Tanjung Balai: Kota Yang Belum Dilahirkan

Perahu-perahu nelayan yang tertambat pada pagi hari di Sungai Asahan, Tanjung Balai. ( WordPress/Ogy Febri Adlha.)
Perahu-perahu nelayan yang tertambat di Sungai Asahan, Tanjung Balai. (WordPress/ Ogy Febri Adlha.)

Oleh: John Ferry Sihotang

Kota ini berada di sisi paling timur Sumatera Utara. Ia dijuluki kota kerang. Kerang yang rindu menemukan ukuran dan bulu versi terbaiknya. Kadang ia dipanggil kota pelabuhan. Setiap hari ratusan kapal dan perahu bersandar murung di sana.

Namun, tak usah heran. Jika suatu waktu kau datang ke Tanjung Balai, kau tidak akan dapat memutuskan pelabuhan mana yang lebih menderita. Ia memang seperti sebuah kota yang belum dilahirkan, namun sudah dipenuhi kesedihan.

Kota kecil ini disesaki tumpukan pakaian bekas dari luar negeri; mengubah wajah kota jadi rombengan kumuh berbau asing sepenuhnya. Tanpa bentuk. Tanpa rupa. Berjalanlah di sepanjang lorong kota, lalu terus ke utara. Akan kau temukan got-got mampat menelan tikus-tikus raksasa yang mati tua karena bulu-bulu kucing pun gentar padanya. Akan kau temukan juga nyamuk-nyamuk berukuran sebesar lalat dewasa; membuat kota ini riuh oleh dengung yang sia-sia.

Dengung nyamuk-nyamuk itu seolah menyiratkan alam bawah sadar kota ini. Ia ada di mana-mana. Ia mengendap di tubuh-tubuh asin buruh yang bekerja dengan kepalan tinju, karena setiap hari harus bertarung melawan perasaan tertindas yang tak mudah dipahaminya. Ia, dengung itu, juga berdiam di rumah-rumah panggung kayu, yang deritnya bikin ngilu sekitar. Menggeliat di gerobak-gerobak sampah, di pondok-pondok kumuh sepanjang rel kereta. Ia juga lindap di “kafe-kafe” tak bernama; tepatnya gubuk berdinding muram namun berdesah basah — membuat anak-anak sekolah, yang baru disinggahi bulu aneh di selangkangannya, jadi dewasa seketika. Ia juga meniupkan gelagat putus asa lewat kepulan asap lintingan daun-daun ganja, lewat pecahan botol-botol vodka, di pekuburan-pekuburan kota.

Ia, dengung itu, adalah suara kaum tak bersuara. Menyimpan dendam rawa-rawa, sewaktu-waktu bisa meledak mengubah kota. Karena dendam itu mengkristal dari realitas kemiskinan, ketakberdayaan, kesenjangan, pengangguran yang sudah begitu getirnya; diperparah pula sekian lama diabaikan pemerintah.

Memang, Tanjung Balai sudah lama yatim piatu. Dulu pernah berjaya sebagai bandar dagang Asia Tenggara, kini nyaris tak kenal apa itu negara. Kalaupun dikatakan punya negara, kehadirannya cuma sekadar soal KTP, SIM, dan katebelece tak penting. Selebihnya hanya sebuah dusta bersama. Berlubang, berbaubusuk, bersampah, berairmata, di mana-mana. Kotamadya ini sudah lupa kapan kali terakhir punya wali kota. Anehnya, kota ini selalu bersemangat memilih gubernurnya meski tak pernah hapal nama lengkapnya kecuali ketika sang gubernur masuk penjara. Dan itu sungguh sapi sekali. Kota ini benar-benar sebatang kara, berjalan gontai dengan daya seadanya, mencari titik-titik kesetimbangannya, sendiri.

Aku pun sering bertanya, apa sesungguhnya syarat atau ukuran sebuah kota itu. Apakah hanya soal kepadatan pemukiman, pertokoan, kendaraan dan jalan-jalan, membedakannya dari kampung atau desa? Bila ukurannya adalah taman terbuka, sarana rekreasi, sebuah mall atau tertib berlalu lintas… percayalah, semua itu takkan kau temukan di Tanjung Balai. Hiburan paling beradab di kota ini hanyalah pasar malam, di mana keributan dan kesementaraan dirayakan berduyun-duyun.

Masuklah ke tengah kota, dan lihatlah. Di sana hanya ada beberapa rumah orang kaya, sebuah jembatan tua, sisanya adalah pasar-pasar berlumpur yang tak pernah mandi bertahun-tahun dengan pakaian rombeng yang itu-itu lagi. Gedung paling mewah justru tempat ibadah, dengan segala ornamennya. Kubah-kubah masjid, patung-patung vihara, dan lonceng-lonceng gereja adalah benda seni dan arsitektur paling paripurna di kota ini. Semuanya berdampingan, atau berhadap-hadapan, di tepi jalan. Rumah-rumah ibadah itu selalu tabah, setia dan terbuka, menawarkan keteduhan, atau untuk sekadar melupakan kesedihan, sekaligus merekatkan semua warga kota jadi tetangga dan saudara.

Begitulah Tanjung Balai yang kukenal sejak keluargaku meninggalkan kampung halaman dan memutuskan mengadu nasib di kota ini pada tahun berkobarnya bakar binakar atau kekejian 1998. Orangtuaku terpaksa harus melupakan profesi warisan leluhur: sebagai kaum bercocok-tanam. Orang tani di desa kami, sebagaimana di desa-desa lain di Tanjung Balai dan Asahan, telah dipaksa kalah oleh keadaan. Kaum tani di sana hanya bisa andalkan hujan karena seolah dikutuk untuk tak pernah kenal apa itu saluran irigasi. Kaum marhaen itu cuma diberi pilihan permanen: setengah tahun galengan-galengan sawah penuh padi sejauh mata memandang, lalu setengah tahun kemudian hanya bisa menonton tumpukan jerami yang dibakar di mana-mana.

Setelah delapan belas tahun tinggal di kota ini, ingatan akan aib yang keji itu kembali mengulang tanda, dengan luka dan rupa hampir sama. Puluhan kuil vihara, klenteng dan yayasan sosial milik umat Buddha dirusak dan dibakar massa tepat di jantung kota. Membuat kesedihan kota ini kian berlipat ganda. Kebarbaran itu sekaligus menampar-nampar sebuah negara, dan wajah kita semua.

Sudah kuceritakan sedikit soal keadaan Tanjung Balai di atas. Masihkah kau berpikir bahwa kekejian itu semata-mata disebabkan toa, patung, atau media sosial? Mungkinkah kebiadaban itu terjadi begitu saja karena sebuah salah paham belaka? Duh. Kok rasanya remeh sekali, seremeh buih di lautan yang dasarnya bergolak penuh dendam dan amarah. Kalau kau mengenal sedikit saja tentang kota ini, kau akan dipahamkan bahwa apa yang ditulis media belumlah mencukupi. Kiranya kita bisa belajar dari kota Tanjung Balai: Bahwa ketika kemiskinan dan ketertindasan sudah meriap di mana-mana, ketika pengangguran dan kejahatan sudah merajalela; maka kota itu, dan kita yang berdiam di dalamnya, hanyalah tumpukan jerami yang mudah terbakar.

Aku tak tahu kapan Tanjung Balai ini akan dilahirkan sebagai kota seutuhnya, menurut ukuran atau versi terbaiknya. Tapi orang-orang di kota ini, entah kenapa, selalu percaya: Bahwa sang waktu akan menyusun kesedihan-kesedihan mereka menjadi ladang kebahagiaan, suatu saat nanti. Hal itulah yang membuat kota ini tetap berdenyut, bersenyum, berpengharapan, meski kemiskinannya, kesedihannya, ketimpangannya sudah tak tertahankan, di seluruh kota.***

 

Nalar Memilih Presiden Dalam Perspektif Semiotika

Oleh Acep Iwan Saidi

I. Pengantar

Persoalan paling krusial dalam pemilihan umum di negeri ini, baik pemilihan angota legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden adalah diabaikannya nalar. Umumnya masyarakat kita memilih berdasarkan hal-hal di luar rasionalitas nalar, misalnya memilih semata karena kedekatan sebagai saudara, teman, kerabat sedaerah, dan seterusnya. Jarang yang memilih secara objektif berdasarkan prestasi, visi-misi, rekam jejak, atau hal-hal “tekstual” lain yang melekat pada pihak yang dipilih. Pemilih kita umumnya memilih secara emosional. Dan, yang lebih berbahaya, emosi itu banyak juga karena dipicu oleh isu-isu yang tidak jelas.

Melalui tulisan ini saya mencoba mengajak publik pembaca untuk memilih secara lebih rasional. Tidak ada tendensi untuk menggurui. Alih-alih menggurui, tulisan ini merupakan ajakan kepada publik untuk melihat dan menguji secara berimbang hal-hal yang melekat pada sosok yang dipilih sehingga dengan begitu kita memiliki argumen yang bisa dipertanggungjawabkan, mengapa si A yang dipilih bukan si B atau sebaliknya.

Untuk itu, melalui tulisan ini dianalisis dua kandidat presiden yang sedang berkompetisi, yang kita tahu bersama putusannya akan ditentukan oleh pemilih pada 9 Juli 2014. Dua pendekatan akan digunakan secara bersamaan untuk mengkajinya, yakni semiotika komunikasi John Fiske[1] yang akan dilengkapi dengan teori dasar semiotika Charles Sanders Peirce[2] dan analisis wacana (discourse analysis) yang dasar teoretiknya merefer kepada Michel Foucault[3].

Dalam perspektif Fiske, pesan dan makna di dalam komunikasi tidak berpusat pada perangkat komunikasi itu sendiri, yakni pengirim, media (pengantara seperti telepon, radio, televisi, dan lain-lain), dan penerima, melainkan pada teks yang diproduksinya. Pengirim dan penerima berada pada posisi yang sama di hadapan teks, yakni sebagai pemroduksi pesan dan makna komunikasi. Pengirim bahkan bisa memaknai ulang teks yang diproduksinya. Fiske menyebut komunikasi ini sebagai signifikasi (pemaknaan). Di dalam signifikasi, kata Fiske, tidak pernah terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman, yang terjadi adalah perbedaan pemaknaan atau penafsiran. Perbedaan ini terjadi karena berbagai faktor, misalnya perbedaan latar belakang pengetahuan penafsir, latar belakang bahasa, budaya, dan lain-lain. Namun demikian, sebuah tafsir tetap hanya sahih jika menggunakan fondasi teoretik dan metodologi tertentu.

Teks yang diproduksi dalam komunikasi adalah sekumpulan bahasa, baik verbal, visual, adio, gerak, dan lain-lain yang berpotensi sebagai tanda. Bahasa, sebagaimana dikatakan Ferdinand de Saussure[4], adalah tanda yang paling sempurna. Dengan demikian, ketika dua pihak atau lebih sedang berkomunikasi, hakikatnya pihak-pihak tersebut sedang saling mempertukarkan tanda. Di sinilah Fiske kemudian mengatakan komunikasi adalah ikhwal menafsir tanda, urusan semiotika.

Komunikasi yang memroduksi teks itu sendiri tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks. Dengan kata lain, pihak-pihak yang berkomunikasi berada di dalam konteks tertentu. Pada titik inilah peristiwa komunikasi dapat dimasukkan ke dalam ranah kajian wacana. Di dalam wacana, para komunikan tidak sekedar mempertukarkan pesan dan makna, melainkan mendistribusikan dan saling memperebutkan posisi. Dua pihak atau lebih yang sedang berdialog, apalagi berdebat, adalah pihak-pihak yang sedang memperjuangkan, setidaknya meyakinkan, kebenarannya masing-masing. Setiap pendapat adalah benar, paling tidak menurut pihak yang berpendapat, demikian dikatakan Pramoedya Ananta Toer. Dan kehendak untuk merasa benar identik dengan kehendak untuk berkuasa. Michel Foucaul[5] mendefinisikan wacana sebagai cara mengkonstruksi pengetahuan dan praktik sosialnya, bentuk subjektivitas dan relasi kekuasaan yang melekat dalam pengetahuan dan interelasi di antara semuanya. Sedangkan Thony Thwaites[6] menyebutnya sebagai seperangkat susunan teks yang mengorganisasikan dan mengkorordinasikan tindakan, posisi dan identitas orang-orang yang memroduksinya

Tampak bahwa di dalam perspektif Foucault maupun Thwaites, yang dimaksud dengan kekuasaan (kuasa) bukanlah entitas yang dikirim raja kepada hamba, melainkan sesuatu yang terdistribusi dan menyebar di setiap individu. Pada hakikatnya, manusia memang memiliki naluri untuk berkuasa. Resistensi dari pihak yang dianggap lemah adalah representasi dari naluri kuasa tersebut. Pikiran manusia bahkan bisa dibilang sebagai tahta kuasa yang tidak pernah bisa ditaklukkan. Tidak pernah ada yang bisa menjajah pikiran manusia. Sekecil apapun, di situ tetap terdapat perlawanan.

Berdasarkan pemahaman tersebut, analisis ini menempatkan dua kandidat presiden, yakni Prabowo Subiyanto dan Joko Widodo sebagai teks dalam pengertian yang umum sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni sebagai teks verbal dan visual. Termasuk ke dalam kategori verbal adalah pernyataan-pernyataan lisan dan tertulis yang berkembang di ruang publik sebagai wacana, dan tentu saja, visi-misi keduanya. Sedangkan hal-hal yang visual mencakup penampilan kedua kandidat di publik, antara lain pilihan kostum dan gestur. Secara kronologis, pada aspek tematik, pembahasan dilakukan berdasarkan urutan peristiwa penting tampilnya kedua kandidat di ruang publik, yakni dari mulai deklarasi pencalonan, deklarasi kampanye berintegritas, debat pertama, kedua, dan ketiga. Untuk hal debat, sampai tulisan ini disusun, memang masih tersisa dua agenda debat, tetapi tiga dari lima debat yang dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dianggap telah mewakili. Analisis kehadiran kedua kandidat di ruang publik ini selanjutnya akan digenapkan dengan kajian terhadap visi serta misi dan strategi koalisi kedua kandidat.

II. Pilihan Kostum dan Tempat Deklarasi

Kostum dan tempat deklarasi yang dipilih kedua kandidat menjadi penanda pertama yang menarik ditelisik. Dua kandidat menunjukkan tanda yang mirip—jika tidak mau dikatakan sama. Keduanya memakai kostum (baju) berwarna putih. Bedanya, baju Prabowo memiliki empat saku, yang desain kostumnya mengingatkan kita kepada kostum Presiden Sukarno. Sebagaimana diketahui publik, Prabowo memang mempersonifikasikan dirinya sebagai Sukarno. Selain pada kostum yang dipakai, juga tampak pada bagaimana gaya berbicaranya jika berpidato.

Sementara itu, baju putih Jokowi berlengan panjang bersaku satu di sebelah kiri. Seperempat lengan baju tersebut dilipat dan ujung bawahnya tidak dimasukkan ke dalam celana. Secara eksplisit, penampilan Jokowi tidak merefer kepada tokoh tertentu di dalam sejarah. Ini merupakan penampilan yang dibawa dari kehidupan kesehariannya, baik ketika menjadi Wali Kota Solo maupun Gubenur DKI Jakarta. Namun, penampilan ini juga dapat diasosiasikan dengan “sisi-dalam” (deep structure) ideologi Sukarno, terutama yang terkait dengan perhatian Sukarno terhadap rakyat kecil (Marhaen). Dengan demikian, referensi penampilan Jokowi juga sama dengan Prabowo, yakni Sukarno, dengan sudut pandang yang berbeda. Prabowo mengambil sisi luar, Jokowi mengutip sisi dalam.

Jika kostumnya memiliki kemiripan sedemikian, tempat deklarasi yang dipilih kedua kandidat juga identik, terutama dalam hubungannya dengan sejarah. Prabowo Subiyanto memilih Rumah Polonia, sedangkan Jokowi memilih Gedung Juang. Sebagaimana diketahui, dua gedung ini memiliki nilai sejarah. Dan, sejarah yang dimaksud merujuk pada periode sejarah di zaman Sukarno. Jadi, lagi-lagi yang menjadi referensi keduanya adalah Sukarno.

Uraian tentang penanda kostum (warna) dan tempat deklarasi tersebut telah saya lakukan melalui dua esai yang masing-masing bertajuk “Presiden Putih”[7] dan “Semiotika Pilpres 2014”[8]. Untuk itu, saya tidak akan membahas ulang di sini. Yang perlu ditegaskan adalah kesamaan tersebut bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan kedua belah pihak bisa diduga bahkan dipastikan telah saling mengetahui sebelumnya. Bukankah Prabowo, sebagaimana juga Jokowi, telah sama-sama berpenampilan demikian jauh-jauh hari sebelum deklarasi. Mengacu kepada semiotika Peirce, kesamaan tersebut adalah penanda indeksikal bahwa mereka telah saling mengintip satu sama lain. Dalam perspektif semiotika Fiske, ini bisa dimaknai sebagai komunikasi semiotik tentang bagaimana kedua kandidat tidak memberi kesempatan sedikit pun pada masing-masing kompetitornya untuk meraih simpati lebih banyak dari publik: bahwa aku pun sama dengan dia. Ini adalah model komunikasi publik dalam pasar persaingan sempurna. Kembali kepada Peirce, hal tersebut adalah qualisign (sesuatu yang berpotensi menjadi tanda) yang mengarah kepada perjalanan politik keduanya hingga ke hari akhir (9 Juli 2014), yakni kedua belah pihak akan bersaing secara berhadap-hadapan dalam kompetisi yang sengit. Sampai tulisan ini disusun, qualisign demikian terbukti telah menjadilegisign (tanda yang telah legitimate): keduanya memang “bertempur” hingga cara yang paling ekstrem (merebaknya kampanye hitam dan kampanye negatif).

Situasi demikian—yang menunjukkan kecemasan terhadap kekalahan yang berlebihan di kedua belah pihak—sebenarnya berpotensi menyebabkan matinya kreativitas di kedua kubu. Persaingan mereka menjadi mirip dengan kompetisi stasiun televisi hiburan dalam menayangkan program-programnya, yakni semua dilakukan demi rating, demi sebanyak-banyaknya penonton, demi industri. Untung saja, dalam perkembangannya, Jokowi segera mengubah kostumnya. Ia kembali memakai “kostum kebesarannya” ketika berkompetisi untuk meraih kursi kegubernuran di DKI, yakni baju kotak-kotak. Dalam beberapa saat, Jokowi memang harus mengambil resiko dikatakan tidak konsisten; sebaliknya Prabowo meneguhkan konsistensinya. Jokowi tampak mengambil resiko ini, ia memilih menciptakan diferensiasi (perbedaan). Sejauh yang teramati, tuduhan tidak konsisten dalam konteks pemakaian kostum tersebut ternyata memang berlangsung tidak lama. Dan sejak itu, kita melihat penampilan yang berbeda di antara keduanya.

III. Model Komunikasi Semiotik Deklarasi

Jika tinjauan di atas terfokus pada kostum dan tempat deklarasi, di bagian ini diperiksa bagaimana peristiwa deklarasinya itu sendiri. Deklarasi, sebagaimana didefinisikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiaadalah pernyataan ringkas dan jelas tentang sesuatu hal (2005: 246). Senada dengan definisi ini, dalamOxford Advanced Learner’s Dictionary (1994: 310) disebutkan bahwa deklarasi adalah formally announcingatau formal announcement. Deklarasi pencalonan presiden, dengan demikian, merupakan pengumuman atau pernyataan resmi tentang kesiapan seseorang menjadi calon presiden. Sebagaimana dimafumi bersama, sebelum deklarasi pun publik telah mengetahui bahwa Prabowo dan Jokowi adalah calon presiden. Artinya, deklarasi hanyalah merupakan pernyataan formal (resmi) mengenai kesiapan keduanya menjadi calon presiden.

Pertanyaannya, bagaimana kedua capres menyikapi hal yang formal tersebut. Prabowo menyikapinya dengan serius. Hal ini setidaknya tampak dari bagaimana acara deklarasi dikemas. Hampir seluruh anggota tim suksesnya hadir dengan seragam putih yang rapih. Di samping itu, tampak juga beberapa tokoh undangan seperti Amien Rais, Abu Rizal Bakri, dan lain-lain. Acaranya dikelola dengan rapih. Dengan itu, deklarasi pun menjadi sangat meriah.

Sebaliknya, Jokowi dan timnya menyelenggarakan deklarasi apa adanya. Tidak ada tokoh penting yang hadir. Bahkan tim suksesnya tampak tidak semua hadir. Jokowi berbicara sekilas di atas panggung yang sederhana. Segera tampak bahwa acara ini tidak direncanakan dengan serius, bahkan seolah hanya spontanitas.

Atas perbedaan tersebut, stasiun televisi pendukung Prabowo, TVOne segera menyambut dengan antusias. Tentu saja, citra keseriusan, kematangan, keterancanaan, dan lain-lain dialamatkan kepada capres yang didukungnya tersebut. Beberapa pihak juga sepakat dengan penilaian itu. Masyarakat kita yang umumnya memang menyenangi hal-hal yang bersifat formalistik dimungkinkan juga memberi penilaian yang sama. Saya sendiri, yang diminta TVOne untuk memberi catatan, berpendapat bahwa kita tidak bisa memberikan penilaian dengan mempertentangkan keduanya dalam hubungan yang satu lebih baik, sedangkan yang lain buruk. Apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi adalah pilihan dari strategi politik masing-masing. Di tengah-tengah masyarakat kita yang sangat heterogen, kita tidak bisa mengklaim sesuatu hanya dengan mengunakan satu kacamata. Heterogenitas dengan sendirinya memberi pesan bahwa ia tidak bisa digeneralisasi. Apa yang dilakukan Prabowo dan Jokowi adalah manifestasi dari tafsir mereka atas heterogenitas tersebut. Prabowo menafsir publik sebagai “yang formal”, sedangkan Jokowi sebaliknya, “yang informal”.

Perbedaan tafsir yang direpresentasikan melalui perilaku dan penampakan visual sedemikian nyatanya terus berlangsung pada peristiwa-peristiwa berikutnya. Publik segera menyaksikan hal ini pada prosesi pengundian nomor urut yang dilakukan KPU pada tanggal 1 Juni 2014. Pada peristiwa ini terdapat dua hal yang mencolok. Pertama, Jokowi yang pada deklarasi memakai kemeja putih, pada acara ini memakai kemeja kotak-kotak, kemeja kemenangannya dalam merebut kursi gubernur. Sementara Prabowo tetap dengan kemeja putih berlengan panjang. Kedua, gaya berpidato kedua capres, yang merupakan ungkapan perasaan mengenai nomor urut yang didapatinya. Prabowo berpidato dengan gaya konvensional. Pada bagian pembukaan, misalnya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. Banyaknya pihak yang disebut menyebabkan waktu 5 menit yang diberikan kepadanya tidak cukup. Prabowo berpidato selama kurang lebih 9 menit. Sedangkan Jokowi sebaliknya. Dalam bahasa yang agak terbata-bata, Jokowi berpidato kurang dari 5 menit. Ia mengawali pidatonya dengan gaya pembukaan pidato Kyai NU, mengucapkan beberapa kalimat dalam bahasa Arab. Jokowi tampak kaku. Wajahnya agak ditekuk dan hanya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu, dan Bawaslu saja yang disapanya.

Penampilan Jokowi sedemikian segera menuai banyak kritik. Perubahan kostum dari putih ke kotak-kotak dinilai sebagai inkonsisten dan goyah atas pilihan awalnya. Pidatonya yang terbata-bata dalam gaya nahdiyin dinilai sebagai terlalu mengada-ngada. Jokowi juga dikatakan angkuh karena tidak menyapa pihak-pihak tertentu yang seharusnya ia sapa. Jokowi seolah-olah tidak tahu berterima kasih. Hal sebaliknya dialamatkan kepada Prabowo. Capres ini disebut berkepribadian tenang dan rendah hati. Anggapan bahwa Prabowo adalah pribadi yang keras sebagai seorang mantan tentara ditepis dengan penampilan tersebut. Walhasil, beberapa pengamat dan sebagian masyarakat menilai Prabowo lebih unggul daripada Jokowi.

Hal yang menarik, atas semua kritik tersebut Jokowi bergeming. Pada penampilan berikutnya di KPU, yakni pada saat Deklarasi Kampanye Berintegritas, Jokowi mengulang apa yang dilakukannya pada saat pengundian nomor urut. Ia kembali memakai baju kotak-kotak dan bersikap lebih “ekstrem” lagi. Ia bukan hanya tidak mau menyapa berbagai pihak, melainkan memasang wajah yang tampak marah. Publik pun kembali menilai negatif terhadapnya di satu sisi dan pada sisi lain menilai positif sosok Prabowo. Dalam sebuah acara talkshow di TVOne, pengamat komunikasi politik, Effendi Godjali, menilai Jokowi yang tampil pada acara deklarasi tersebut bukanlah Jokowi yang sebenarnya. Effendi menyarankan agar Jokowi kembali (dikembalikan tim kreatifinya) kepada penampilan keseharian yang natural.

Wacana tersebut terus bergulir sampai menjelang acara debat pertama capres-cawapres. Sejauh itu, saya sendiri tetap pada pendirian bahwa apa yang dilakukan oleh kedua capres merupakan strategi politik masing-masing. Dengan penampilannya, mereka terus-menerus mengirim pesan semiotik mengenai dirinya. Dan jika kita jeli memperhatikan, baik Prabowo maupun Jokowi sebenarnya konsisten dengan strategi politik yang telah dipilihnya, yakni Prabowo mengambil strategi kompromi dan konvensional, sementara Jokowi sebaliknya, tidak kompromi dan inkonvensional.

Bagaimanapun, memilih pidato yang formulaik—meminjam istilah A.Teeuw[9]—, yakni berpidato dengan gaya sebagaimana ditampakkan Prabowo bisa merupakan tanda dari sikap kompromi sedemikian. Sementara tentang Jokowi, hemat saya sulit dimengerti jika ia dan timnya tidak mendengar kritik dan penilaian negatif publik atas penampilannya pada pidato pertama (pengambilan nomor urut). Jika dipahami lebih jauh, tiga acara tersebut bersifat ceremoni belaka. Ketiganya tidak berkaitan dengan substansi pemilihan presiden. Pendeklarasian capres-cawapres, pengambilan nomor urut, dan deklarasi kampanye berintegritas adalah acara formalistik yang diselenggarakan KPU. Dapat dipahami jika kubu Jokowi menyikapi ketiga acara tersebut dengan “nyinyir”. Khusus acara deklarasi kampanye berintegritas, misalnya, bagaimana kegiatan ini tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang formalistik dan pura-pura sebab di luar gedung KPU tumbuh subur kampanye hitam. Maka Jokowi pun tidak terlalu melihat acara tersebut sebagai sesuatu yang serius. Kostum kotak-kotak yang dipakai Jokowi kian menegaskan kesan ini. Sebagaimana yang bisa diamati, sejak kampanye untuk menjadi gubernur, bajuk kotak-kotak hanya dipakai Jokowi untuk ke lapangan, bukan acara-acara khusus yang penting dalam konteks kepemerintahan dan kenegaraan.

Tapi, sebelum debat capres diselenggarakan dan pengujian terhadap aspek lainnya, kesimpulan bahwa Prabowo menunjukkan sikap kompromi dengan gaya konvensional dan Jokowi sebaliknya, tanpa kompromi dengan gaya inkonvensional, masih bersifat sementara. Dalam perspektif semiotik, apa yang ditunjukkan kedua capres tersebut hanya berpotensi sebagai tanda saja (qualisign). Tanda ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut (sinsign) sehingga akhirnya menjadi definitif (legisign). Dalam subbab berikut dianalisis bagaimana keduanya memvisualisasi diri dan kepribadiannya di hadapan publik dalam tahap berikutnya, yakni pada tiga kali debat yang diselenggarakan KPU.

IV. Semiotika Debat
Debat pertama dalam prosesi pilpres 2014 diselenggarakan pada 8 Juni 2014. Debat berlangsung antara pasangan (capres dan cawapres) kedua kubu yang berkompetisi. Inilah acara resmi yang diselenggarakan KPU yang berhubungan dengan substansi kepemimpinan. Paling tidak, dari acara ini publik bisa menambah referensi pengetahuan untuk memutuskan pilihannya. Debat pertama ini bertajuk “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum”.

Telah banyak pihak yang membahas peristiwa debat tersebut. Secara umum publik menilai bahwa debat ini dimenangi oleh kubu Jokowi-JK, hal yang sebaliknya dibandingkan dengan tiga penampilan sebelumnya di mana publik lebih mengunggulkan kubu Prabowo. “Kekalahan” Jokowi-JK pada tiga penampilan itu menyebabkan beberapa pihak yang mendukung Jokowi cemas capresnya dapat mengimbangi Prabowo dalam berdebat. Di sisi lain, pihak Prabowo seolah berada di atas angin sehingga Mahfud MD, Ketua Tim Pemenangan Prabowo sempat menyampaikan bahwa Prabowo tidak merasa perlu mempersiapkan diri di dalam debat karena kemampuan tersebut telah melekat di dalam dirinya (Kompas, 7/06/2014).

Menarik sebenarnya mengulas keseluruhan yang terjadi pada debat tersebut. Namun, karena telah banyak pihak telah melakukannya, hal itu tidak akan dilakukan dalam tulisan ini. Di sini hanya akan ditandai beberapa hal yang memiliki hubungan dengan berbagai penanda pada tiga penampilan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal pertama adalah kostum yang dipakai oleh kedua capres.

Prabowo-Hatta, seperti biasa, menggunakan kostum kebesarannya, yakni kemeja putih bersaku empat berlengan panjang, dan berpeci hitam. Sementara itu, Jokowi-JK memakai jas warna hitam yang dipadu dengan kemeja putih, dan berdasi. Khusus untuk Jokowi, ini adalah ketiga kali ia berganti kostum. Seperti telah disebutkan, mula-mula ia memakai kemeja putih dan kemudian kemeja kotak-kotak. Penampilannya kali ini juga tampak lebih segar dan rileks dibandingkan penampilan bersama pesaingnya pada dua pertemuan sebelumnya. Jokowi bahkan menjadi orang pertama yang mendatangi Prabowo dan mengajaknya bersalaman di awal penampilan. Tampak tindakannya itu artifisial. Dan ini hal sebaliknya dari apa yang ia lakukan pada dua pertemuan sebelumnya.

Sementara itu, ketika debat berlangsung, Jokowi-JK lebih agresif. Mereka acap melontarkan kalimat-kalimat yang menohok dan bahkan menyindir Prabowo. Pada segmen ke-3, misalnya, ketika memperbincangkan topik “biaya demokrasi yang terlalu mahal karena perilaku koruptif dan rongrongan partai politik”, Jokowi dengan lugas menyebut bagaimana ia menempuh koalisi politiknya yang tanpa syarat, ramping, tidak bagi-bagi kursi, dan rekrutmen yang harus benar. Hal ini jelas menyasar lawan debatnya, yang memang menempuh strategi politik melalui koalisi dengan banyak partai politik dan menjanjikan jabatan kepada tokoh politik, seperti jabatan menteri utama untuk Aburizal Bakri. Puncak sindiran Jokowi-JK terjadi ketika JK bertanya tentang pelanggaran HAM 1998 yang melibatkan Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo-Hatta menunjukkan gestur sebaliknya. Prabowo tidak melakukan serangan balik atas sindiran-sindiran lawan debatnya tersebut. Alih-alih menyerang balik, dalam perbincangan mengenai rekrutmen dari perwakilan partai politik yang harus selektif sehingga mengedepankan yang bekualitas yang menduduki jabatan, baik legislatif maupun eksekutif, Prabowo justru menyatakan setuju dengan pendapat Jokowi. Dan atas pertanyaan JK tentang pelanggaran HAM, Pabowo menjelaskan bahwa pada tahun 1998 dirinya berposisi sebagai “anak buah”. Ia menyarankan agar hal itu ditanyakan kepada atasannya—dua pekan kemudian isu ini kembali memanas ketika Wiranto—atasan Prabowo tahun 1998—menjelaskan bahwa isu penculikan aktivis pada 1998 adalah inisiatfi Prabowo.

Sekali lagi, saya tidak hendak membahas konten debat. Hal yang menarik ditandai di sini adalah ditemukannya beberapa penanda yang menegaskan pesan (sinsign) yang ditampilkan kedua pasangan pada penampilan sebelumnya. Kostum Prabowo Hatta sekali lagi menegaskan konsistensinya dalam memilih pakaian. Kemeja putih dengan penampilan keseluruhan mirip dengan kostum Sukarno itu tampaknya memang telah diformalkan sebagai kostum resmi dirinya dalam mengikuti kompetisi untuk meraih kursi presiden periode 2014-2019 ini. Karena telah diformalkan sedemikian, pakaian ini telah menjadi semacam sistem yang harus dipatuhi. Sebagai yang berlatarbelakang militer, Prabowo memang memiliki karakter dasar untuk patuh pada sistem. Karena itu pula, Prabowo tidak membeda-bedakan konteks di mana ia hadir. Bagi Prabowo, deklarasi pencapresan, pengambilan nomor urut capres, deklarasi kampanye berintegrasi, dan debat adalah peristiwa linier yang derajatnya sama. Kecuali deklarasi pencapresan yang dilakukan sendiri, kegiatan lain yang telah disebut tadi memang diselenggarakan secara resmi oleh KPU. Jadi, hal ini merupakan representasi dari pribadi yang sistemik yang dengan demikian juga konvensional: gaya kepemimpinan sistemik (protokoler) adalah gaya kepemimpinan konvensional. Pada dua debat berikutnya, yakni debat kedua (15/06) dan ketiga (22/06) Prabowo juga memakai kostum yang sama.

Karakter tersebut juga didukung oleh sikap ketika berdebat yang tidak mau menyerang lawannya sebegaimana telah disinggung. Sikap ini bisa dibaca sebagai karakter yang lebih mendahulukan harmoni atau kompromi. Dan bukan hanya pada debat pertama Prabowo menunjukkan sikap ini, tapi juga pada debat kedua dan ketiga. Pada debat kedua Prabowo memberi pengantar diplomatis tentang sikap ini. Prabowo antara lain mengatakan bahwa sebenarnya penasehatnya menyarankan agar tidak bersetuju dengan apapun yang dikatakan lawan debat. Namun, menurutnya, ia tidak akan menaati nasehat tersebut. “Kalau yang baik mengapa kita tidak setuju, saya setuju dengan Pak Jokowi karena itu memang baik”, demikian kurang lebih Prabowo. Di tengah-tengah masyarakat kita yang menyukai harmoni dan hal-hal yang formalistik, tentu saja sikap Prabowo sedemikian akan mengundang simpati. Tafsir khalayak segera dapat diketahui: bahwa Prabowo adalah sosok rendah hati, ikhlas, dan begitulah seharusnya karakter presiden. Walhasil, Prabowo menafsir dan mengikuti kecenderungan karakteristik umum yang berkembang di masyarakat. Sikap ini, sekali lagi, merupakan sinsign dari gaya kepemimpinan yang kompromis dan konvensional.

Jokowi memilih yang sebaliknya. Ia tidak kompromi dengan kecenderungan umum masyarakat. Jika melihat tim suksesnya, seperti Anies Baswedan yang notabene sebagai ketuanya dan Eef Saepuloh Fatah sebagai konsultannya, agak sulit menyimpulkan jika Jokowi tidak memahami karakter umum masyarakat kita sebagaimana ditafsir Prabowo di atas. Hemat saya, Jokowi dengan sadar memilih strategi demikian. Ia juga telah menghitung resikonya, yakni tidak akan disukai oleh pihak yang menyukai hal-hal bersifat formalistik dan konvensional. Di panggung resmi yang digelar KPU, Jokowi terus-menerus menunjukkan karakter ini. Kostumnya yang berganti-ganti (pada debat ketiga ia mengganti jasnya dengan batik) adalah pesan bahwa ia tidak terlalu menganggap penting lapis luar penampilan formal. Inkonsistensi dalam berkostum sedemikian adalah kritik terhadap yang formal, sesuatu yang telah menjadi kecenderungan umum masyarakat. Walhasil, Jokowi sedang menunjukkan sikap sebagai pemimpin yang antitesis, sebuah gaya kepemimpinan yang inkonvensional.

Hal penting lain perlu dikemukakan bahwa di dalam analisis wacana, perbincangan selalu merupakan pertukaran makna di antara mereka yang berbincang, dan seperti telah dijelaskan di awal, di dalam pertukaran tersebut didistribusikan juga aspek kuasa, di mana dengan demikian yang berbincang memperebutkan posisi kuasanya. Di dalam debat, distribusi kuasa ini lebih tajam lagi. Debat sejatinya adalah seni mempersuasi, bahkan “menjatuhkan” lawan bicara sehingga sang lawan mengikuti pendapatnya.

Dari perspektif itu, secara eksplisit kita dapat menyaksikan bagaimana Jokowi mencoba mengikuti teori debat demikian sehingga dalam beberapa hal Prabowo mengikutinya. Namun, perlu juga dipahami bahwa dalam debat capres yang disiarkan televisi terdapat pihak lain yang menjadi pertimbangan para capres, yakni penonton. Dan penonton inilah tampaknya yang menjadi pusat perhatian capres. Artinya, capres lebih mementingkan penampilan dirinya di hadapan massa penonton daripada fokus pada materi debat. Capres tampak lebih ingin berkompromi dengan penonton, menunjukkan siapa dirinya di tengah khalayak. Inilah, saya pikir, yang dilakukan Prabowo. Kebersetujuannya dengan Jokowi—yang diulang-ulang dalam setiap debat—lebih ditujukan untuk meraih simpati massa penonton. Dari perspektif semiotika, sikap ini lagi-lagi mengirim pesan tentang seseorang yang berkarakter kompromis.

Apakah Jokowi tidak melakukan itu? Jokowi juga melakukan hal yang sama, tapi ia memilih sudut pandang lain. Citra keramahannya ia pilih, melalui, misalnya, membuat salam yang khas dengan nomor urutnya, yakni “salam dua jari”. Jadi, ia mencoba memisahkan dua hal, yakni topik debat sebagai fokus di satu sisi dan pada sisi lain menarik simpati penonton dengan menciptakan semacam “ornamen atau dekorasi” di luar hal inti. Ketika ia harus mengambil simpati yang berhubungan dengan substansi debat, ia memilih yang “bernada keras”. Ingatlah, bagaimana dalam debat ketiga ia mengungkapkan keberpihakannya kepada Palestina juga ungkapan “akan dibuat rame” ketika menjelaskan hubungan dengan negara tetangga. Maka tampak sekali lagi di sini bahwa secara semiotik Jokowi tidak menyukai hal yang bersifat kompromis. Debat ia ikuti sebagaimana etika debat, sedangkan meraih simpati massa ia lakukan dengan cara lain (dengan tidak mengorbankan etika debat).

V. Konstruksi Semiotika Bahasa Pada Visi, Misi, dan Agenda Prioritas
Di atas telah jelas bahwa dua calon presiden kita adalah dua sosok yang saling bertolak belakang, terutama dalam konteks penampilan dan pilihan-pilihan bahasa yang diungkapkan. Namun, sejauh itu kesimpulan tersebut masih harus terus diuji. Berikut ini akan diperiksa visi, misi, dan agenda prioritas keduanya, sampai sebatas mana kesimpulan di atas bisa diverifikasi. Visi dan misi yang dikemukakan di sini merupakan visi dan misi awal yang dipublikasikan Kompas pada 22 Mei 2014. Visi dan misi ini pula yang kiranya dikirim ke KPU. Berikut kutipan keseluruhannya.

Pembeda lain tampak pada agenda prioritas. Secara spesifik, Jokowi memberi istilah pada sembilan agenda prioritasnya dengan nawa cita, sedangkan Prabowo menamainya dengan “Agenda Nyata Untuk Menyelematkan Indonesia”. Istilah nawa cita menarik secara estetik dan memberikan nuansa kebaruan dalam penamaan program. Di sisi lain, kata “menyelamatkan” yang dipilih Prabowo juga menarik sebab kata ini memiliki kekuatan tertentu; merepresentasikan bahwa hari ini Indonesia dalam keadaan bahaya dan oleh sebab itu harus diselamatkan. Kata “menyelamatkan”, dengan demikian, menjadi kata yang spesifik yang memiliki aura dan pesan untuk menerobos sebuah keadaan, sebuah jalan keluar. Jadi, istilah nawa cita dan kata menyelamatkan menjadi ruh “Out of the box”, semangat untuk menciptakan kebaruan.Dari segi bahasa, visi kedua capres menunjukkan hal yang berbeda. Hal ini terutama pada visi Prabowo. Sebagaimana dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia[10] juga Oxford Advanced Learners Dictionary[11], visi adalah sebuah pandangan kedepan, sebuah “mimpi” atau suatu keadaan ideal yang diimajinasikan di masa depan. Oleh sebab itu, diksi yang digunakan merupakan diksi yang merepresentasikan suasana tersebut, yakni kata sifat atau kata keterangan yang melukiskan sebuah keadaan tertentu, bukan kata kerja. Sebagaimana terbaca, hal ini tampaknya luput dari perhatian tim penulis visi Prabowo. Di visinya tertulis kata “membangun”. Dengan demikian, situasi ideal yang diimajinasikan di masa depan itu adalah sebuah keadaan membangun. Padahal, seharusnya “membangun” adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika Prabowo menjadi presiden untuk mencapai keadaan ideal yang diimajinasikan. Jadi, kata yang tepat seharusnya adalah “terbangunnya”, bukan “membangun”. Berbanding lurus dengan hal ini adalah kata “terwujudnya” yang dipilih Jokowi dalam visinya.

Sayangnya, hal semacam ini tidak tampak pada elaborasi program yang tertera di bawahnya, terutama pada agenda Prabowo. Kata-kata atau frase pokok yang dipilih Prabowo cenderung merupakan kata umum yang konvensional, antara lain “membangun… (poin 1, 3, dan 8), melaksanakan…, meningkatkan… ( nomor 4 dan 5) dan menjaga”. Kata-kata ini, karena umum dan konvensional, cenderung menjadi klise (metafora mati). Satu-satunya kata yang spesifik adalah mempercepat (poin 6). Kata/frase mempercepat pembangunan infrastruktur menunjukkan situasi yang mendesak; menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak progresif sehingga karena itu harus dipercepat, harus diubah.

Istilah-istilah klise juga digunakan oleh Jokowi, yakni meningkatkan… (poin 5 dan 6) dan mewujudkan…(poin 7). Namun, dari sembilan program, Jokowi masih menyisakan enam istilah atau frase yang spesifik, yakni menghadirkan kembali negara, membuat pemerintah tidak absen, membangun Indonesia dari pinggiran, menolak negara lemah, melakukan revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebinekaan.Semua frase ini menunjukkan bahwa situasi hari ini ditafsir dalam keadaan sebaliknya, yakni negara tidak hadir, pemerintah lemah, pembangunan memusat di tengah (kota dan Jawa), bangsa tidak berkarakter, dan kebinekaan tidak teguh. Dengan demikian, kata/frase yang dipilih mengirim semangat untuk melakukan perubahan, bahkan perlawanan.

Jelaslah bahwa visi, misi, dan terutama agenda prioritas yang dipilih kedua capres menunjukkan konsistensi tanda yang diproduksi sejak awal. Agenda prioritas kedua capres lagi-lagi menjadi sinsign, tanda yang mempertegas makna yang diprediksi pada uraian sebelumnya. Pesan yang berpotensi sebagai tanda (qualisign) semakin mendekati kebenarannya (legisign) dengan beberapa penegasan di (sinsign). Sebagaimana telah dikemukakan, sejak awal pesan semiotik yang diproduksi kedua capres bersifat saling berlawanan, yakni Prabowo dengan gaya kepemimpinan kompromis dan konvensional, sedangkan Jokowi sebaliknya, tidak kompromi dan inkonvensional.

VI. Strategi Koalisi Sebagai Penanda
Seluruh tanda yang telah dianalisis di atas sejatinya bertumpu pada dan sekaligus sebagai strategi politik yang dipilih kedua kandidat. Dengan kata lain, pilihan-pilihan visual (penampilan) dan verbal (tuturan, baik lisan maupun tulis) merupakan representasi dari strategi politik tersebut. Di sinilah analisis di atas menemukan pembuktian yang paling mendasar, yakni pada bagaimana kedua kandidat menyusun strategi bersama (koalisi) dengan partai politik pendukung untuk mencapai kursi kuasanya.

Sebagaimana diketahui khalayak, strategi koalisi politik Prabowo adalah meraih sebanyak-banyaknya partai pendukung sehingga koalisinya sendiri diberi nama koalisi merah-putih, sebuah lambang yang mengindikasikan semangat keindonesiaan secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal tersebut secara politik, mau tidak mau Prabowo harus berkompromi dengan banyak pihak yang diajaknya berkoalisi. Itu sebabnya, isu paling santer dari koalisi Prabowo adalah bagi-bagi kursi kekuasaan sebagaimana disindir Jokowi dalam debat capres kedua. Prabowo sendiri pernah secara eksplisit menyampaikan pernyataan yang mengejutkan, yakni menjanjikan posisi menteri utama kepada Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Disebut mengejutkan karena posisi ini tidak diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, tampak seolah-olah Prabowo hendak melakukan sesuatu yang bahkan di luar konstitusi untuk mencapai kursi kuasanya itu. Prabowo sendiri berkali-kali mengatakan akan melanjutkan program pembangunan Presiden SBY yang konvensional dan yang sebelumnya justru sering dikritik Prabowo sendiri.

Sementara itu, strategi koalisi Jokowi sebaliknya. Ia mengusung koalisi tanpa syarat. Artinya, ia tidak memilih untuk berkompromi. Kepada pihak yang diajak berkoalisi ia menyampaikan platform pembangunan Indonesia kedepan dan tidak menjanjikan jabatan apapun kepada pihak yang diajaknya berkoalisi tersebut. Dengan demikian, siapa yang tidak bersetuju dengannya tidak harus mengikutinya. Dibutuhkan prinsip yang teguh dan ketegasan untuk strategi politik demikian. Pihak-pihak tertentu yang terbiasa kompromi sangat dimungkinkan menganggap Jokowi angkuh, bahkan arogan. Tapi, dengan segala konsekuensinya Jokowi memilih jalan itu. “Aku rapopo”, demikian ungkapan diplomatis yang jauh-jauh hari sering ia lontarkan ketika berbagai pihak menilai negatif dirinya.

VII. Penutup
Demikianlah, analisis pada model koalisi kedua kandidat di atas telah meneguhkan pesan semiotik kepemimpinan kedua capres menjadi definitif (legisign), yakni tanda kepemimpinan kompromis dan konvensional pada Prabowo dan tidak kompromis juga tidak konvensional pada Jokowi. Keabsahan pesan dari tanda ini sekaligus juga meruntuhkan anggapan sebagian masyarakat mengenai ketegasan pada Prabowo di satu sisi dan ketidaktegasan pada Jokwi di sisi yang lain[12].

Namun demikian, pada bagian ini harus kembali ditegaskan bahwa analisis di atas tidak bertendensi untuk mengatakan yang satu lebih baik dari yang lain atau sebaliknya, apalagi untuk mengarahkan kepada pembaca agar memilih capres tertentu. Sebagaimana disampaikan di awal dan juga terepresentasi pada judul, tulisan ini bersifat mengajak kepada pembaca untuk memilih berdasarkan aspek-aspek tekstual yang dapat dengan mudah diklarifikasi dan dengan demikian bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Analisis ini menjadi sangat penting mengingat fungsi dan peran media massa, terutama televisi, yang kini telah sangat tidak objektif. Prosesi pemilihan presiden periode ini telah menunjukkan bagaimana media dengan sangat eksplist, terutama TVone da Metro TV, menggunakan freukensi milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Keberpihakan media sedemikian telah menyebabkan komunikasi dan informasi mengalami kematian. Dalam situasi ini, alih-alih mendapat kejelasan, informasi yang diproduksi melalui berbagai tanda oleh kedua stasiun televisi tersebut malah membingungkan.

Melalui tulisan ini saya telah menunjukkan bagaiamana karakter dan gaya kepemimpinan kedua calon presiden yang salah satunya tentu harus kita pilih tersebut. Bahwa kemudian publik akan memilih pemimpin yang bergaya konvensional dan kompromis (Prabowo) atau inkonvensional dan tidak konfromis (Jokowi) tentu akan berpulang pada keyakinan masing-masing. Kedua gaya kepemimpinan tersebut toh juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing.

Saya sendiri, sebagai yang sering disebut banyak pihak sebagai intelektual, setidaknya sebagai intelektual akademik (dosen), menjatuhkan pilihan pada yang inkonvensional dan tidak kompromis. Di tengah-tengah fenomena masyarakat yang permisif, feodalistik, dan dalam banyak hal munafik, tidak ada cara lain kecuali kita harus menghadirkan pemimpin dan kepemimpinan antitesis yang berani menerobos konvensi tanpa kompromi. Dalam konteks ini, kiranya penting untuk kembali mengingat ungakapan Sukarno dalam pidatonya yang bertajuk, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Kegagalan pembangunan Indonesia pada masa awal, menurut Sukarno, karena kita melupakan jiwa revolusi di satu sisi dan memupuk tumbuhnya karakter kompromi pada sisi yang lain. Sukarno berujar:

“…di Indonesia sendiri, kita harus berkompromis dengan golongan-golongan yang non-revolusioner; golongan-golongan blandis, golongan-goongan reformis, golongan-golongan konservatif, golongan-golongan kontra revolusioner, golongan-golongan bunglon dan tjutjunguk. Sampai-sampai kita, dalam mengorbankan djiwa revolusi ini, meninggalkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat perdjoangan”[13]

Sikap saya ini sekaligus merupakan kritik terhadap lembaga pendidikan tinggi yang selalu menyatakan diri sebagai pihak yang netral. Bagi saya, netralitas kampus sejauh ini telah menyalahi salah satu tridarma perguruan tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Sebagai lembaga nilai yang memiliki norma-norma akademik, di tengah-tengah situasi krisis nilai seperti sekarang ini, kampus seharusnya dapat menunjukkan kepada masyarakat nilai-nilai kesahihan atau dalam istilah ideal, kebenaran, kepada khalayak. Seharusnya sudah dari jauh-jauh hari pihak kampus melakukan riset dan pengkajian secara akademik terhadap kedua calon presiden yang sedang berkompetisi. Sudah menjadi kewajibannya, sesuai tridarma, kampus menunjukkan secara akademik, mana yang ideal mana yang tidak, sesuai tantangan zaman hari ini, baik lokal, regional, maupun global.

Keberpihakan yang dimaksud tentu saja bukan keberpihakan yang membabi-buta seperti keberpihakan para pendukung atau pemuja tokoh pada umumnya. Keberpihakan yang dimaksud adalah keberpihakan pada keyakinan secara akademik, berpihak pada keyakinan yang dihasilkan riset dan kajian akademik. Artinya, jika keyakinan akademik ini kelak dilanggar oleh pihak yang didukung setelah ia menjadi presiden, kampus harus menjadi lembaga pertama yang melakukan koreksi, bahkan jika perlu menjadi lembaga yang terlibat secara penuh untuk menggantikan kepemimpinan pemimpin yang didukungnya tersebut.

Keberpihakan demikian tentu saja keberpihakan yang tidak dilandasai kepentingan apapun. Seperti orang buta huruf yang tidak membayangkan huruf-huruf ketika mendengar sebuah bunyi kecuali sebagai bunyi itu sendiri, saya memilih untuk tidak membayangkan apapun kecuali suara keyakinan tentang kebenaran di dalam diri. Jika kelak keyakinan ini dikhianati oleh pihak yang diyakini sebagai yang baik hari ini, saya akan memilih menjadi pemberontak. Salam. Acep Iwan Saidi, Ketua Forum Studi Kebudayaan FSRD ITB, Komisaris Warung Narasi Bandung.

Catatan
[1] Lihat John Fiske, Introduction to Communication Studies, (London: Routledge), 1982, hal 1-5

[2] Lihat, misalnya, T.L. Short, Pierce’s Theory of Signs (2007), terutama halaman 208-203 yang membahas topic “a taxonomy of signs”.

[3] Lihat, misalnya Michel Foucault, Discipline and Punish, The Birt of The Prison, Penguin Books, 1986.

[4] Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics, translated by Roy Harris, (London: Gerald Duckworth & Co.Ltd), 1990

[5]Foucault, Discipline and Punish, Peregrine Books, 1986

[6] Thony Thwaites, Tools for Cultural Studies, MacMillan, 1994

[7] Kompas edisi Mei 2014

[8] Kompas edisi 21 Juni 2014

[9] Lihat bahasan A. Teeuw, khususnya tentang pidato kenegaraan (Soeharto), Indonesia Antara Kelisanan dan Keberaksaraan, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994), hal. 1-43

[10] Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1262

[11] Lihat Oxford Advanced Learners Dictionary (Walton Street: Oxford University Press, 1989), hal. 1423

[12] Anggapan tersebut cenderung dipengaruhi oleh kesan visual, yakni postur fisik dan gaya berbicara yang tampil di media. Itulah yang disebut dengan citra atau image yang diproduksi media, baik media khusus maupun media massa. Citra atau image tentu bukan yang sebenarnya. Taruhlah kita menemukan potret seorang wanita cantik. Sebagai potret, tentu ia bukan wanita cantik itu sendiri sebab melalui potret itu kita tidak bisa melihat keseluruhannya, tidak bisa mengetahui karakternya, misalnya. Kecantikan potret wanita tadi adalah kecantikan yang telah “didefinisikan” oleh seorang fotografer, yang tentu saja memotret berdasarkan sudut pandangnya. Demikian juga halnya citra seseorang yang diproduksi media massa, terutama media audio-visual.

[13] Sukarno, “Penemuan Kembali Revolusi”, dalam Panca Azimat Revolusi, Jilid II, Iwan Siswo, editor, (Jakarta: KPG, 2014), hal. 9-10.

Sumber: http://warungnarasi.com/nalar-memilih-presiden-dalam-perspektif-semiotika/

Cinta yang Buta, Kegembiraan yang Menyatukan

Oleh: 

AKU jatuh cinta pada sepak bola seperti aku jatuh cinta kepada perempuan. Semuanya terjadi dengan tiba-tiba, tak dapat diterangkan dalam kata. Otak yang kritis berhenti seketika. Aku tak berpikir sama sekali tentang kesakitan dan kekacauan yang mungkin terjadi karenanya.

Itulah kata Nick Hornby, warga Inggris, penggila bola dan penulis buku terkenal tentang bola. Ungkapan itu tak terbantahkan. Di mana-mana bola membuat orang terjerumus ke dalam cinta buta. Demikian juga kali ini ketika hampir semua mata manusia mengarah ke Brasil, tempat dihelat pesta akbar Piala Dunia 2014.

Nai vai ter copa! Tak akan ada Piala Dunia! Kata-kata ini digemborkan oleh para pemrotes yang tak setuju Brasil jadi tuan rumah Piala Dunia 2014. Maklum, ekonomi Brasil tidak terlalu baik. Masih banyak orang miskin di sana, mengapa uang dihamburkan untuk Piala Dunia? Memang, Piala Dunia terganggu karena berbagai protes itu. Namun, diperkirakan orang Brasil yang menolak itu segera lupa akan protes mereka begitu peluit Piala Dunia ditiup dan para pemain Brasil berlari di lapangan menghibur mereka. Bola selalu bisa menciptakan kejutan dan kejutan itu bisa membuat orang Brasil terlena dari persoalan dan beban hidup mereka.

Maka, kali ini pun orang-orang Brasil tetap mengharapkan kejutan yang bisa menggembirakan mereka seperti yang terjadi dalam Piala Dunia 1958 di Swedia. Menjelang Piala Dunia 1958, Brasil terseok-seok, baik dalam hal bola maupun ekonomi. Persatuan sepak bola Brasil di bawah Joao Havelange nyaris memutuskan Brasil tidak usah ikut Piala Dunia. Lebih baik tinggal di rumah daripada bikin malu negara.

Namun, Havelange berubah pikiran dan membuat putusan mengejutkan dengan menunjuk Vicente Fiola jadi pelatih. Padahal, nama Fiola sudah dicoret. Fiola sendiri mengambil langkah tak terduga. Ia membawa Garrincha dan Pele. Keputusan itu dikecam habis-habisan. Alasannya, Pele yang baru berumur 17 tahun itu masih bau kencur, sedangkan Garrincha, si kaki pengkor, terlalu bodoh untuk dibawa.

Nyatanya penonton di Swedia terpesona. Pele dan Garrincha bermain bola dengan sangat indah dan tak ada duanya. Sampai penonton berkata, kedua pemain itu, juga pemain Brasil lainnya, bukanlah makhluk-makhluk bola dari dunia ini. Mereka seperti malaikat dari langit yang bermain bola di dunia. Brasil bukan hanya keluar sebagai juara, melainkan juga terkenal dengan sepak bola indahnya. Jogo bonito lahir! Orang-orang Brasil pun melupakan segala masalah mereka. Kiranya itu pula yang bakal terjadi jika Brasil menjadi juara di Piala Dunia tahun ini.

Di Tanah Air tercinta kita ini pun orang-orang sedang ditimpa cinta buta terhadap bola. Tidak hanya mereka yang berada, tetapi juga warga sederhana bahkan miskin sedang dilanda gila bola. Tukang becak, buruh bangunan, pensiunan, dan warga kampung padat penduduk, semua menanti pesta akbar itu. Di emperan toko, di gardu ronda, di stasiun, bahkan di desa terpencil, orang-orang siap mendiskusikan dan mengevaluasi pertandingan, meramalkan siapa menang, siapa kalah.

Dalam hal menghibur, bola memang adil. Kaya atau miskin, di rumah mewah atau di pondok sederhana, di kafe mahal atau di gardu kampung, semua orang, tak terkecuali, bisa dan boleh menonton Piala Dunia 2014, dari awal sampai final. Dalam hal bola, si kaya atau si miskin sama-sama mengalami kenikmatan. Hiburan dan kenikmatan bola tidak hanya jadi monopoli mereka yang kaya. Yang miskin pun boleh bersenang-senang seperti yang kaya. Begitulah, karena pemerataannya itu, bola mengikat manusia dalam persatuan, bukan hanya persatuan di masyarakat atau negara, melainkan juga kesatuan yang global dan mendunia.

Dewasa ini kesatuan lokal dan global sedang terancam untuk terpecah-pecah. Entah karena perbedaan ideologi, agama, atau budaya, entah karena jurang antara kaya dan miskin, entah karena egoisme individu atau kelompok. Memang sulit mengidentifikasi faktor penyebab perpecahan itu. Mungkin karena kesulitan mengidentifikasi itu, legenda bola Franz Beckenbauer pernah melukiskan, kemanusiaan di bumi sedang terancam untuk dihancurkan oleh makhluk-makhluk alien dari luar planet kita. Apakah kita akan selamat? Apakah bumi ini masih akan ada?

Kita sungguh sedang menghadapi masalah serius. Dan, menurut Beckenbauer, kita hanya mempunyai satu kesempatan, yakni menantang musuh bumi kita itu bertanding bola. Itulah pertandingan final antara manusia di bumi dan makhluk di luar bumi. Jika kita menang melawan agresor, kita akan selamat. Jika kalah, ya, kita mesti mengucapkan ”selamat malam”, dan selesai sudah riwayat kita. Maka, kata Beckenbauer, ”We have no chance, we have to win,” dan hanya bola yang dapat menyelamatkan dunia. Kata-kata Beckenbauer dianggap sangat pas bagi posisi bola di dunia yang terancam terpecah belah ini. Tak heran jika sebuah perusahaan di Korea Selatan memakai kata-kata itu sebagai reklamenya menjelang Piala Dunia 2014.

Kini, negeri kita juga terancam oleh alien yang memecah belah kita dengan kampanye hitam dan menajamkan perbedaan dua kelompok yang saling bersaing menjelang pemilu presiden, Juli. Syukur di tengah ancaman ini kita disatukan dalam kegembiraan Piala Dunia 2014. Biarlah kegembiraan dan fairness bola yang adil, merata, dan tak membeda-bedakan itu menyatukan kita dalam satu kata we have no chance, we have to win terhadap siapa pun lawan yang hendak menghancurkan kesatuan kita sebagai bangsa.

Sumber: Kompascetak, 11 Juni 2014