Jokowi dan Gunung Jamurdipa

SINDHUNATA

JITET

Tahun 2015 adalah 200 tahun meletusnya Gunung Tambora. Untuk mengenang kebesaran Tambora, beberapa saat lalu pemerintah mengadakan kegiatan berslogan “Tambora Menyapa Dunia”. Mendukung kegiatan itu, harian Kompas dan lembaga budayanya, Bentara Budaya Jakarta, mengadakan pameran, pergelaran, dan perbincangan bertajuk “Kuldesak Tambora”.

Sementara di Bentara Budaya Yogyakarta diselenggarakan pameran foto Maha Pralaya untuk mengenangkan letusan dahsyat Gunung Merapi di zaman Mataram Hindu, lebih kurang 1.000 tahun lalu. Mengiringi pameran itu, diadakan merti atau selamatan gunung di Omah Petroek, Karang Klethak, Pakem, di mana dipentaskan jatilan, sendratari, dan pertunjukan wayang kulit dengan lakon Dumadining Gunung Merapi atau terjadinya Gunung Merapi. Dikisahkan, pada waktu itu Nusa Jawa gonjang-ganjing, terbawa arus lautan ke sana kemari. Batara Guru, raja segala dewa, bersabda, Nusa Jawa akan kembali tenang apabila dipaku dengan Gunung Jamurdipa. Maka ia pun memerintahkan para dewa mengusung Gunung Jamurdipa dari Tanah Hindi ke Nusa Jawa. Gunung Jamurdipa kemudian dipakukan di sisi timur Nusa Jawa.

Ternyata beban gunung di sisi timur ini membuat Nusa Jawa njomplang, sisi baratnya naik ke atas menyundul langit. Untuk menyeimbangkan, para dewa diperintahkan mencabut separuh Gunung Jamurdipa dan dipakukan di sisi barat. Dalam perjalanan ke barat, Gunung Jamurdipa itu rontok. Rontokannya menjadi gunung-gunung di Nusa Jawa, seperti Topongan, Pasundan, Hula-Hulu, Cerme, Prau, Kendheng, Sindoro, Sumbing, Slamet, Kendil, Petarangan, Merbabu, Lawu, Kelud, Arjuna, dan Sumeru.

Sementara para dewa berlelah-lelah mengusung Gunung Jamurdipa, ada seorang empu dewa, Hempu Ramadi, yang asyik membuat keris di atas perapiannya. Para dewa jengkel lalu menjatuhkan sebagian Gunung Jamurdipa ke Hempu Ramadi. Hempu Ramadi menghindar, dan sempalan gunung itu jatuh ke atas perapiannya dan dari sana terjadilah Gunung Merapi. Itulah sebabnya, Gunung Merapi selalu berapi sampai kini. Nusa Jawa tenang kembali. Tetapi, ketenangan itu tak bertahan lama akibat ulah manusia yang hanya memburu kenikmatan nafsunya. Nusa Jawa gonjang-ganjing lagi. Namun, ke manakah sekarang harus dicari Gunung Jamurdipa untuk dijadikan pakunya?

Gonjang-ganjing sosial

Selamatan dengan pementasan mitos di atas bermaksud mengingatkan agar kita sadar bahwa sekarang pun kita sedang menghuni tanah air yang rawan, mudah gonjang-ganjing dan terterpa pelbagai cobaan. Pada musim hujan, di mana-mana banjir. Pada musim kemarau, di banyak tempat terjadi kekeringan dan mengering pula sumber-sumber air. Di pantai Gunung Kidul, DIY, tiba-tiba ada tanah longsor, yang memakan korban jiwa. Laut Selatan seakan ikut marah. Beberapa hari lalu beberapa turis lokal ditelan ombak Parangtritis. Belum lagi berita tentang aktivitas gunung berapi yang mengancam keselamatan penduduk di sekitarnya.

Cobaan alam itu dibarengi situasi sosial yang meresahkan. Ekonomi susah, nilai rupiah anjlok drastis, investasi usaha di dalam negeri jadi lesu, dan banyak orang terancam kehilangan kerja. Situasi wong cilik seperti gabah diinteri, pontang-panting ke sana kemari untuk mencukupi nafkah, tetapi tak juga jalan keluar terbuka bagi mereka. Harga-harga naik, mulai dari kebutuhan-kebutuhan pokok sampai gas melon, apalagi menjelang Lebaran ini.

Bencana alam, kesengsaraan rakyat kecil, ketidakberdayaan penguasa, itu yang dalam bahasa mitos Jawa sering dianggap gejala dan tanda-tanda bahwa Nusantara sedang diterpa gara-gara dan gonjang-ganjing. Agar gonjang-ganjing mereda, ibaratnya Nusantara harus dipaku dengan Gunung Jamurdipa. Adakah paku itu sebenarnya? Ada, Presiden Jokowi sendiri. Kalau mau, Presiden bisa jadi paku itu. Untuk itu, ia perlu berbalik melihat masa lalu, memahami siapa dia sebenarnya.

Anugerah sejarah

Waktu itu Jokowi belum siapa-siapa. Ia “hanyalah” Wali Kota Solo yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta. Setelah melihat kiprah dan sifatnya, banyak rakyat bersimpati kepadanya. Begitu ia diajukan jadi calon presiden, rakyat pun serentak bergembira mendukungnya. Menjelang pilpres muncullah gerakan rakyat besar-besaran, dan puncaknya adalah Konser Dua Jari yang menggemparkan itu.

Bagi sejarah bangsa Indonesia, fenomena dukungan fantastis itu merupakan sebuah kairos. Dalam filsafat sejarah, kairos dibedakan dari chronos. Chronos adalah waktu biasa, semacam urut-urutan waktu belaka, sementara kairos adalah waktu yang luar biasa, waktu yang dinanti-nantikan, waktu yang punya daya dobrak, semacam waktu sejarah yang bisa mengubah bahkan menjungkirkan keadaan yang usang dan rusak menjadi keadaan yang total baru. Baik filsuf eksitensialis religius, misalnya Paul Tillich, maupun filsuf kiri ateis, seperti Walter Benyamin, sama-sama yakin, dalam kairos tersembunyi harapan, dan begitu kairos datang, harapan itu menguak jadi kekuatan yang bisa mengubah masyarakat secara drastis dan revolusioner.

Fenomena Jokowi adalah fenomena kairos itu. Kalau harapan rakyat tertumpah padanya, itu tak berarti dia memang luar biasa, tetapi bahwa daya kairos sedang turun atasnya sehingga ia dianggap mampu memperbarui sejarah. Dalam arti itu, kairos adalah berkah dan anugerah yang tak boleh disia-siakannya. Tetapi ini juga tak berarti kairos itu seluruhnya mistis. Kairos ada di dalam kehidupan individual dan membuat orang menanti-nantikan perubahan. Begitu melihat Jokowi sebagai fenomen kairos, kairos yang individual itu berkumpul jadi satu, menjadi sebuah kairos kolektif yang bersama-sama ingin menjungkirkan keadaan dan mengubahnya menjadi keadaan yang penuh harapan.

Jadi, Jokowi jadi hebat bukan karena kekuatan politik, melainkan karena kairositu. Maka kalau sekarang merasa ragu, lemah, dan tak berdaya, adalah keliru jika Jokowi sambat pada kekuatan-kekuatan dan melakukan kompromi dengan mereka. Dalam keadaan demikian, Jokowi seharusnya berpaling pada kairos, yang menyimpan kekuatan dan tren pembaruan sejarah itu. Dalam sejarah penjadian bangsa-bangsa telah terbukti, kekuatan sejarah yang kolektif dan bersifat anugerah jauh lebih ampuh dan “sakti” daripada potensi-potensi yang dibangun secara artifisial oleh jaringan kekuatan politik. Sekarang rakyat sedang tak percaya kepada DPR sebab lembaga perwakilan rakyat itu lumpuh dalam menjalankan fungsi representasi kepentingan rakyat karena hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok. Kata ahli hukum dan politik Ernst Fraenkel: di mana ada rakyat tak percaya terhadap kemampuan parlemen dalam menjalankan fungsi representasinya, di sana rakyat sesungguhnya sedang menderita minderheid-kompleks.

Adalah tragis, rakyat yang mayoritas itu menjadi minoritas yang minder. Sebagai presiden, Jokowi bertanggung jawab mengembalikan rakyat sebagai mayoritas dan menghilangkan minderheid-kompleksnya. Untuk itu, Jokowi perlu meraih kembali momen kairos dan percaya bahwa dalam kairos terhimpun kekuatan politik rakyat yang punya satu-satunya kehendak, yakni perubahan. Jika mau melakukan ini, Jokowi berpeluang besar merebut kembali kepercayaan rakyat, yang kini sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap para wakilnya di DPR. Revolusi mental Jokowi mandul dan berhenti di tempat karena tak mengorientasikan diri pada kekuatan rakyat. Di sini pun Jokowi perlu kembali pada kairos, yang telah membawanya ke kursi pimpinan tertinggi di negeri ini. Kairos itu adalah kekuatan sejarah, yang dalam arti tertentu “liar” dan bernalurikan “petualangan”. Jokowi perlu menyuntikkan daya dobrak kairos itu ke dalam revolusi mentalnya, supaya revolusi mentalnya memperoleh “darah segar” untuk menabrak dan mengubah kemapanan demi tercapainya cita-cita tanah air Nusantara baru yang adil, damai, dan tenteram seperti diinginkan rakyat.

Ziarah gunung

Jadi, jika mau, dengan bantuan kairos itu, Jokowi berpeluang bisa menjadi paku Gunung Jamurdipa bagi tanah air Nusantara yang sedang gonjang-ganjing ini. Gunung Jamurdipa telah menjadikan gunung-gunung di Nusa Jawa. Bagi orang Jawa, ini semua simbol laku yang punya makna. Gunung itu dhuwur, tinggi. Sementara rakyat biasanya sering disebut sebagai wong gunung. Gunung lalu jadi simbol kekuatan rakyat yang keluhuran dan tingginya bahkan melebihi keluhuran raja atau priayi. Jokowi bukanlah ketua partai, keturunan raja, atau priayi. Ia rakyat biasa, wong gunung. Tetapi justru dalam dirinya tersimpan martabat luhur rakyat. Karena itu, ia jangan minder terhadap kekuasaan mana pun.

Untuk memperkuat keyakinannya sebagai wong gunung, Jokowi perlu menjalani kembali laku gunung. Dari Gunung Prau di barat, ia harus naik perahu, ke timur, ke Gunung Slamet. Di sana ia akan dicerahkan, bahwa rakyat sesungguhnya hanya punya cita-cita amat sederhana, yakni slamet. Dengan menjalani laku Gunung Slamet, rakyat akan merengkuhnya untuk bersama-sama meraih slamet, hingga akan selamat pula pemerintahannya. Dari Gunung Slamet ia mesti melanjutkan laku Gunung Kendil. Di sinilah ia dapat mempertajam intuisinya, bahwa rakyat itu kendil atau periuk bagi pemerintahannya. Tak mungkin pemerintahannya berjalan tanpa periuk rakyat itu. Namun, sebagai imbalannya, ia tak boleh membiarkan rakyat sengsara dan mati karena periuknya mati asap. Maka, dengan hikmah Gunung Kendil, Jokowi bisa menggali kembali program-programnya yang pro rakyat, agar periuk rakyat cepat berasap.

Dari Gunung Kendil, Jokowi harus melanjutkan laku Gunung Petarangan. Petarangan adalah tempat induk ayam bertelur dan mengeraminya. Maka laku Gunung Petarangan mengingatkan, jangan Jokowi lupa akan asal-usulnya. Ia bukan jenderal, ketua partai, atau anak raja. Tetapi begitu jadi presiden, Jokowi mungkin lupa bahwa ia adalah wong cilik, atau rakyat biasa. Maklum, kekuasaan mudah membuat lupa. Karena itu Jokowi tidak perlu menaikkan martabatnya karena martabat rakyat itu adalah terluhur. Juga ia tak perlu mengenakan predikat apa-apa lagi. Ia tak perlu, misalnya, memakai seragam dan baret tentara, yang di zaman Orde Baru telah demikian menakut-nakuti rakyat. Ibaratnya, ia cukup memakai kemeja rakyatnya, “kemeja putih”, di mana terpantul cahaya ketulusan, kejujuran, kesederhanaan, martabat luhur rakyatnya.

Dengan laku Gunung Petarangan ini Jokowi boleh teringat kembali saat ia mengumumkan deklarasi pencapresannya. Deklarasi itu dilakukannya di Rumah Si Pitung, Marunda Pulo, Cilincing, Jakarta Utara. Si Pitung adalah pendekar Betawi yang mati-matian membela rakyat melawan kompeni. Jokowi kiranya ingin terkena aura roh perlawanan rakyat itu. Maka, setelah jadi presiden, janganlah ia hanya berani menghukum mati, tapi juga “berani mati” seperti Si Pitung yang berani mati dihukum gantung oleh kompeni. Sekarang banyak sekali kompeni di sekitar Jokowi: kompeni-kompeni bisnis, kompeni-kompeni politik, kompeni-kompeni partai, dan kompeni-kompeni kepentingan. “Perlawanan”, kata Jokowi saat di Rumah Si Pitung itu. Sekarang Jokowi sungguh ditantang, untuk bersama rakyat melawan kompeni-kompeni di sekitarnya itu. Maka, demi rakyat dan karena roh perlawanan Si Pitung, ia juga harus berani melawan jika ia dijadikan boneka atau petugas partai oleh kekuasaan oligarkis partai pendukungnya sekalipun.

Dari Gunung Petarangan, Jokowi harus meneruskan laku Gunung Merapi. Sampai sekarang di sana masih menyala api dari perapian Hempu Ramadi. Di perapian itu Jokowi boleh menghangatkan dan membakar kembali semangat gunungnya, semangat kerakyatannya, yang akhir-akhir ini sempat padam atau dipadamkan. Jokowi harus terus menyalakan api perjuangan rakyatnya. Untuk itulah akhirnya ia perlu kembali ke asalnya, ke Gunung Lawu. Jokowi adalah anak Solo yang terletak di kaki Gunung Lawu. Maka laku Gunung Lawu akan mengajak dia ngawu-awu atau bertanya tentang asal-usulnya. Asal-usulnya rakyat kecil biasa. Di Solo ia thukul, tumbuh sebagai wong Solo seperti Wiji Thukul. Maka, seperti Wiji Thukul yang tumbuh di kaki Gunung Lawu, Jokowi pun seharusnya hanya punya satu kata untuk pemerintahannya: Lawan! Dengan satu kata “lawan” itu, ia harus berani melawan siapa saja dan apa saja yang membungkam, memperbudak, menyengsarakan rakyat. Pada kata “lawan” itu, sesungguhnya Jokowi bisa menemukan inti terdalam dari kata kairos.

Jelas laku atau ziarah gunung itu sesungguhnya adalah ziarah rakyat yang bermuatan kairos. Jokowi tak boleh berlambat dengan kairos. Sebab lain dengan waktu biasa, kairos adalah waktu sejarah dan waktu anugerah, karenanya waktu itu takkan berlangsung lama dan hanya datang sekali. Jokowi belum terlambat untuk kembali memeluk kairos itu. Namun, bila berlambat-lambat, dalam sekejap Jokowi akan kehilangan kesempatan menjadi Paku Gunung Jamurdipa bagi Nusantara yang sedang membutuhkannya. Kalau demikian, dalam sekejap Nusantara akan dilanda gonjang-ganjing lagi.

SINDHUNATA, Wartawan; Penanggung Jawab Majalah Basis Yogyakarta; Kurator Bentara Budaya

Sumber: Kompas