SBY yang Tak Selesai

Oleh John Ferry Sihotang

Saya cukup sering mengikuti pendapat Pak Susilo Bambang Yudhoyono di media cetak dan daring, khususnya setelah beliau turun dari takhta kepresidenan. Saya kagum membaca solusi-solusi yang ditawarkan Pak SBY atau Pak Beye. Beliau cukup bersemangat menyoroti dan menganalisa soal-soal kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Dan, seperti biasanya, kata-kata Pak Beye tetap optismistis dan berpengharapan. Wajarlah, karena beliau presiden keenam RI; pernah menyelamatkan pelemahan rupiah, mengatasi kebakaran hutan, dan menyelesaikan beragam persoalan lain dengan segala terobosan atau kebijakan.

Saya apresiasi pilihan Pak Beye yang rela turun tangan. Terlibat dalam pusaran persoalan bangsa. Kebetulan saya penggemar kredo yang sekaligus menjadi judul buku Pak Beye: “Selalu Ada Pilihan”. Saya kira siapa pun tak rela negeri ini ditimpuki banyak persoalan, demikian pula dengan Pak Beye. Karena itu beliau memilih berbagi pengalaman, menawarkan jalan keluar, untuk membantu pemerintah kita mengatasi krisis. Pilihan Pak Beye ini bikin saya kagum.

Sayangnya, kekaguman saya hanya berumur pendek. Karena hari-hari ini saya gagap membedakan apakah Pak Beye sedang beropini sebagai mantan presiden atau sebagai ketua Partai Demokrat.

Saya agak heran, cenderung sebal. Uraian dan tanggapan Pak Beye di media, bagi saya, cukup mengganggu. Terkesan ‘meributi’ rezim sekarang. Rasa-rasanya beliau kok masih pengin nyari panggung, ya. Saya kira itu bukan jalan yang bijak untuk seorang negarawan. Mestinya Pak Beye sudah tak perlu capek-capek mengusik atau berkomentar soal ini itu karena beliau sudah banyak berkarya untuk negeri ini.

Bukankah negeri ini pun tak pernah lelah melahirkan komentator dan/atau kritikus? Ya. Rizal Ramli, misalnya, meski sudah jadi Menko Kemaritiman, ia masih tetap mengusung jurus rajawali ngepret-nya, bahkan wapres pun dikritik dan ditantang berdebat. Dari kalangan legislatif sudah ada duet terbising abad ini, yaitu Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Dan masih banyak yang lain. Pun di Facebook dan Twitter, tak terkira banyaknya kritikus dan komentator, dengan segala kedalaman dan kedangkalannya.

Tapi Pak Beye jelas tidak lagi selevel dengan para kritikus itu. Sudah tidak selevel dengan Rizal, Fahri, dan Fadli. Apakah Pak Beye tak mau kalah dari barisan kelas menengah bising jagat maya? Wajar kalau mereka cerewet, selain umumnya jauh lebih muda dari Pak Beye, mereka juga belum pernah jadi presiden. Saya termasuk di dalam barisan manusia cerewet itu. He-he-he.

Saya jadi menduga-duga, jangan-jangan Pak Beye ini orang tua yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Cobalah dulu kita cermati. Apakah etis Pak Beye mengomentari rezim Pak Joko sementara dulu beliau sudah sepuluh tahun di posisi itu? Apakah dulu di masa Pak Beye berkuasa ada perubahan yang membuat kita terus mengenangnya?

Saya tak menampik pandangan beberapa kawan di media sosial yang mengatakan bahwa siapa pun diharapkan berkontribusi untuk memberi solusi atas masalah-masalah di Tanah Air. Karena itu mereka juga mengapresiasi segala sorotan dan masukan Pak SBY pada rezim saat ini. Saya sih tidak terlalu keberatan sebenarnya. Tapi kok rasanya kurang pantas, ya.

George W. Bush melakukan langkah tepat. Mungkin Pak SBY mengikuti langkah mantan presiden AS itu. Seburuk-buruknya ia di mata rakyat Amerika, beliau tak pernah mencampuri pemerintahan Obama. Ia menghormati Pak Obama sebagai pemimpin tertinggi di negerinya. Ia sadar, sekarang ia cuma rakyat biasa. Ia percaya kepada Obama dan generasinya dalam menjalankan pemerintahan, dengan segala kapitalisma liberalisma sekularisma ndasma mamarikanya.

Saya hakulyakin bahwa Pak Beye juga kenal benar dengan Pak Habibie yang jenius itu. Pak Beye mestinya bisa mengikuti jejak Pak Habibie, yang memilih benar-benar pensiun dari dunia politik begitu turun takhta. Ia menarik diri dari panggung selebritas. Ia pilih jalan hening. Tak pernah ia ributi pemerintahan Gus Dur, Mbak Mega, Pak Beye, sampai Pak Joko sekarang. Pak Habibie memilih paripurna sebagai negarawan.

Alangkah bijak bila Pak Beye memberi kesempatan kepada generasi sekarang untuk mengelola pemerintahan, seperti yang dilakukan George W. Bush kepada generasi Obama. Biarkan Pak Joko beserta para pembantunya, dan para pengkritiknya, membangun sejarah mereka sendiri, dengan caranya sendiri. Biar sejarah mencatat segala kegagalan dan keberhasilan mereka kelak. Dan saya kira, ketika rezim sekarang butuh petunjuk atau nasehat atas persoalan kebangsaan, mereka akan datang sendiri ke Pak Beye.

Sekadar saran, selain menimang cucu, alangkah kerennya bila Pak Beye fokus menekuni hobi saja di masa pensiun ini. Bikin buku puisi kedua, misalnya, dengan baris-baris yang digenangi air mata. Atau bikin sekuel atau trilogi buku ‘Selalu Ada Pilihan’ yang setebal bantal guling itu. Yang paling makjleb, tentu saja, bikin album baru! Saya yakin, pasti akan jauh lebih bagus kualitasnya dari album-album yang ditelurkan semasa beliau jadi presiden.***

Munir dalam Kerangka Keindonesiaan

Oleh Mochtar Pabottingi

Jurnalis Independen @AJIkotaSMG
Diambil dari Jurnalis Independen @AJIkotaSMG –#MelawanLupa #11TahunMunir

Ada tiga pertimbangan penting mengapa kita harus teguh menuntut keadilan bagi saudara kita, Munir.

Pertama, jika Munir yang namanya menasional-mendunia itu bisa dizalimi begitu keji secara terang-terangan, apatah lagi tiap kita, warga negara lainnya. Kedua, pembunuhan keji terhadap Munir bisa berefek melecehkan atau menegasikan makna sosok perjuangannya, yang bagi kita sungguh mulia. Ketiga, dan terpenting, sosok perjuangan Munir sama sekali tak bisa dilepaskan dari ideal-ideal tertinggi yang melahirkan, menjadi tumpuan, sekaligus menjadi tujuan negara kita.

Pertimbangan pertama dan kedua sudah nyata. Pertimbangan ketiga mengandung sesuatu yang ultima, suatu kerangka yang mutlak perlu dipampangkan agar kita bisa mempertandingkannya dengan kemungkinan motif atau dasar pembenaran aktor utama pembunuhnya.

Jika benar, sekali lagi jika benar, aktor itu seorang aparat negara dari suatu lembaga resmi negara—sebagaimana arah yang jelas ditunjukkan dalam proses pengadilan sebelum mengabur ajaib—motif atau dasar pembenaran apakah yang dia miliki? Jika betul si aktor bertindak demi negara, bagaimanakah dia memahami arti negara atau negara manakah yang dijunjungnya?

Cita-cita keindonesiaan

Kedua pertanyaan di atas bisa terjawab jika kita menguraikan makna atau sosok perjuangan Munir Said Thalib. Sebagian besar penguasa menandai dan menempatkan Munir semata sebagai ”aktivis LSM” yang berkecimpung di bidang hak asasi manusia (HAM). Lantaran dia aktivis LSM yang sering dibantu donatur asing, kegiatannya dipandang merongrong pemerintah. Kesetiaan dia kepada negara pun dipertanyakan. Sedikit sekali yang arif menempatkan sosok perjuangannya dalam kerangka ideal-ideal atau dasar-dasar kesepakatan kita sebagai bangsa.

Sosok perjuangan Munir bersenyawa sepenuhnya dengan kebajikan politik perenial-universal yang terkandung dalam proyek supraluhur kita sebagai bangsa. Lantaran ketegaran, konsistensi, dan ketercerahan visinya dalam memperjuangkan hak-hak asasi bagi bangsanya, Munir telah mengangkat diri dan profesinya sedemikian rupa dalam kerangka kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan yang pada hari-hari ini di Tanah Air kian mengerdil.

Dari ketiga ideal di atas, sosok perjuangan Munir otomatis bermuara dalam ideal-ideal kemerdekaan, republik, dan cita-cita keindonesiaan kita. Munir terlalu rendah hati untuk memaparkan sendiri betapa tinggi koherensi perjuangannya. Adalah tugas dan kewajiban kita untuk menangkap, memahami, dan mengungkapkannya kepada publik.

Munir memberikan teladan nyata bahwa berepublik berarti berbagi dan berkiprah dalam kesetaraan demi cita-cita politik perenial. Dialah simbol penolak terdepan dari tiap pengastaan antarwarga negara. Dialah penantang paling berani dari privilese-privilese kekuasaan yang korup dan biadab. Saya yakin, Munir juga tahu bahwa negara tak lain dari derivasi serta alat berbangsa. Pancasila adalah falsafah dan rumusan paling sejati dari bangsa kita. Begitulah, maka Pancasila dijadikan ideologi negara, yang berarti bahwa negara harus senantiasa berkiprah dalam batas rambu-rambunya. Negara berada di bawah dan mestilah selalu ditundukkan kepada bangsa.

Pasti kita bisa menarik benang merah antara sosok perjuangan Munir dan falsafah bangsa kita. Seingat saya, Munir tak pernah menghiasi wicara ataupun pernyataan-pernyataannya dengan menyitir Pancasila. Toh, siapa pun yang bisa menyimak dengan jernih akan sulit membantah kenyataan bahwa dia adalah salah seorang pengejawantah paling setia dan paling kukuh dari sebagian besar sila di dalamnya.

Tak berlebihan jika dikatakan Munir adalah personifikasi setidak-tidaknya dari tiga sila Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Munir adalah pembela rakyat dari kesewenang-wenangan negara. Lebih penting lagi, dia memberikan personifikasi yang terpadu dari Pancasila dengan tidak melecehkan kedua sila lainnya.

Adalah hak paling dasar suatu bangsa dan tiap warga negara untuk merdeka berada dan berkiprah. Itulah yang ia perjuangkan demi saudara-saudara kita di Aceh, Papua, Timor Timur, dan daerah-daerah lain, termasuk bagi setiap individu atau kelompok yang mengadu atau bersandar kepada dirinya. Sebagai pejuang, Munir bersih dari pamrih atau ambisi pribadi di luar penegakan keadilan dan kebenaran.

Perjuangan Munir konsisten, intens, dan maraton sejak awal 1990-an hingga 5-6 tahun pada era reformasi. Di situlah Munir mempertaruhkan jiwa raga sebagai pahlawan kemerdekaan bagi warga negara yang masih terus ditindas atau dipersekusi oleh kekuasaan yang sewenang-wenang. Terutama untuk urusan hak rakyat/warga negara akan kemerdekaan dan kebebasan itulah dia memimpin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Di jalur ini pula dia menemui ajal.

Pengamal sejati Pancasila

Munir jelas berbeda dibandingkan dengan banyak alat atau aparat negara, terutama semasa Orde Baru, yang menyuperiorkan sila Persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga dari waktu ke waktu begitu gampang menginjak-injak sila-sila lainnya. Beda dengan para penguasa Orde Baru sebagai reduksionis terparah dari Pancasila, rekam jejak perjuangan Munir jelas memancarkan pesan bahwa sila Persatuan Indonesia hanya berharga jika kelima sila Pancasila dijunjung setara.

Munir seperti selalu meneriakkan pemahaman, khususnya di hadapan para penguasa Orde Baru: Pancasila haruslah benar-benar diterima seperti bunyi harfiah dan menurut keseluruhan kandungan idiil/historisnya agar bukan sekadar penghias wacana demi menyembunyikan kekuasaan serakah dan angkara.

Kita tahu, di bawah Orde Baru, Pancasila disimpulkan melulu sebagai ”alat pemersatu”, yang tiada henti menginjak-injak sila kedua, keempat, dan kelima—ketiga sila yang konsisten diperjuangkan Munir. Itulah yang, misalnya, tersirat pada rilis resmi TNI AD perihal ”Wawasan Kebangsaan” di internet. Di situ yang jelas diutamakan adalah sila Persatuan Indonesia dan/atau keniscayaan NKRI tanpa memberikan kesetaraan penjunjungan kepada keempat sila lainnya.

Seperti menafikan deretan panjang penindasan dan pembantaian rakyat di bawah Orde Baru, pada rilis tersebut, kita kembali membaca slogan ”kemanunggalan TNI dengan rakyat”. Di situ dilontarkan tuduhan kepada para aktivis LSM sebagai penjual Tanah Air tanpa mempersoalkan siapakah penjual terbesar Tanah Air kita sejak awal Orde Baru hingga kini. Di situ dipertentangkan juga ”nilai-nilai universal” dengan ”nilai-nilai nasional”, padahal Pancasila adalah sublimasi dan kristalisasi pengalaman penjajahan teramat kelam dari bangsa kita justru ke dalam nilai-nilai universal (lihat Webmaster: Dispenad, 2003). Rilis itu dipasang di internet setahun sebelum Munir dibunuh.

Terlepas dari ketaatan melaksanakan tuntutan agama yang dia anut, Munir sepenuhnya bersih dari primordialisme atau sektarianisme, apalagi motif keserakahan. Tak banyak yang mencatat Munir berkiprah dengan suatu iman transendental yang tak hanya lurus, tetapi juga kukuh. Lantaran itu pula, sosok perjuangannya kian bersinar dan klop dengan segenap kebajikan politik perenial, di mana jati diri Indonesia terangkum.

Dalam suatu wawancara yang cemerlang, Munir bertutur dengan jernih, ”Islam tak menyuruh [kita] memerangi agama lain, tetapi memerangi suatu model penindasan dan penciptaan pemiskinan secara tak sah. Itu saya kira satu hal penting untuk menjadi landasan Islam; membangun masyarakat dan peradaban.” Dan alangkah orisinal-menggetarkan ketika dia menambahkan bahwa “Ketika saya berani shalat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban, sebab saya telah menghadapkan wajahku” (wawancara Munir dengan Ulil Abshar-Abdalla, Radio 68H, 1 Agustus 2002).

Maka, Munir pun adalah penjunjung teladan dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan sebagai penjunjung sila kedua dan sila kelima, dia ipso facto juga menjadi penjunjung sila Persatuan Indonesia. Bagi Munir, inklusivisme Islam pastilah sejalan dengan inklusivisme Pancasila. Dengan membela orang-orang dan/atau rakyat tertindas di banyak tempat dan daerah di Tanah Air, dia implisit menegaskan bahwa lebih penting dari kiprah daya paksa negara adalah penyantunan kepada nasion secara keseluruhan, tanpa diskriminasi. Dengan ketekunan dan kesetiaannya merawat nasion, dia pada intinya merawat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Maka, jadilah Munir penjunjung seutuh-utuhnya dari Pancasila.

Munir memang sudah menjadi tulang-belulang, sudah mengerangka. Akan tetapi, dia mengerangka dalam suatu kerangka yang cemerlang. Maka, negara-bangsa tercinta ini—dengan segenap warga dan aparatnya—wajib menegaskan Munir di dalam kerangka itu: wajib memberinya keadilan dan kehormatan yang memang sangat pantas dia terima.

Mochtar Pabottingi Profesor Riset LIPI

Sumber: Kompas, Kamis, 22 September 2011

Bangsa Pemberang

KARTINI SJAHRIR

Tahun ini Indonesia genap berusia 70 tahun, cukup matang untuk menentukan arah dalam hidup berbangsa dan bertanah air. Namun, pada kenyataannya, bangsa kita belum cukup dewasa untuk menjalani nasion Indonesia.

Indonesia adalah negara maritim, dengan rangkaian kepulauan yang membujur dari barat ke timur, dari Sabang hingga Merauke. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia, terdiri atas beragam suku dengan kebudayaan yang berbeda pula.

Tidaklah mengherankan ketika Sumpah Pemuda 1928, para pemuda mencanangkan: “Bertanah air satu Tanah Air Indonesia, berbangsa satu Bangsa Indonesia, dan  berbahasa satu Bahasa Indonesia”. Jelas tersirat di sana  akan adanya keragaman etnis dan budaya Nusantara yang bermuara menjadi nasion Indonesia atau kita kenal sekarang sebagai NKRI. Itulah maknanya. Nasion Indonesia adalah nasion pluralistik dalam wadah  negara maritim.

Kemajemukan atau pluralisme ini secara ketat dikawal oleh lima prinsip dasar dalam Pancasila. Selama 70 tahun, kita mengalami pasang surut kehidupan bernegara; dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis, dari guncangan konflik suku/ras, agama, ideologi politik, korupsi, hingga separatisme dan terorisme. Akankah kita mampu mempertahankan nasion yang pluralistik tersebut? Mampukah kita menjadi negara demokratis?

Bangga jadi Indonesia

Saya teringat awal-awal tahun 1970-an dan 1980-an, ada rasa bangga  menjadi orang Indonesia. Bangsa yang ramah tamah, suka menolong, dan mempunyai toleransi tinggi terhadap lingkungannya. Di ranah tempat saya dibesarkan tahun 1950-an dan awal 1960-an, di tengah rimba raya Sumatera di Riau, Idul Fitri, Natal, Imlek,  dan Tahun Baru adalah hari-hari yang sangat kami, anak-anak, nantikan. Tak peduli anak siapa dan tak peduli apa agamanya.

Hari-hari besar seperti itu  berarti akan ada makanan enak, minuman sirop atau sarsaparilla, baju baru, dan  sekaligus menerima “salam tempel”. Kami, sekali lagi, tidak pernah mempersoalkan agama. Agama adalah pilihan masing-masing dan semua agama baik adanya.

Tidak pernah ada larangan untuk pergi bernatal ke rumah keluarga Kristen atau berlebaran di tetangga yang Muslim. Semua bergembira bersama, berbagi makanan bersama dan melaksanakan ibadah masing-masing dalam kesatuan sebagai warga negara. Perbedaan bukanlah hal yang untuk dipertentangkan melainkan untuk dikelola.

Sebagai warga negara, relasi hubungan  kita dikelola oleh ayat-ayat konstitusi dan bukan oleh ayat-ayat suci. Ayat konstitusi dengan jelas mengatur lalu lintas hubungan antarindividu, kelompok, etnis, ras, dan golongan yang berada dalam naungan nasion Indonesia. Secara jelas dan tegas ayat konstitusi  yang dituangkan dalam berbagai aturan yang memberikan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar. Agama tidak campur tangan urusan negara. Itulah kesepakatan kita ketika bersedia menjadi bagian dari nasion Indonesia.

Akan tetapi, ini barangkali cerita dulu. Simaklah apa yang kita lakukan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir sejak memasuki era Reformasi. Adakah kita mereformasi diri? Agaknya jauh panggang dari api. Coba lihat. Kita menjadi bangsa yang pemberang terhadap saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Kalau perlu kita hukum dengan membakar dan merusak rumah ibadah mereka. Di mana sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu?

Kita berang melihat orang lain lebih baik bekerjanya dan lebih baik penghidupannya. Untuk itu kalau perlu kita rusak kendaraannya atau kita cemooh dia. Kita berang melihat saudara, teman, tetangga lebih populer, lebih disukai di masyarakat atau di tempat kerjanya. Lalu kita olok-olok, cari-cari kesalahan, dan kalau perlu memfitnah.

Kemiskinan vs keadilan

Ketika ada seorang miskin mencuri jambu atau rambutan tetangga, dengan penuh semangat kita membawa ke pengadilan dan mendapat hukuman penjara. Prosesnya berlangsung cepat. Bagaimana dengan para koruptor kelas kakap dan atau mafia-mafia narkoba? Apakah hukuman yang mereka terima setimpal dengan kerugian yang ditanggung masyarakat? Apakah proses pengadilannya berlangsung cepat atau sengaja ditunda-tunda dengan alasan “perlu bukti-bukti kuat”?

Bagi orang kaya dan penguasa berlaku pepatah: “kalau proses peradilan bisa diperlambat kenapa dipercepat?” Sebaliknya bagi kaum miskin, papa, dan tak berkuasa: “kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?”  Di mana sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab itu?

Kita penuh dengan aura keberangan ketika harus  menegakkan  sila Keadilan Sosial. Masih segar dalam benak saya ketika Dr Sjahrir (alm) pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini mengidap kanker korupsi pada stadium akhir. Korupsi itu sudah begitu rupa merasuki semua urat nadi dalam tubuh.

Rasa malu “menilep” uang negara sirna sudah. Bahkan kalau perlu, korupsi itu dilegalkan dengan cara memasukkan pengeluaran-pengeluaran fantastis yang tak ada kaitannya dengan kemaslahatan publik apakah itu dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun bentuk-bentuk  pengeluaran lainnya. Tak ada rasa malu dan jengah bahwa sikap akal-akalan itu secara kasat mata dilihat dan dinilai oleh publik.

Tak ada rasa malu ketika menjadi bahan olok-olokan di media sosial dan bahkan ironisnya ada juga rasa bangga muncul di media massa. Publik kenyang mendengar kata “hak angket” yang hendak dilakukan para anggota-anggota legislatif kita ketika keinginan berkuasa,  berkorupsi dan berkolusi begitu kuatnya. Sebuah parodi kehidupan berbangsa yang menyesakkan dada. Di sana rasa perikemanusiaan dan keadilan sama sekali punah.

 Ketika pemimpin-pemimpin yang baik,  yang menggunakan akal sehatnya, yang menghargai pluralisme, yang sangat anti korupsi, dan bersikap demokratis mulai berkecambah dari tingkat  kota, kabupaten, provinsi, dan bahkan ke tingkat nasional, lihatlah betapa terjalnya jalan yang harus mereka tempuh.

Wali Kota  Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Bupati Simalungun JR Saragih, Bupati Kuningan Utje CH Suganda, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah,  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sampai Presiden RI Joko Widodo adalah beberapa contoh dari sejumlah nama pemimpin harapan Indonesia masa depan.

Kita semua menjadi saksi bagaimana pemimpin-pemimpin ini setiap jam, setiap saat “digoreng”, “dikerjain”, “didemo”, “dipelintir ucapan-ucapannya” atas nama keadilan bangsa Indonesia. Meskipun mereka bekerja keras dan sungguh-sungguh berupaya memajukan daerahnya, tak ada penghargaan sepadan. Di manakah rasa keadilan dan perikemanusiaan itu?

Kita berang melihat bangsa lain lebih maju dari kita dan berang melihat pemimpin-pemimpin yang baik satu per satu mulai bermunculan. Kita juga berang bila keinginan kita tidak terpenuhi apalagi kalau merasa diri sangat berkuasa.

Kita berang melakukan musyawarah mufakat dan bersikap demokratis terhadap keputusan-keputusan yang diinginkan publik yang tidak selalu sesuai dengan harapan kita.  Itulah wajah kita, wajah yang penuh dengan kemarahan yang bermuara dalam sikap yang “senang lihat orang susah, dan susah lihat orang senang”.

Kepicikan berpikir

Sikap pemberang biasanya lahir dari sikap arogan, sikap mau menang sendiri, dan kepicikan berpikir. Amat sulit menjaga Pancasila sebagai dasar negara yang menopang kemajemukan nasion Indonesia bilamana warganya memiliki karakter pemberang.  Mengutip ucapan Jean Jacques Rousseau, “Demokrasi itu ibarat buah penting untuk pencernaan. Hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya.” Maka, bagaimana kita mencerna buah demokrasi itu bila lambung kita penuh dengan bakteri amarah?

Saya sering melihat film-film atau membaca mengenai seseorang yang harus diterapi  karena bawaannya marah melulu dengan metode   yang disebut anger management. Jangan-jangan kita sebagai bangsa perlu juga mengikuti terapi bagaimana mengelola kemarahan  melalui koridor yang benar, agar besaran kemarahan (magnitude) bisa dikurangi hingga seminim mungkin.

Kalau suka marah, sulit berpikir yang benar dan sulit menggunakan akal sehat. Ada baiknya memulai terapi ini dalam lingkup kecil dulu: RT/RW, kelurahan, kecamatan, naik pada tingkat kabupaten/kota, lebih luas lagi tingkat provinsi dan hingga  kepada lingkup nasional.

Peralatan untuk terapi anger management sudah kita miliki yaitu Pancasila. Berpulang kepada kita, apakah kita mau menjalankan terapi ini atau kita sudah tidak peduli lagi. Terapi ini adalah bagian dari apa yang kita sebut sebagai revolusi mental, yaitu suatu perubahan kelakuan, tata kelakuan, dan hasil kelakuan.

Revolusi mental menjadikan bangsa Indonesia toleran, bukan lagi bangsa yang pemberang. Tidak hanya itu, revolusi mental menjadikan kita bangsa yang demokratis, berperikemanusiaan, peka terhadap keadilan, menghargai musyawarah/mufakat, dan berketuhanan Yang Maha Esa dalam tatanan nasion Indonesia yang pluralistik.

Kita masih mempunyai kesempatan.

KARTINI SJAHRIR, ANTROPOLOG DAN MANTAN DUTA BESAR RI UNTUK ARGENTINA, PARAGUAY, DAN URUGUAY

Sumber: Kompas Cetak, 24 April 2015