika, beliau tak pernah mencampuri pemerintahan Obama. Ia menghormati Pak Obama sebagai pemimpin tertinggi di negerinya. Ia sadar, sekarang ia cuma rakyat biasa. Ia percaya kepada Obama dan generasinya dalam menjalankan pemerintahan, dengan segala kapitalisma liberalisma sekularisma ndasma mamarikanya.

Saya hakulyakin bahwa Pak Beye juga kenal benar dengan Pak Habibie yang jenius itu. Pak Beye mestinya bisa mengikuti jejak Pak Habibie, yang memilih benar-benar pensiun dari dunia politik begitu turun takhta. Ia menarik diri dari panggung selebritas. Ia pilih jalan hening. Tak pernah ia ributi pemerintahan Gus Dur, Mbak Mega, Pak Beye, sampai Pak Joko sekarang. Pak Habibie memilih paripurna sebagai negarawan.

Alangkah bijak bila Pak Beye memberi kesempatan kepada generasi sekarang untuk mengelola pemerintahan, seperti yang dilakukan George W. Bush kepada generasi Obama. Biarkan Pak Joko beserta para pembantunya, dan para pengkritiknya, membangun sejarah mereka sendiri, dengan caranya sendiri. Biar sejarah mencatat segala kegagalan dan keberhasilan mereka kelak. Dan saya kira, ketika rezim sekarang butuh petunjuk atau nasehat atas persoalan kebangsaan, mereka akan datang sendiri ke Pak Beye.

Sekadar saran, selain menimang cucu, alangkah kerennya bila Pak Beye fokus menekuni hobi saja di masa pensiun ini. Bikin buku puisi kedua, misalnya, dengan baris-baris yang digenangi air mata. Atau bikin sekuel atau trilogi buku ‘Selalu Ada Pilihan’ yang setebal bantal guling itu. Yang paling makjleb, tentu saja, bikin album baru! Saya yakin, pasti akan jauh lebih bagus kualitasnya dari album-album yang ditelurkan semasa beliau jadi presiden.***