Gerakan Murka dalam Demokrasi

Oleh F Budi Hardiman

Filsuf Jerman abad ke-18, Immanuel Kant, pernah memberi nasihat tentang perkawinan. ”Orang,” begitu tulisnya, ”mengenyangkan nafsu tidak lewat cinta, tetapi lewat perkawinan”. Seberapa privat pun, nasihat itu menyingkap sesuatu yang politis. Politik tidak beroperasi dengan cinta, tetapi dengan kuasa.

Seperti seks, kuasa adalah juga nafsu yang tidak berbentuk dan liar jika tidak didisiplinkan. Lembaga kuasa adalah hukum, seperti juga perkawinan yang dalam pengertian yang paling kasar adalah pendisiplinan seks. Dalam pagar kelembagaan keduanya menjadi lebih rasional, disiplin, dan dimuliakan ke taraf peradaban.

Populisme dan pendulum sejarah

Rasionalisasi kuasa dalam sistem hukum, seperti juga rasionalisasi seks dalam perkawinan, dilaksanakan dengan pengendalian diri yang penuh susah payah, tidak jarang berakhir dengan kegagalan.

Nafsu bisa lebih besar daripada kerangkengnya. Susah payah ini tampak jelas dalam lanskap politik kontemporer ketika akhir-akhir ini populisme kanan bangkit di beberapa negara demokratis, termasuk di Indonesia. Para pemimpin mereka membakar emosi massa dengan ujaran-ujaran kebencian kepada para imigran, minoritas, bahkan kepada otoritas yang sah.

Media sosial membuat seduksi politis ini menjadi viral dan massa dengan kepala penuh prasangka siap dikerahkan untuk mendestabilisasi negara.

Entah itu partai, seperti Front National, Lega Nord, Vlaam Belang, FPÖ, atau ormas, seperti Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA) dan ormas tertentu di Indonesia, dengan keragaman ideologi adalah kekuatan-kekuatan konservatif yang oportunis di negeri mereka masing-masing.

Kesulitan dengan populisme adalah hubungannya dengan demokrasi. Keduanya melibatkan populus atau rakyat, tetapi kata itu dipahami berbeda. Sementara dalam demokrasi, rakyat itu adalah para warga negara, pekerja, asosiasi-asosiasi, partai-partai, dan seterusnya atau demos, rakyat dalam populisme adalah ”massa yang tidak terdiferensiasi”.

Kerumunan ini bersuara atas nama demokrasi, tetapi sesungguhnya tujuan populis tidak pernah demokratis karena sebuah politik sentimental condong menerjang batas-batas negara hukum. Populisme bimbang antara demokrasi perwakilan dan demokrasi plebisit. Pada ambiguitas inilah letak masalahnya: antara populisme dan demokrasi ada intimitas sekaligus pengkhianatan.

Para populis kanan marah terhadap demokrasi liberal, para elite yang berkuasa dan globalisasi. Di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, globalisasi dituduh memperlemah kedaulatan negara dan dianggap biang keladi problem terorisme dan pengungsian. Intonasi nasionalistis proteksionistis yang sangat tinggi dalam pidato pelantikan Donald Trump mewakili sikap populis kanan di mana-mana dewasa ini.

Alih-alih universalisme nilai-nilai, mereka membela partikularisme dengan paranoia terhadap pluralisme. Sementara di Eropa dan Amerika Serikat terjadi penguatan nasionalisme, di Indonesia menyempit pada konservatisme Islam. Sentimen agama dan ras merupakan alat seduksi favorit bagi para populis kanan untuk pengerahan massa.

Bagaimana memaknai kebangkitan populisme kanan dalam politik global? Mengingat penguatan populisme, entah sebagai gerakan atau partai, yang terjadi di banyak negara, boleh jadi gelombang globalisasi saat ini mulai dibendung dengan tameng- tameng partikularisasi.

Meminjam analisis Hermann Broch, pendulum sejarah sedang berayun dari globalisasi ke partikularisasi, dari kosmopolitanisme ke regionalisme dan nasionalisme atau bahkan sektarianisme. Jika demikian, radikalisme Islam pada gilirannya telah merangsang syahwat para pemuja eksklusivisme yang dapat mengantar politik global ke ambang era populisme kanan.

Menerjang prosedur

Para populis dilambungkan oleh keyakinan bahwa rakyat, kerumunan yang turun ke jalan, lebih baik daripada elite pemerintah dan elite politis telah mengkhianati rakyat. Mereka menebar sentimen anti partai dan membenci politik perwakilan. Musuh besarnya adalah elitisme dan pluralisme. Para pemimpin populis, seperti Trump di Amerika, Le Pen di Perancis, Lutz Bachmann di Jerman, Geert Wilders di Belanda, berfungsi sebagai ego-ideal para pengikut mereka.

Dalam personalisasi politik itu, jarak antara para pengikut dan sang pemimpin nyaris raib bersamaan dengan ditangguhkannya daya kritis mereka.

Populisme tak suka intermediasi negara hukum dan condong menerjang prosedur demi tujuan-tujuan mereka. Jika dibiarkan, kerumunan dapat mendikte pemerintah atau pengadilan. Terjadilah mobokrasi atau—memakai ilustrasi Plato—kooptasi kepala oleh selangkangan.

Ada alasan yang perlu diperhitungkan mengapa populisme menerjang prosedur. Prosedur mapan, seperti mekanisme undang-undang dan peradilan, dianggap sebagai alat kepentingan elite belaka. Populisme lahir dari rahim ketimpangan sosial, alienasi politis, dan ketidakpercayaan pada elite politis. Gerakan murka boleh dikatakan sedang mempertontonkan problem sosial yang selama ini ditutupi: demokrasi telah dibajak para oligark.

Dari mulut para demagognya disemburkan narasi tentang luka-luka rakyat, tentang ancaman Islamisasi Barat, atau— di Indonesia—tentang nyeri kolektif akibat penodaan agama. Dalam murkanya terhadap kemapanan (establishment), kerumunan lupa bahwa para pemimpin mereka juga merupakan bagian dari oportunisme politis yang mereka lawan. Massa tak lebih dari perkakas para oligark yang telah lama bercokol dan ingin menjaga aset mereka.

Populisme bukanlah solusi atas problem sosial, melainkan simtom dari penyakit sosial. Gerakan ini menyiratkan lemahnya fungsi pemerintahan demokratis dan masih tangguhnya cengkeraman oligarki. Baginya mangsa paling empuk adalah demokrasi elektoral karena pada saat suksesi kuasa berlangsung, dana sangat besar digelontorkan dan mekanisme hukum melemah.

Populisme kanan tidak memperkuat demokrasi. Sebaliknya, karena tak mengindahkan prosedur, ia justru mendestabilisasi mekanisme demokratis dan mengancam keutuhan nasional. Nafsu tak dapat bersanding dengan argumen. Begitu juga populisme bukanlah pasangan ideal bagi demokrasi.

Menimbang populisme

Sebagai gerakan oposisional, populisme kanan mengancam negara hukum demokratis dari dua sisi. Pada sisi sistem politis, gerakan ini mendestabilisasi negara hukum karena dapat menekan parlemen, mendikte pemerintah, atau mengancam pengadilan dan polisi. Pada sisi masyarakat, warga mereka meracuni ruang-ruang publik dengan ressentiment (kebencian atau sikap permusuhan) dan ujaran-ujaran kebencian terhadap elite, minoritas, ataupun para pendatang.

Dalam masyarakat kita, populisme muncul dari kasus penodaan agama yang didakwakan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pemerintah membendung gerakan ini dengan memperkuat kedua sisi tersebut. Pada sisi sistemis pemerintah tegas membela rasionalitas prosedur demokratis dengan melakukan tindakan hukum kepada para provokator dan juga mereka yang diduga terlibat rencana makar dalam Aksi 212.

Pada sisi masyarakat madani (civil society), pemerintah membersihkan kanal-kanal komunikasi publik dengan melakukan konsolidasi nasional dengan kelompok-kelompok masyarakat dan militer serta dengan mengendalikan hoaks dalam media-media sosial.

Di beberapa negara, seperti Austria, Italia, dan Jerman, populisme berhasil meraih sosok formalnya dan menjadi partai politis. Intimitas dan pengkhianatan atas demokrasi yang melekat pada populisme menyebabkan kesulitan baginya sendiri ketika gerakan ini menjadi partai dan menduduki sistem pemerintahan.

Pertama, koalisi partai-partai konservatif kanan tidak dapat rukun saat berada dalam sistem pemerintahan; mereka secara ideologis bertikai satu sama lain. Kedua, ruang bertindak partai-partai kanan dibatasi oleh administrasi politis harian sehingga jurang antara janji-janji kampanye dan kenyataan makin lebar. Dusta menjadi keniscayaan politis. Ketiga, partai-partai kanan juga harus tunduk pada mekanisme parlementer, padahal mereka cenderung menolak mediasi.

Gerakan murka yang menurut kodratnya oposisional, jika menduduki pemerintahan, terancam untuk gagal. Wajah ganda gerakan anti partai sekaligus partai anti partai membuat partai populis dilihat entah sebagai mitra yang mencurigakan atau sebagai wakil establishment.

Jadi, mengingat kembali perkataan Kant di atas, hanya lewat lembaga perkawinan nafsu dikenyangkan. Begitu juga, hanya lewat prosedur negara hukum demokratis kekuasaan menjadi rasional. Populisme bukan pasangan ideal demokrasi. Jika dipaksakan, demokrasi populis tak lebih daripada ”perkawinan tak bahagia” yang penuh kegalauan nafsu dan perselingkuhan.

F Budi Hardiman, Pengajar Filsafat Politik di STF Driyarkara

Sumber: kompas.id, 2 Maret 2017

Inspirasi Kompas: Gestur Politik

 Oleh Yasraf Amir Piliang

Wajah politik di negara kita hari-hari ini diramaikan oleh hiruk-pikuk permainan bahasa dan gestur sebagai bagian dari wacana politik.

Mulai dari para politisi yang meyakinkan kita bahwa dia ”siap digantung di Monas”; hingga yang mengingatkan ”Indonesia bubar!” bila kasus korupsi dibongkar, yang menengarai adanya para ”penumpang gelap” dalam pesta demokrasi; yang mencibir anggota DPR sebagai ”para pemeras”; yang berteriak lantang ”mafia narkoba telah memasuki istana!”

Melalui gestur politik, para politisi ingin menegaskan, memperkuat dan meyakinkan kita tentang pesan, ideologi, dan makna yang disampaikan: melalui gestur, seorang tersangka korupsi meyakinkan kita bahwa ia tak bersalah; melalui gestur, seorang tertuduh menuduh balik penuduhnya sedang merangkai ”karangan fiksi”.

Gestur mempertegas apa yang tak dapat ditegaskan melalui ucapan, meyakinkan kita tentang apa yang tak dapat diyakinkan melalui bahasa. Karena itu, gestur bersifat ”yang etis” sekaligus ”yang politis” (the political).

Akan tetapi, di dalam politik abad informasi, fungsi gestur politik telah beralih dari memperkuat bahasa politik menjadi kekuatan politik itu sendiri.

Gestur politik kini tak memperkuat makna dan pesan politik, tetapi mendistorsinya, dengan menampakkan dirinya lebih esensial ketimbang ide, makna, dan ideologi politik sendiri. Inilah gesturisasi politik, yang melencengkan gestur sebagai penguat wacana politik, menjadi bagian substansialnya—the gesturisation of politics.

Gestur politik

Politik tak dapat dilepaskan dari gestur karena di dalam politik ada fungsi komunikasi untuk meyakinkan publik. Setiap potensi tubuh (body) dikerahkan untuk menegaskan pesan, ideologi, makna, dan nilai-nilai politik. Melalui gestur politik para politisi mengerahkan segala potensi tanda tubuh (body signs) —mata, mulut, tangan, jari—sebagai bagian ”multimodal” untuk memperkuat pesan dan makna politik.

Gestur adalah tindakan atau praksis khusus bersifat ”membawa”, ”menjaga”, dan ”mendukung” bahasa. Gestur berada di antara ”cara” (means) dan ”tujuan” (ends), tetapi ia sendiri bukan tujuan. Melalui gestur, pesan, dan makna diperkuat, tetapi ia sendiri bukan makna. Ia berfungsi menampakkan sesuatu sebagai ”pengantaraan” (mediality), yaitu menengahi: gestur memungkinkan ekspresi bahasa verbal, tetapi ia sendiri bukan ekspresi bahasa verbal (Agamben, 2007).

Gestur merupakan bagian sentral dari multimodal dalam konteks bahasa komunikasi dan wacana politik (political discourse): ucapan, tulisan, sentuhan, dan benda-benda—yang masing- masing memiliki fungsi semiotik, tetapi secara bersama-sama membangun komunikasi bermakna (vanLeeuwen, 2005).

Fungsi gestur adalah memperkuat ekspresi, tekanan, dan kekuatan bahasa komunikatif verbal sehingga dapat melipatgandakan efek komunikasi (amplifying-effect).

Gestur politik diperlukan ketika para politisi berada dalam situasi pertarungan bahasa, yang mengharuskan mereka terlibat dalam permainan bahasa (language game). Melalui gestur, para politisi mempertegas pandangan etika dan posisi ideologisnya.

Oleh karena itu, pernyataan ”penumpang gelap”, ”mafia narkoba” atau ”para pemeras” dari seorang politisi sekaligus menempatkan dirinya secara ideologis di dalam sebuah ”posisi ideologi” tertentu: ”penumpang resmi”, ”antimafia”, atau ”anti-pemerasan”.

Politik adalah sebuah gestur dan cara murni (pure means), yaitu praksis yang memungkinkan ideologi politik dimanifestasikan. Politik adalah ”penggesturan” (gesturality) manusia politik. (Agamben, 2000). Urusan politik adalah menampilkan gerak gerik politik, sementara urusan ideologi adalah memberinya makna.

Akan tetapi, kecenderungan penggesturan politik yang melampaui telah menyebabkan praksis politik tercabut dari ideologi politik.

Tercabutnya praksis politik dari ideologi, gestur dari makna bahasa, tanda dari realitas, menciptakan kondisi di mana gerak-gerik politik dan gestur politik lebih dirayakan ketimbang ideologi dan makna politik. Energi, pikiran, dan kesadaran para politisi terkuras dalam memikirkan penampakan luar (citra, gaya, dan gestur) sebagai cara dalam menarik perhatian dan meyakinkan publik sehingga tak ada lagi ruang bagi pemikiran dan perjuangan ideologi politik.

Ekstasi politik

Politik yang telah direduksi menjadi gestur menyebabkan fungsi penampakan luar, citra, dan tanda menjadi sentral, mengambil alih fungsi ideologi dan keyakinan. Akibatnya, terjadi substitusi tanda-tanda yang nyata dengan citra dan gestur. Tanda dan gestur yang sebelumnya menjadi representasi realitas politik kini ia dilihat sebagai realitas itu sendiri. Realitas direduksi menjadi tanda. Gestur direduksi sebagai kebenaran (Baudrillard, 1981).

Dalam dominasi gestur dan tanda, komunikasi politik terputus dari pesan dan ideologi politik karena ia merupakan gestur dari pesan-pesan yang nonpolitik (nyanyian, tarian, dan pantomim) sebagai cara menarik perhatian massa. Komunikasi politik berubah menjadi ”komunikasi untuk komunikasi” atau disebut juga ”ekstasi komunikasi”, di mana komunikasi telah kehilangan tujuan ideologisnya dan terperangkap di dalam model-model komunikasi populer (Baudrillard, 1987).

Politik lalu kehilangan fungsi representasi, yaitu fungsi reproduksi ide dan gagasan realitas politik melalui aneka tanda, sebagai mirror image realitas. Di sini ada relasi simetris antara tanda dan realitas, antara gestur dan ideologi, antara gerak-gerik politik dan keyakinan politik. Ketika politik kehilangan fungsi representasi, fungsi gestur berubah menjadi fungsi mitos, bukan untuk menegaskan ide dan ideologi, tetapi justru mendistorsi dan mengaburkannya melalui permainan tanda-tanda.

Kini, wacana politik didominasi ”penanda hampa” (empty signifier) yang terputus dari realitas, di mana selalu ada dinding pemantul (reflector) antara tanda dan dunia realitas. Misalnya, pernyataan dan gestur politisi: ”kasus korupsi ini harus diusut tuntas dan secepat mungkin” adalah penanda hampa karena tak mungkin ”menuntaskan” jejaring korupsi yang rumit dan kompleks ”secepat mungkin!”.

Kemasan sebuah gestur tidak mencerminkan isi dan realitasnya. Gestur selalu memantul kembali ke dalam jagat tanda karena ia tidak didukung oleh realitas.

Gestur politik hanya menampilkan ”derealisasi tanda” (derealisation of sign), di mana ide dan konsep di balik tanda terputus dari dunia realitas. Misalnya, gestur Nazaruddin yang dengan percaya diri menyatakan ”Indonesia bubar” bila kasus korupsi yang menimpa dirinya dibongkar, didukung oleh bukti-bukti meyakinkan; sementara tuduhan Anas Urbaningrum terhadap pernyataan Nazaruddin sebagai karangan fiktif adalah sebuah ”derealisasi tanda” karena tak didukung bukti meyakinkan, setidaknya di mata publik.

Permainan tanda dan gestur di dalam wacana politik menimbulkan persoalan serius pada kebenaran politik karena permainan tanda tak pernah dapat diuji secara definitif di dalam pengujian dunia realitas sebab ia selalu menolak proses penilaian. Gestur selalu ”berkilah” dan ”menghindar” untuk diuji kebenarannya karena fungsi gestur kini adalah ”menutupi” kebenaran itu. Akibatnya, ”momen kebenaran” (moment of truth) tak ada lagi dalam wacana politik, diambil alih ”momen citra” (moment of image).

Politik yang kehilangan fondasi, kini terperangkap di dalam permainan bebas citra dan gestur, di dalam sebuah proses ”imagisasi” (imagisation) dan ”gesturisasi” (gesturisation) dunia realitas politik, di mana yang dikejar di dalamnya bukan momen kebenaran, melainkan momen kekuasaan murni (pure power) dengan memanipulasi tanda dan gestur untuk menyembunyikan kebenaran agar tak tampak di mata publik. Gestur kini tak lagi berfungsi memperkuat makna politik, tetapi mengaburkannya.

Yasraf Amir Piliang, Pemikir Sosial dan Kebudayaan

Sumber: Kompascetak, 05 Desember 2012

Koruptokrasi

HANDINING

Oleh Yasraf Amir Piliang

Aroma perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri—terkait konflik di balik kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI, yang melibatkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo—menebar ironi, anomali dan kontradiksi dalam penegakan hukum. Aparatus hukum sebagai pilar dalam perang melawan korupsi justru ”berperang” dengan aparatus hukum lain untuk melindungi anggotanya yang korup.

Ada kesan publik bahwa di tubuh Polri—yang anggotanya terlibat kasus korupsi—tumbuh semacam l’esprit de corps dalam membela institusi, yang eksistensinya terancam kekuatan luar. Secara terstruktur dan didukung otoritas kekuasaan, mereka melakukan aneka bentuk pertahanan diri, melalui tindakan preemtif penangkapan, penghalangan, dan penyerbuan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam, khususnya unsur-unsur KPK. Ketika otoritas dan l’esprit de corps digunakan dalam membela anggota yang terlibat kejahatan, di sana kekuasaan bersimbiosis dengan kejahatan. Kekuasaan menjelma kekuasaan korup, yang ironisnya justru menutupi tindakan korupsi sendiri melalui topeng otoritas kekuasaan. Begitulah kesan publik terhadap institusi Polri, yang tampak ingin menutupi tindak kejahatan korupsi di dalam tubuhnya, dengan menghancurkan setiap yang berusaha membukanya.

Perang otoritas

Perseteruan di antara dua lembaga penegak hukum—KPK dan Polri—merepresentasikan konflik di antara dua otoritas dalam mencari kebenaran, bukan tentang kejahatan pihak ketiga sebagai subyek hukum, melainkan kejahatan di dalam tubuh institusi itu sendiri, yaitu Polri. KPK yang ingin menegakkan hukum di tubuh Polri mendapatkan perlawanan karena dianggap telah melanggar otoritas dan kedaulatan institusi negara itu.

Perseteruan ini menciptakan semacam keadaan darurat (state of exception), yaitu kondisi ketakpastian karena ketakseimbangan antara hukum publik (public law) dan fakta politik (political fact). Ketakpastian, ambiguitas, dan sifat mengambang tercipta karena hancurnya batas-batas antara ”yang hukum” (the legal) dan ”yang politik” (the political): antara ”aparat” dan ”penjahat”, atau ”penegak hukum” dan ”obyek hukum” (Agamben, 2005). Keadaan darurat juga akibat tumpang tindih di antara institusi-institusi penegak hukum, khususnya Polri dan KPK. Meskipun secara legal formal dibenarkan, secara kultural tumpang tindih ini dapat menciptakan fragmentasi sosial dan kultural pada tingkat budaya institusi. Institusi yang memandang dirinya sebagai kelompok atau korps dalam kondisi darurat bisa berhadap-hadapan dengan institusi lain, bukan dalam relasi kemitraan atau lawan (adversary), melainkan musuh (enemy).

Kesan permusuhan antara Polri dan KPK yang telanjur menjadi opini publik, tak lain karena gerak-gerik keduanya—terutama Polri—yang memperlihatkan gestur permusuhan: pemata-mataan, penyerangan, penyerbuan, dan penangkapan paksa. Polri terkesan membangun dirinya sebagai Umwelt yang terancam, yaitu ruang di mana identitas dan sentimen kelompok dibangun, yang ketika ada ancaman dari luar, mengerahkan kekuatan pertahanan diri (Young, 1999).

Kasus korupsi simulator sebagai ”yang legal” berubah menjadi ”yang politik”, ketika di balik kasus itu dibangun relasi ”kami” (we) yang dipertentangkan dengan yang ”bukan kami” (other). Kondisi ini menciptakan relasi bermuatan konflik ”kami”/”mereka” di antara institusi-institusi penegak hukum sendiri. Relasi kemitraan berubah jadi relasi kami/mereka; yang akhirnya menjadi relasi kawan/musuh. Relasi konflik antara Polri dan KPK sudah telanjur menjadi ”yang politik” (Schmitt, 1985). Ketika relasi politik kawan/musuh menjadi konsumsi publik—melalui penayangan masif dan intensif di media elektronik—relasi ini menciptakan fragmentasi sosial lebih besar. Relasi ”kami”/”mereka” yang melibatkan korps Polri dan KPK kini meluas menjadi relasi Polri dan rakyat, yang secara masif mengidentifikasikan dirinya dengan KPK. Bila ini tak bisa dikendalikan, Polri akan berhadap-hadapan dengan rakyat sebagai people power, yang menjadikan KPK simbol keadilan dan Polri sebagai ”musuh keadilan”.

”Korruptstaat”

Sebagai ”aparatus” negara, KPK dan Polri memiliki peran sama, yaitu mengarahkan, mendeterminasi, memodelkan, mengendalikan atau menjaga gestur, perilaku, opini atau wacana, agar bersih dari korupsi. Aparatus-aparatus negara pemberantas korupsi—kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan KPK—berperan ”mendisiplinkan” manusia sebagai subyek hukum, baik secara eksplisit maupun implisit, langsung atau tak langsung, konkret atau abstrak, untuk mencegah, menghambat dan menghilangkan kejahatan korupsi. (Foucault, 1986). Akan tetapi, ketika tindak kejahatan korupsi dilakukan oleh oknum di dalam sebuah institusi penegak hukum—baik secara individual maupun kolektif—yang tercipta adalah aparatus dengan sifat-sifat ironi, anomali dan kontradiksi diri: aparat pemberantas korupsi yang korup, lembaga hukum yang melanggar hukum. Aparatus yang berfungsi memberantas korupsi justru ”memelihara” korupsi dan mental korup di dalam dirinya sendiri—contradictio in terminis.

Institusi Polri, yang merasa ada ancaman terhadap Umwelt mereka, melakukan pembelaan habis-habisan atas tindakan anggotanya: penyerangan, penyerbuan, dan penangkapan paksa, dengan mengerahkan segala kekuatan, termasuk kekuatan bahasa. Pernyataan ”polisi bukan robot” atau ”polisi bukan Robocop” dari juru bicara kepolisian di media menunjukkan kondisi ”panik” di dalam tubuh lembaga ini sebagai bentuk excuse terhadap krisis di dalam tubuhnya.

Ketika Polri—sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam pemberantasan korupsi, justru terlibat dalam pembelaan terhadap anggotanya yang korup, ini berarti otoritas digunakan secara kontradiktif: membela koruptor melalui institusi penegak hukum. Di sini, Rechstaat sebagai prinsip politik di mana kekuasaan rakyat didelegasikan pada kekuatan hukum, kini menjelma menjadi Korruptstaat, di mana kekuatan hukum diambil alih kekuatan para koruptor karena para penegak hukum itu sendiri adalah para koruptor, yang berlindung di balik l’esprit de corps.

Di dalam sebuah negara yang dibangun di atas fondasi Korruptstaat, prinsip demokrasi juga dijalankan secara ironis dan kontradiktif. Prinsip demokrasi—di mana kekuasaan berada di tangan rakyat—kini menjelma jadi ”koruptokrasi” (corruptocracy), di mana kekuasaan politik dipegang oleh para pejabat, politikus, dan aparat korup, dengan rakyat sebagai korban. Ironisnya, para pejabat korup ini berlindung di balik otoritas institusional dan l’esprit de corps agar tak tersentuh hukum.

Di dalam Korruptstaat inilah relasi korupsi direproduksi dalam bentuk reproduksi relasi korupsi. Inilah penggunaan otoritas institusional dan l’esprit de corps dalam menyembunyikan dan sekaligus melanggengkan kejahatan korupsi di tubuh institusi. Reproduksi relasi korupsi merepetisi dan memelihara relasi sosial korupsi dan mental korup di dalam institusi, baik di dalam lembaga negara dan partai. Akibatnya, korupsi diwariskan dari satu angkatan ke angkatan lainnya di dalam institusi. Dalam kondisi negara dikendalikan ideologi corruptocracy, perang melawan korupsi hanya sebuah utopia karena aparat korup, justru dilindungi oleh institusi atas dasar l’esprit de corps. Dengan demikian, KPK, dalam tugasnya memberantas korupsi, akan berhadap-hadapan dengan aparatus-aparatus penegak hukum itu sendiri, yang menimbulkan konflik otoritas. Sementara para koruptor hidup nyaman dan mewah dengan menumpang hidup di dalam institusi mereka sebagai parasit. Parasit adalah model demokrasi kita—the democracy of parasites.

Yasraf Amir Piliang Pemikir Sosial dan Kebudayaan

Sumber: Kompascetak, 19 Oktober 2012