Jangan Salahkan Adat

Oleh Suhunan Situmorang*

DALAM sebuah diskusi bertajuk ‘Makna Adat bagi Orang Batak’ yang digagas pemuda-pemudi (“naposo bulung”) sebuah gereja HKBP di pinggiran Jakarta, satu peserta perempuan bertanya dengan nada kesal: “Kenapa sih adat Batak itu ribet, bertele-tele, memberatkan? Kenapa jadi pengurus marga yang menentukan urusan rumah tangga orang lain?”

Ia pun memberi contoh–masih dengan nada kesal–ketika ayahnya meninggal dunia. Saat itu, ia bersama ibu dan saudara-saudara sekandungnya sempat bersitegang dengan para raja adat (pengurus marga) disebabkan campur tangan (ia sebut: intervensi) yang menurut mereka sudah keterlaluan, yakni: mengenai hari pemakaman dan acara adat yang selayaknya dibuat untuk almarhum.

Sebagai nara sumber yang sebetulnya bukan pakar adat Batak (namun dipercayai jadi pembicara), mulanya saya kaget mendengar tudingan “naposo” tersebut. Walau sempat merasa tak nyaman karena seolah-olah saya pun turut bertanggungjawab atas kejadian yang membuat mereka kesal, juga penyampaiannya yang terkesan emosional dan sinistik, saya coba jelaskan dasar dan alasan para raja adat marganya bertindak demikian–kendati tak saya saksikan.

Sikapnya itu kemudian saya maklumi karena paham: ia adalah produk masyarakat metropolis yang tengah mengalami transisi untuk menemukan jatidiri yang akibat keadaan dan situasi kadang terpaksa menjadi individualis atau egois.

Tetapi intinya saya katakan, sebagai Batak, almarhum ayahnya terikat dengan marga atau klan. Karena itulah masyarakat Batak disebut bersifat kolektif; seseorang tidak berdiri sendiri seutuhnya, melainkan juga menjadi bagian dari komunitas marga, yang bahkan juga terikat dengan marga lain. Tergantung kedudukannya di suatu urusan atau kenduri adat–termasuk dalam urusan kematian–apakah “hula-hula,” “dongan sabutuha,” atau “boru.” Setiap orang (dalam hal ini laki-laki), menjadi bagian dari marganya, hingga apapun yang terjadi pada dirinya, semestinyalah menjadi urusan marga atau klan.

Dalam urusan adat tertentu seperti kematian, “dongan sabutuha” atau margalah yang berhak mengatur dan menentukan jalannya acara adat. Maka bila saat itu “dongan sabutuha” almarhum yang diwakili pengurus marga melakukan rapat untuk menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan adat kematian hingga sesudah pemakaman, itu sebagai bukti bahwa seseorang adalah juga milik marganya.

Memang, itu tak jadi sesuatu yang mutlak. Toh, setiap orang berhak untuk menolak aturan adat-istiadat, namun konsekwensinya tak lagi dianggap sebagi bagian dari komunitas adat dan perlahan-lahan eksistensinya akan lenyap dari memori para anggota masyarakat adat. Dengan kata lain, keluarga almarhum sesungguhnya berkuasa penuh atas diri almarhum: mau dibuat upacara adat atau tidak, tak akan ada gugatan dari pihak mana pun.

Saya sendiri, kata saya, sejauh ini merasa senang meleburkan diri dan menjadi bagian dari komunitas marga, juga menikmati hubungan (“partuturon”) dengan marga lain. Meski mengakui aturan atau ketentuan adat acap merepotkan, tetap butuh campur tangan marga pada diri saya, menginginkan keterlibatan dongan sabutuha dalam urusan adat, menyukai relasi
dan kedekatan saya dengan kerabat semarga. Sepanjang hidup saya sebagai bagian dari masyarakat adat, masih lebih banyak manfaat yang saya dapat ketimbang mudarat.

Manfaat tersebut tak harus diukur dengan uang, untung-rugi, atau hal-hal yang bisa diukur dengan materi. Faedah mematuhi aturan adat, menjalin dan merawat ikatan perkerabatan, tak selalu bisa dirasionalkan dasar dan alasannya. Manusia tak hanya memerlukan nalar dan rasio, juga naluri dan intuisi. Itu sebabnya saya merasa sepi bila tak dekat dengan famili, merasa rugi bila tak lagi terikat dan menjadi bagian dari tradisi.

***
BERIKUTNYA, permintaan yang sama muncul dari kelompok-kelompok pemuda lainnya, bahkan di luar gereja dan pernah sekelompok kaum muda Batak (25-35 tahun) yang menyebut diri mereka orang Sipirok-Angkola dan Mandailing.

Pasti pula di tiap pertemuan ada yang menanyakan hubungan atau masalah adat dengan agama, yang saya coba sederhanakan jawabannya: kembalikan saja ke Hukum Tuhan yang Sepuluh itu; bila menurutmu aturan adat melanggar salah satu atau lebih, jangan lakukan. Namun bila ternyata tak ada, kenapa harus dipertentangkan? Apakah dalam praksis adat-istiadat ada, misalnya, disuruh menyangkal Tuhan, mencuri, berzinah, membenci, mendengki, dan sebagainya? Saya jamin tak ada, dan kalau ada, silakan sebut dalam urusan atau acara adat mana. Demikian halnya pada peserta Muslim, hal yang sama saya katakan pula: bila menurutmu melanggar akidah, tak usah dilakukan.

Kesimpulan yang bisa saya sarikan dari beberapa acara tukar-pikiran semacam itu: begitu banyak orang, khususnya kaum muda, alergi dan mencurigai adat Batak (untuk tak menyebut antipati), disebabkan ketidakpahaman belaka. Mereka tak cukup paham esensi dan maknanya, ditambah praktik acara adat yang memang kian bertele-tele dan mulai mengada-ada, plus pengaruh doktrin agama sekte tertentu yang cenderung skriptualis (memahami teks kitab suci apa adanya dan tanpa kemampuan yang memadai untuk menafsir), membuat adat Batak kerap disikapi secara keliru.

Saya tidak tahu persis penyebabnya, apakah itu karena kesalahan orangtua, pengurus marga, gereja, alim-ulama, atau masyarakat yang menggelutinya.***

*Pengacara korporasi, peminat budaya, penulis novel SORDAM, mukim di Jakarta.
(Dimuat di koran Batak Pos, 10 April, 2010)

Momentun Introspeksi dan Retrospeksi di Tengah Ketercemaran Batak

Oleh Suhunan Situmorang*

APA hendak dikata, akibat ulah beberapa orang, citra Batak tercoreng-moreng belakangan ini. Orang Batak seolah indentik pula dengan perbuatan koruptif, padahal bila dilakukan penelitian, pelaku korupsi di negeri ini bisa jadi masih lebih tinggi dilakukan etnis lain. Bukankah beberapa tahun terakhir ini puluhan bupati, gubernur, anggota DPR/DPRD, yang tersebar dari Papua hingga Aceh dibui karena mengembat duit negara? Bukankah para terpidana korupsi yang menjarahi kas pemerintah dan badan usaha milik negara hampir melibatkan semua suku?

Tapi bila masyarakat Batak mau berjiwa besar, sekaranglah momen yang tepat untuk melakukan otokritik, introspeksi, atas diri dan kebatakan mereka. Juga melakukan semacam retrospeksi atas pencapaian cita atau orientasi kehidupan yang terlanjur jadi tawanan “hamoraon” (kekayaan), “hagabeon” (banyaknya keturunan), “hasangapon” (kehormatan).

Fakta bahwa kian banyak orang Batak dijerat aparat hukum karena tuduhan korupsi, sulitlah ditepis. Sementara, dalam posisinya sebagai minoritas yang terlanjur dilekatkan berbagai stigma negatif, sentimen agama (padahal orang Batak tidak hanya penganut Kristen/Katolik) dan perbedaan karakter atau sifat yang mencolok dengan etnis lain hingga acap menimbulkan pergesekan, menjadikan Batak etnis yang rentan ‘sasaran tembak (“vulnerable”).

Otokritik dan introspeksi tersebut bukan upaya penghilangan atas jatidiri sebagai Batak, tapi lebih sebagai langkah menghidupkan kembali modal utama sekaligus keunikan di tengah masyarakat lain. Revitalisasi atas “poda, patik, uhum, umpasa,” sistem dan aturan adat yang disebut kearifan lokal amat perlu untuk menggiring kembali orang Batak memasuki dan mewujudkan konsep manusia ideal ala Batak yang disebut “anakni raja” dan “boruni raja”, yang kian pupus.

Menjadi anakni raja atau boruni raja, berarti harus menjauhi tindakan mencuri, menipu, merusuhi. Juga harus mengenyahkan sifat negatif berupa dendam, dengki, congkak (“hosom,” “late,” “teal”), yang sayangnya menjadi semacam antitesis bagi idealisasi manusia Batak itu. Pendeknya, setiap orang Batak dituntut agar terus berperilaku elok: santun, sopan, tak melanggar norma-norma dan hukum yang berlaku (“poda-sipaingot-uhum”) demi menjaga martabat dan harga diri. Tindakan mencuri jelas bukan perbuatan terhormat, bertetangga dengan korupsi, hingga dikategorikan perbuatan pidana.

***
SEBAGAI suku yang lama menutup diri dari peradaban dunia luar namun begitu pintu terbuka lantas merambah ke mana-mana hingga masuk ke birokrasi, mulanya orang Batak terikat kuat dengan kearifan warisan leluhurnya yang mengejawantah dalam sikap-tindak dan pandangan hidup. Jabatan yang diberikan kepada seorang Batak di kantor pemerintah atau institusi lain pun tak semata-mata disikapi sebagai lahan sumber nafkah, namun juga “tohonan”. (Jabatan yang diberikan pada seseorang atas dasar kepercayaan, integritas, berdimensi teokratis atau pemberian Yang Maha Kuasa, hingga harus dijaga agar tak cidera).

Sampai Rezim Orde Baru mengambilalih kekuasaan negara, orang-orang Batak yang bekerja di lembaga pemerintah dan BUMN masih teguh memandang jabatan sebagai tohonan. Bahkan, ketika penyimpangan dan fenomena penggerogotan jabatan berupa korupsi dan kolusi mulai merebak di kalangan birokrat, orang Batak masih bertahan dengan prinsipnya. Ada kebanggaan yang tak ternilai bila kinerja mereka dinilai bagus oleh atasan, meski tak disertai peningkatan imbalan; ada kenyamanan tersendiri bila mampu menunjukkan kesetiaan pada pimpinan, sekalipun kedudukan si bos sudah goyang.

Karena itulah dulu orang Batak dikenal etnis lain sebagai suku yang loyal, jentelmen, tak hipokrit. Dan tak hanya berlaku di sektor formal, juga di sektor informal macam pekerjaan tani, angkutan, perdagangan tradisional. Batak disebut pula suku yang egaliter, pekerja keras, mengutamakan kemajuan dengan menempuh pendidikan formal, memiliki solidaritas yang kuat tak hanya pada marga.

Hingga memasuki dekade 80-an, impresi Batak yang keren itu masih kuat, kendati di sisi lain harus menghadapi stigma negatif (suku yang kasar, pencopet, penjambret) yang kian melekat akibat perilaku atau ulah sebagian orang Batak berbudaya rendah. Namun perubahan sosial masyarakat Indonesia—disertai ledakan penduduk dan derasnya arus urbanisasi—memberi pengaruh yang besar bagi suku Batak, baik dalam cara pikir (“mind-set”), gaya hidup, dan orientasi kehidupan.

Sebagai minoritas yang ‘dicurigai’, tak mudah bagi orang Batak agar diterima dan “survive.” Dan, sebagai suku yang bersifat kolektivis karena terikat pada marga dan adat-istiadat, orang Batak akan berusaha mencari teman sesuku (dan marga) di mana ia berdomisili. Kumpulan marga, paguyuban “huta” (kampung asal), rumah ibadah, menjadi wadah utama untuk merilis naluri purba untuk berkumpul dan bertemu sesama, yang terus muncul.

Dalam interaksi atau saat pertemuan dengan sesama kerabat atau teman sesuku, orang Batak ingin menegaskan eksistensinya, ingin mendapat pengakuan atas kelebihannya, hingga melahirkan puji dan perlakuan istimewa. Namun sebagai masyarakat agraris dan masih mengangungkan tohonan, umumnya orang Batak tak begitu yakin bahwa kehormatan bisa datang dari hasil pertanian atau perniagaan. Itu sebabnya mengapa menjadi pegawai pemerintah (meski berpenghasilan tak besar) lebih diinginkan ketimbang jadi pedagang yang berkesempatan memiliki banyak uang dan harta, dan karenanya mati-matian menyekolahkan anak mereka agar bisa diterima.

Di sisi lain, akulturasi dengan budaya suku-bangsa lain, dampak perubahan sosial akibat pembangunan politik dan ekonomi nasional yang berlangsung cepat tanpa dilandasi sistem, ideologi dan filosofi negara yang efektif menjamin pemerataan kemakmuran, kian kentaranya diskriminasi di berbagai bidang, dan semakin meningkatnya kebutuhan serta tuntutan sosial-ekonomi, membuat nilai-nilai, pandangan hidup, cita dan orientasi orang Batak mengalami pergeseran.

Orang Batak perantauan lalu dihadapkan pada dua pilihan yang cukup sulit: ikut arus yang semakin materialistis, pragmatis, oportunis, egois, atau bertahan dengan prinsip-prinsip yang dianggap baik dan ideal namun tak adaptatif dengan perubahan hingga berisiko dilindas zaman. Nampaknya, orang Batak lebih senang mengikuti yang pertama, dan untuk menyisihkan kegamangan yang membebani batin, lantas turut menganut adagium atau “umpasa” kontemporer untuk membenarkan pilihan sikap: “Eme namasak digagat ursa, aha namasa ima taula.” Apa yang lagi musim atau dilakukan umumnya orang-orang, itulah yang kita lakukan.

Adagium itu seolah mutlak dianut, kalau tidak akan dianggap bodoh. Maka, ketika oknum dari suku-bangsa lain melakukan korupsi, berbuat aneka kejahatan ekonomi seperti penyelundup, bandar-agen judi, bahkan jadi pengedar narkoba, tak salahlah diikuti—apalagi menjanjikan uang banyak dalam waktu cepat. Orang Batak pun ikut menempuh jalan pintas untuk menggapai kemakmuran dan tohonan (dengan menjadi PNS, DPR/DPRD, pejabat), hingga jadi terbiasa menyogok, disogok, dan korupsi.

***
SEMAKIN lama, orang Batak tak lagi mementingkan proses, dan seperti halnya masyarakat lain, lebih suka hasil yang instan. Pun tak curiga lagi dan bahkan memuji para PNS korup, para pengusaha penjarah hutan, mafia judi dan bandar narkoba, hanya karena mereka kaya, royal dan mau mendermakan uang. Pula tak lagi memberi sokongan atau pujian bagi PNS yang jujur, polisi-jaksa-hakim-pengacara yang bertahan dengan idealisme, guru dan tenaga medis yang tulus mengabdi untuk warga yang masih terbelakang.

Ukuran sukses berdasarkan pemilikan kuasa dan materi lalu membuat orang Batak lebih senang menampakkan hal-hal yang bersifat artifisial bahkan manipulatif, ketimbang yang sejati dan sederhana namun bermakna: pesta adat harus besar, kuburan atau tugu harus megah, sambutan orang-orang harus megar—hingga kehadiran artis penyanyi Batak pun seolah keharusan. Ukuran, cara pandang, dan orientasi kehidupan macam itulah yang secara intens diwariskan pada anak-anak mereka.

Orang Batak seperti tak sadar posisinya sebagai minoritas di tengah masyarakat dan negara yang masih lekat dengan kecurigaan, hingga tetap rentan jadi sasaran tembak. Maka, ketika seorang Batak anggota DPR menampakkan ulah yang memuakkan dalam rapat-rapat Pansus Bank Century, saat pengacaranya Anggodo dan Anggoro menyudutkan dua petinggi KPK dalam pertarungan ‘cicak vs buaya’ padahal kemudian tak terbukti, ketika urusan pemilihan Deputi BI merebakkan aroma penyuapan anggota DPR di mana empat orang di dalamnya orang Batak, diciduknya mantan Kabiro Hukum Pemprov DKI dengan tuduhan korupsi, terbongkarnya ulah Gayus Tambunan dengan pengacaranya yang orang Batak, dan tertangkap basahnya satu pengacara saat menyuap hakim PT TUN Jakarta, menjadikan etnis Batak semakin tersudut dan bahan cibiran.

Sangat tak adil memang. Akibat ketidaksopanan dan kejahatan yang dilakukan beberapa oknum yang tak seberapa jumlahnya dibanding yang telah dilakukan oknum dari suku lain—dan perbuatan mereka pun sebetulnya tak berdiri sendiri karena pasti melibatkan pihak non-Batak—orang Batak lain ikut terciprat cela. Karya dan sumbangsih positif orang Batak pada negeri ini seolah tenggelam oleh ulah para koruptor dan orang congkak yang miskin etika.

Sekaranglah momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi dan retrospeksi: merenung, membuat refleksi, menyadari posisi sebagai minoritas di negeri yang masih sarat kecurigaan dan sentimen ras, selain meraih kembali ciri dan karakter Batak sejati yang semakin hilang: penyanjung kehormatan yang bermartabat, anak dohot boruni raja. Bukan penjahat dan penjilat yang tak tahu malu dan bikin malu.***

* Pengacara korporasi, penikmat budaya, penulis novel SORDAM, tinggal di Jakarta.
(Dimuat di koran Batak Pos, Sabtu, 3 April 2010)

Bukan Soal Otoritas untuk Menentukan Jalan Hidup

Oleh: Suhunan Situmorang*

KALAU tak salah, kejadian yang menggemparkan warga Pangururan dan sekitarnya itu terjadi pada 1976, saat saya pelajar SMP kelas tiga. MS, pak guru yang juga mantan wali kelas kami ketika kelas dua, kawin lari dengan seorang perempuan lajang yang juga ibu guru kami, boru Rtg. Andai MS belum menikah dan punya istri-anak, bisa dipastikan tak sehebat itu goncangan yang terjadi pada mayarakat kota mungil nan permai di tepi Danau Toba itu. Atau, kegoncangan tak akan sedahsyat itu andai yang diboyong MS bukan perempuan yang terlanjur dipujikan dan hormati hampir semua orang yang mengenal diri dan orangtuanya.

Ibu guru yang mengajar Bahasa Indonesia itu bukan sekadar guru, memang. Sosoknya mengundang puji dan kagum. Perilaku kesehariannya menjadi panutan kalangan orangtua, terlebih kaum ibu, yang acap mengujar terhadap anak gadis mereka agar dicontoh. Ia terbilang pendiam, berpenampilan menarik dan sopan. Senyumnya menawan, tak pelit disungging pada siapapun yang kebetulan berpapasan dengan dirinya. Rambut panjangnya yang lebat kerap melambai-lambai manakala ia menunggang sepeda motornya yang kala itu disebut ‘honda cup’. Sepanjang jalan yang dilaluinya bagai tersihir: tua-muda dan anak-anak, menolehkan mata hingga ia lenyap di ujung jalan.

Nilai lebih perempuan yang taksiranku beruia 24 atau 25 tahun itu, bisa jadi terbangun dari aktivitas dan perhatiannya yang tinggi pada dunia gereja (HKBP). Selain dirijen koor NHKBP, ia pun mengepalai guru sekolah minggu, dan saya termasuk yang diajarinya hingga memasuki usia pra-remaja. Manakala ia mengajar (di sekolah minggu dan kemudian di SMP), murid-murid akan tertib bagai dibius kharismanya yang menyembur dari wajahnya yang teduh. Di pikiran nakalku yang mulai mendekati pubertas, acap ia menyelinap ke ruang khayal yang amat pribadi, hingga kadang sulit membangun konsentrasi untuk menyimak ajarannya.

Kadang ia kubayangkan personifikasi malaikat-malaikat sorgawi yang mendarat di bumi Samosir, kadang bagai salah satu perempuan yang setia mengikuti perjalanan Yesus Kristus saat mengunjungi warga Galilea, Tiberias, atau Nazareth. Bila ia mendekat atau memintas–sembari menerangkan pelajaran–harum badannya akan menguap tipis, tersembur dari aroma bedak yang mungkin merek Fambo, Viva, Harmoni, atau sabun Camay, dan itu sungguh “berbahaya”. Pikiran-pikiran liar kian menyiksa.

Di benakku–dan saya pun yakin demikian halnya kawan-kawan sebaya saat itu–ia bagai tak punya dosa; doanya pun senantiasa meluncur mulus ke telinga Bapa yang tengah duduk di singgasana kerajaanNya mengamati jagad raya.

Ia putri seorang tokoh gereja yang amat berpengaruh di Pangururan dan wilayah Samosir, meski asalnya dari Bungabondar, Sipirok (Tapanuli Selatan). Anak-anak ayahku memanggilnya ‘ompung’, lelaki tua bertubuh tambun, berkumis dan berjenggot lebat yang sudah memutih, berkulit putih bagai turis bule yang sering wara-wiri di Pangururan. Si ‘ompung boru’, ibunya ibu guru yang memikat itu, juga wanita Batak dari Selatan. Kulitnya pun putih macam bukan orang Batak umumnya, wajahnya teduh, sehari-hari berjualan aneka jajanan yang amat lezat di kedai kopi mereka yang besar, sebuah bangunan bertingkat di sisi perempatan menuju lapangan bola yang kami sebut ‘tano lapang’.

Pasangan ompung yang amat dihormati itu memiliki putra-putri yang semuanya–istilah kita sekarang–‘educated’ dan beberapa berkedudukan sebagai amtenar. Lelaki bungsunya kemudian jadi dokter, yang masa itu terbilang profesi yang tak terbayangkan betapa sulit diraih, sementara putri tertuanya bidan senior yang mungkin sudah tak terhitungnya lagi berapa bayi dikeluarkan tangannya dari rahim para ibu di sekitar Pangururan, termasuk saya.

***
KEDEKATAN ibu guru yang mempesona dengan lelaki berinisial MS, guru galak yang kalau marah gelegar suaranya bisa membuat cicak dan laba-laba di ruang kelas ikut gemetaran, tak hanya di sekolah (SMP 1). Mereka sama-sama aktivis gereja. MS memang memiliki keahlian sampingan sebagai dirijen koor, pandai mengaransemen lagu, hingga selain NHKBP binaannya, koor kaum bapak ‘Parari Sabtu’ di mana ayah saya dan si ‘ompung’ menempati posisi vokalis bas, kerap memenangkan festival koor antargereja hingga level Tapanuli Utara.

Tapi, sungguh tak ada yang pernah menduga bahwa antara mereka berdua ada apa-apa menyangkut hawa asmara. Bila pun mereka acap pulang malam dari gereja karena ‘margurende’ dan sermon, selalu dibarengi teman-teman mereka yang lain–termasuk NHKBP yang searah jalan pulang dengan mereka.

Suatu pagi, Pangururan yang adem, gempar. Bu guru yang diam-diam kerap kukhayalkan (dan ternyata tidak hanya saya karena pengakuan teman-teman sebaya di kemudian tahun, sesudah besar dan pulang dari perantauan, kombur-kombur di tepi danau sambil bernyanyi diringi gitar), meninggalkan secarik surat sebagai pertanda: ia sudah memilih ikut MS atawa “mangalua” ke suatu tempat yang tak diberitahu. Berita “runway bride” itu merebak cepat, menjalar kemana-mana, tanpa bantuan sms atau email macam sekarang.

Pangururan dan desa-desa di sekitarnya tak hanya gempar, juga sontak-mendadak dikurung mendung. Wajah orang-orangtua terlihat murung, remaja dan anak-anak tak henti-henti menggunjing dengan mimik keheranan–dan juga sok lebih tahu ketimbang orang dewasa. Semua warga seperti ditikam MS dari belakang, melukai jiwa, mencecerkan noda-noda berbau busuk. Kedai kopi merangkap rumah si ompung lantas tutup, sesekali saja tetangga, teman gereja, keluar masuk. Ayah dan ibuku beberapa kali mengunjungi si ompung, sepulangnya wajah mereka terlihat muram.

MS tak hanya disesalkan, juga dihujat! Pihak kerabat dan marga istrinya atau “hula-hula”-nya, tentu marah besar. Si istri yang pendiam, bertubuh kurus dan dalam keseharian jarang senyum dan wajahnya seolah menyimpan tekanan batin yang berat, mengurung diri di rumahnya. Anak-anaknya yang masih kecil-kecil ikut nelangsa, ayah mereka tak habis-habis dikecam tetangga dan warga.

***
RUPANYA, MS dan ibu guru yang sudah mengecewakan itu tak saja mengguncangkan “stabilitas sosial”, meruntuhkan norma-norma adat dan menjungkirbalikkan nilai-nilai ajeg anutan masyarakat adat dalam sekejap, juga membuat orang-orang, diam-diam atau terang-terangan, mempertanyakan motivasi, dampak atau pengaruh bagi seseorang yang menerjunkan diri secara total di lingkungan gereja–yang di benak mereka sudah terlanjur terpatri bayangan sebuah dunia yang suci dan putih hingga terus dihujani puji.

Bayangan dan ekspektasi warga yang sedemikian besar dan luhur itu tentu tak layak disalahkan. Sudah “kodrat” manusia beradab atau tak beradab yang harus tetap memerlukan aturan, setidaknya sebagai penuntun sikap-perilaku, juga semacam kiblat untuk memandu tindak. Para sosiolog dan antropolog sudah lama meyakini: seburuk-buruknya mentalitas dan perilaku suatu komunitas yang disebut masyarakat, tetap memerlukan tata, aturan, untuk dijadikan acuan pola-tingkah.

Paradoksnya, tata atau aturan itu sesungguhnya berasal dari apa yang disebut etika–tanpa selalu disadari orang-orang yang menganutnya. Kadar atau bobot etika itu saja yang berbeda-beda. Para mafia yang merasa biasa saja membunuh musuh, tetap punya aturan, norma-norma, walau cuma berlaku di kalangan mereka. Pengedar narkoba pun tetap memerlukan aturan, setidaknya kuat mengajarkan: tak boleh memberitahu siapa saja agen, bandar, atau jaringan perdagangan narboka. Para penjual seks pun ada aturan, tak boleh menyerobot langganan kawan sesama penjaja.

***
MS dan ibu guru yang tak lagi kukagumi itu mungkin sadar bahwa mereka telah meruntuhkan hal yang paling hakiki dimiliki atau diharapkan orang-orang, yang terlanjur diletakkan di pundak mereka: sebagai panutan. Tapi orang-orang tak mau tahu bahwa mereka hanya manusia biasa, yang berhak jatuh cinta dan melanjutkan ke jenjang perkawinan, agar tetap bersama di sepanjang masa.

Kemudian hari semakin saya sadari, kekecewaan orang-orang yang begitu dalam pada mereka dan hingga kini (puluhan tahun kemudian) tetap dicibir, bukan semata-mata karena dua orang baik, bekerja sebagai pendidik, kerap “bermain di halaman” yang diyakini sebagai rumah Tuhan, begitu tega menorehkan luka yang amat pedih pada jiwa seorang wanita beranak banyak. Namun karena mereka telah pula mengoyak dua hal yang amat sensitif dalam tiap sanubari manusia waras (saya sebut saja dalam Bahasa Inggris karena maknanya tak cukup kuat bila disebut dalam Bahasa Indonesia): “trust” dan “sense of justice”.

Saya kira, luka yang sama pula yang kini ditorehkan Joy Tobing pada orang-orang yang mengecam perkawinannya dengan lelaki beranak dua yang baru saja menceraikan istrinya, Daniel Sinambela. Saya tak akan mengajak kalian memilih sikap: memaklumi atau membenci Joy atas nama ‘hak seseorang’, ‘sudah rencana Tuhan’, apalagi bila diimbuhi ‘jangan menghakimi orang lain’.

Saya serahkan saja pada bisik nurani kita masing-masing. Yang jelas, persoalan semacam ini bukan semata-mata masalah otoritas seseorang untuk mengimplementasikan jalan hidupnya, juga menyangkut pertanyaan yang amat fundamental dalam diri manusia waras: etis tidaknya perbuatan itu dan adil tidaknya tindakan seperti itu. ***

* Pengacara korporasi, peminat budaya, penulis novel SORDAM, bermukim di Jakarta.
(Kolom di BATAK POS, Sabtu 1 April 2010)