Sajak Paskah

oleh john ferry sihotang

Yesus yang tampan dan baik hati,
pagi tadi aku berjalan ke makammu
namun kuburmu sudah dibongkar
entah oleh siapa.
air mata bergetar
mencari rupa
yang tak kupunya.

layar putih dibentangkan di sana,
di langit yang biru.
aku teringat kembali sabdamu:
“merahkanlah tubuh ini,
dalam tiga hari aku akan putih kembali.”

namun, masih saja aku mengesah
menyimpan dingin lukamu.

di tengah reruntuhan kuburmu itu,
pohon-pohon gaharu terluka.
biji benihnya ikut terluka
mati
mewangi
amat lembutnya
mengatup luka
dalam rupaku yang tiada.

2012

Amanat untuk Hidup Bermartabat

Oleh I Suharyo

Rasanya sangat sedih ketika beberapa waktu lalu, dalam rangka refleksi hari lahir Pancasila, saya membaca rumusan Pancasila yang dipelesetkan. Bunyinya: (1) Keuangan yang mahakuasa; (2) Kemanusiaan yang jahil dan biadab; (3) Persatuan hedonesia; (4) Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu mencari jabatan demi kelompok dan kroni; dan (5) Keadilan bagi yang berkuasa dan membayar.

Namun, akhirnya saya sampai kepada kesimpulan, yang menulis pastilah tidak bermaksud melecehkan Pancasila. Sebagai warga negara yang mencintai bangsanya, ia hanya ingin mengungkapkan kegundahan tentang keadaan bangsa yang, menurut penilaiannya, tata nilai dan kesadaran moralnya terjungkir balik.

Kegundahan itu tidak tanpa alasan kalau kita baca judul-judul berita yang sehari-hari muncul di media massa, seperti ”Elite Politik Tunjukkan Kepalsuan” (Kompas, 2/4/2012, halaman 4). Penelitian pun sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan publik dipertanyakan bahkan tidak dipercaya (idem, halaman 5).

Dalam situasi seperti itulah umat Kristiani merayakan Paskah. Lilin Paskah yang dinyalakan dengan api baru selalu diberi tulisan tahun ketika Paskah itu dirayakan. Pesannya: perayaan Paskah mempunyai makna, khususnya pada tahun ketika Paskah itu dirayakan.

Pembebasan dari perbudakan

Perayaan Paskah sendiri adalah kenangan akan pembebasan dari perbudakan (Keluaran 12). Dalam sejarah umat Allah Perjanjian Lama, Paskah tidak bisa dipisahkan dari perjanjian yang diikat di Sinai (Keluaran 19), mahkota dari pembebasan itu. Dalam perjanjian itu terbentuklah bangsa baru, umat baru yang hidupnya dilandaskan pada kode moral dan hukum yang akan menjadikan mereka bangsa yang bermartabat.

Pembebasan yang sempurna dan sejati merupakan buah dari Paskah Kristus: ” … sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru… Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan…” (Roma 6: 4.6). Paskah berarti perubahan tata nilai secara radikal. Hal itu ditegaskan, misalnya, oleh Rasul Paulus yang mengatakan, ”Tetapi, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus” (Filipi 3: 7). Perubahan tata nilai melahirkan pribadi baru yang bermartabat.

Gagasan mengenai nilai dan tata nilai ini mengingatkan saya akan Viktor Frankl (1905-1997), seorang tokoh kemanusiaan yang istimewa. Begitu besar pengaruhnya bagi sejarah umat manusia sehingga ia diberi julukan nabi yang mewartakan makna hidup, the prophet of meaning. Dalam salah satu bukunya ia menulis, ”Semakin banyak orang yang hidupnya berkelimpahan, tetapi tidak mempunyai, apalagi meyakini makna atau nilai (meaning) hidup yang harus dipegang dan diperjuangkan”. Akibatnya terjadilah yang ia sebut kekosongan eksistensial.

Pribadi, pemikiran-pemikiran, dan keyakinan Viktor Frankl sangat dipengaruhi oleh pengalaman disekap di kamp konsentrasi Nazi pada 1942. Lewat pengalaman gelap direndahkan martabat kemanusiaannya dan berada dalam ancaman kematian setiap saat, ia sampai kepada keyakinan bahwa orang bisa mempertahankan hidup yang bermartabat karena ia yakin bahwa hidupnya bernilai.

Dalam kamp konsentrasi, ia juga belajar mengenal dua jenis manusia: manusia yang bermartabat dan manusia yang tidak bermartabat.

Tanggalkan manusia lama

Paskah berarti menanggalkan manusia lama. Kalau dibaca dengan latar pandangan Viktor Frankl, manusia lama adalah pribadi yang tidak bermartabat, manusia yang tata nilai hidupnya terjungkir balik.

Dia adalah orang yang membiarkan hidupnya didorong oleh nafsu akan gengsi—bukan kehormatan yang bermartabat; nafsu akan kekuasaan demi kekuasaan—bukan kekuasaan demi kesejahteraan bersama—dan nafsu akan uang demi gengsi yang sejatinya menunjukkan adanya kekosongan eksistensial.

Begitulah terbentuk lingkaran setan yang tak terputuskan. Lingkaran setan seperti ini akan melahirkan manusia yang semakin tidak bermartabat, yang hidupnya dikuasai keserakahan, yang adalah berhala (Efesus 5: 5). Berhala bukan lagi batu atau pohon besar, melainkan keserakahan. Berhala besar pada zaman modern ini adalah keserakahan yang didukung oleh kekuasaan.

Berhala yang masih lebih besar lagi adalah keserakahan yang didukung oleh kekuasaan dan senjata. Akibatnya jelas: terjungkir baliknya tata nilai, berkembangnya kemerosotan moral yang akan berujung pada krisis yang semakin membahayakan. Menurut seorang ahli ekonomi, krisis ekonomi yang sedang terjadi pun bersumber pada krisis moral.

Buah Paskah adalah manusia baru dan hidup baru. Kalau dibaca dalam latar keyakinan Viktor Frankl, manusia baru adalah manusia bermartabat. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tercerahkan oleh nilai-nilai dasar kehidupan dan memperjuangkannya dengan sekuat tenaga.

Nilai dasar itu nyata dalam diri Yesus yang mengasihi manusia sampai kepada kesudahannya (bdk Yohanes 13: 1). Kehormatannya terwujud dalam pengosongan diri demi solidaritas-Nya dengan manusia (bdk Filipi 2: 6-8) dan dalam ajakan-Nya untuk bermurah hati seperti Bapa di surga murah hati. Yesus bukan hanya nabi pewarta makna, melainkan Sang Makna itu sendiri karena Dialah ”Jalan, Kebenaran, dan Hidup” (Yohanes 14: 6).

Berbicara mengenai makna, nilai dan tata nilai, sebagai warga bangsa Indonesia, umat Kristiani yang merayakan Paskah perlu menyebut dan terus memperjuangkan Pancasila yang memuat nilai-nilai dasar kemanusiaan universal.

Itulah antara lain yang diperjuangkan oleh Albertus Soegijapranata ketika ia berkata, ”Saya ingin Indonesia menjadi keluarga besar di mana anak-anak masa depan tidak lagi mendengar nyanyian berbau kekerasan, tidak menuliskan kata-kata bermandi darah, jangan lagi ada curiga, kebencian, dan permusuhan.” Semoga terjadilah demikian. Selamat Paskah.

I Suharyo Uskup Keuskupan Agung Jakarta

(Sumber: Renungan Paskah, kompascetak 7 April 2012)

Apa yang Salah dengan G30S/PKI?

Oleh Sulastomo

Pada 17 Oktober 1965, dua minggu setelah peristiwa itu, kami berkeliling di Jawa Tengah. Di Klaten, di tepi sebuah sungai, hati kami tersayat melihat mayat bergelimpangan.

Itulah dampak peristiwa politik yang diawali dengan penculikan dan kemudian pembunuhan pemimpin teras Angkatan Darat oleh Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965 dini hari.

G30S ternyata sebuah gerakan kudeta, terbukti dari berbagai pengumuman pemimpin gerakan itu yang membentuk Dewan Revolusi dan menyatakan kabinet demisioner. Dewan Revolusi di pusat akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Dewan Revolusi Daerah.

Di Yogyakarta, pembentukan Dewan Revolusi juga disertai pembunuhan Komandan Korem Yogya Kolonel Katamso dan Letkol Soegiono. Di belakang G30S adalah Biro Khusus PKI yang dibentuk Ketua CC PKI DN Aidit. Pengumuman G30S/Dewan Revolusi dipersiapkan oleh Biro Khusus PKI. Wajar jika kemudian G30S diperkenalkan sebagai G30S/PKI meski kemudian dika- takan gerakan itu tak sepenuhnya menjadi kebijakan CC PKI.

CC PKI tidak pernah mengutuk gerakan itu. Begitulah sifat kepemimpinan partai komunis bahwa Ketua CC PKI DN Aidit memiliki wewenang melakukan semua itu. Kalau berhasil, mungkin akan diakui juga sebagai kebijakan semua CC PKI.

Pasca-G30S/PKI sebagaimana kita ketahui terjadi gontok- gontokan, bahkan pembunuhan terhadap saudara-saudara kita yang dianggap anggota PKI atau simpatisannya. Ribuan orang terbunuh atau dibunuh, mayat mereka dibuang ke sungai sebagaimana dikemukakan di atas.

Bung Karno sebenarnya berusaha melerai, antara lain, dengan mengharapkan peran Himpunan Mahasiswa Islam. Beberapa kali Pengurus Besar HMI melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Dr Soemarno membicarakan upaya melerai suasana gontok-gontokan ini. HMI mengirim tim ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, harus diakui, upaya melerai ini gagal. Masyarakat sudah telanjur terbius suasana membunuh atau dibunuh. Mengapa?

Tidak berlebihan jika peristiwa itu merupakan kelanjutan dari berbagai peristiwa sebelumnya. Suasana politik nasional yang panas mengawali peristiwa G30S/PKI antara yang pro-PKI dan anti-PKI. Kekuatan anti-PKI satu demi satu dibubarkan, mulai dari Partai Masyumi/PSI, Partai Murba, Gerakan Kebudayaan Manifes Kebudayaan, hingga Badan Pendukung Soekarnoisme yang terdiri atas kalangan pers. Puncaknya tuntutan terhadap pembubaran HMI yang hendak dipaksakan DN Aidit hanya dua hari sebelum G30S/PKI pada rapat umum CGMI yang dihadiri sekitar 10.000 mahasiswa di Istora Senayan di hadapan Bung Karno dan Waperdam Leimena.

Baik Bung Karno maupun Pak Leimena menolak tuntutan pembubaran HMI. Suasana politik bertumpu pada Bung Karno, PKI, dan juga Angkatan Darat. Kondisi politik pada waktu itu oleh PKI digambarkan telah ”hamil tua” yang mengindikasikan suatu kejadian luar biasa akan terjadi.

Pada 4 Agustus ada berita Bung Karno sakit. Dikabarkan, Bung Karno kemungkinan tak mampu lagi melaksanakan tugas sehari-hari. Siapa yang akan menggantikan Bung Karno? Rumor politik yang beredar, wajar kalau ada spekulasi antara PKI atau Angkatan Darat. Siapa yang mendahului mengambil inisiatif, dialah yang akan memenangi pertarungan politik nasional. Dengan timbulnya peristiwa G30S/PKI, bisa saja DN Aidit mengambil prakarsa mendahului meski justru berdampak fatal bagi PKI.

Sifat gerakan komunis, antara lain, radikal. Demikian juga di Indonesia. Korban berjatuhan dalam jumlah besar dan sering disertai kebiadaban sebagaimana peristiwa Madiun 1948. G30S/PKI juga dimulai dengan penculikan dan pembunuhan keji. Fenomena inilah yang mewarnai kejiwaan rakyat Indonesia pasca-G30S/PKI sehingga suasana membunuh atau dibunuh muncul di masyarakat.

Korbannya, ribuan anggota dan simpatisan PKI terbunuh atau termarjinalkan di masyarakat. Kalau mereka mahasiswa, kuliahnya dihentikan; kalau pekerja, bisa kehilangan pekerjaannya dan KTP-nya ditandai khusus sehingga kehilangan hak sipilnya. Hukum karma seolah-olah berlaku meski bisa juga dianggap sebagai pelanggaran HAM sehingga niat Presiden SBY meminta maaf, menurut Romo Magnis, perlu didukung.

Secara budaya

Kalau benar Presiden hendak minta maaf atas peristiwa 1965 itu, siapa yang harus meminta maaf ketika partai-partai lawan PKI dibubarkan, pemimpin Masyumi/PSI dipenjarakan tanpa diadili, pemimpin teras TNI/Angkatan Darat diculik dan dibunuh, demikian juga korban peristiwa Madiun 1948? Haruskah Presiden SBY juga minta maaf kepada mereka? Bukankah semua itu juga bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM?

Beberapa tahun lalu Ketua CGMI di tahun 1965, Mas Hardoyo, meninggal dunia. Kami dapat pemberitahuan melalui SMS. Di rumah duka banyak perhatian ditujukan kepada kami. Sebagian dari pelayat adalah para bekas tahanan politik PKI atau anggota dan simpatisan PKI. Tanpa kami duga, kami diundang memberi sambutan dan diperkenalkan sebagai ”sahabat” Mas Hardoyo.

Di depan jenazah Mas Hardoyo, kami sampaikan bahwa Mas Hardoyo adalah teman diskusi yang sering panas disebabkan kami saling berbeda pendapat. Mas Hardoyo memimpin gerakan pembubaran HMI di kalangan mahasiswa. Namun, sebagai manusia, kami ada persamaan: akan menghadap Tuhan dan pada saat seperti inilah kita harus memaafkan siapa saja yang mendahului kita. Mas Hardoyo ternyata juga dikebumikan sesuai dengan ajaran agamanya.

Beberapa tahun lalu Presiden SBY menganugerahkan kepada Pak Syafrudin Prawiranegara pahlawan nasional. Dapat dikatakan, Pak Syafrudin bisa mereprentasikan pemimpin Masyumi yang hak-hak sipilnya pernah direnggut. Kebijakan Presiden SBY itu bisa dianggap sebagai penyelesaian dengan pendekatan budaya terhadap pelanggaran HAM yang dialami tokoh Masyumi dan anggotanya yang banyak dipenjarakan tanpa diadili.

Demikian juga langkah anak-anak eks Darul Islam, anak-anak pahlawan revolusi, dan juga anak-anak eks PKI yang berhimpun dalam satu organisasi merupakan pendekatan budaya penyelesaian pelanggaran HAM yang dipelopori anak-anak kita.

Dengan pendekatan budaya seperti ini dendam di antara sesama warga bangsa dengan sendirinya terkubur. Sebaliknya, minta maaf pada salah satu golongan saja lebih politis sehingga masih meninggalkan implikasi politik. Dengan pertimbangan seperti itu, Presiden SBY tak perlu minta maaf atas kejadian 1965. Pendekatan budaya justru akan lebih memperkukuh upaya rekonsiliasi nasional.

Sulastomo Ketua Umum PB HMI 1963-1966

(Sumber: Kompascetak, 31 Maret 2012)