Politik Marga dan Agama dalam Pilkada, Sesungguhnya Manipulatif

Oleh: Suhunan Situmorang*

MUNGKIN sedikit saja yang sadar dampak buruk reformasi politik – melalui Pilkada dan Pilcaleg – pada masyarakat Batak di Bonapasogit atau di wilayah yang banyak dihuni etnis Batak.

Hubungan sosial, ikatan perkerabatan, yang sebelumnya terjalin sukarela dan tulus, kian hari kian tergerus dan mengarah pada “imbalanisme”. Cara pandang orang-orang pun cenderung materialistis dan menonjolkan egosentrisme klan. Kearifan lokal yang mengajarkan solidaritas, gotong-royong (marsiadapari), kewajiban melakukan tugas berdasarkan sistem sosial Dalihan Natolu, mulai menguap.

Serbuan puluhan parpol hingga ke pelosok desa, kemudahan syarat menjadi elit politik, ambisi dan persaingan meraih kursi kekuasaan, telah begitu parah menggerus harmoni sosial yang berasal dari tatanan adat dan budaya.

Seseorang mendukung satu kandidat lebih karena alasan marga, agama, atau uang—tak peduli kualitas dan integritasnya.

***
MENJADI bupati, walikota, anggota DPRD, memang menggiurkan. Syarat yang diminta pun tak sulit. Bermodal ijazah SMA, punya dana untuk parpol dan kampanye, bisa ikut Pilkada atau Pilcaleg.

Tak perlu spesifikasi yang canggih semisal kepakaran atau pengetahuan, tak penting apakah moralitasnya baik. Bahkan seseorang yang berkelakukan kriminal dan berinteligensia rendah bisa terpilih jadi penguasa daerah atau wakil rakyat.

Untuk mencapai sasaran, segala cara mereka lakukan, termasuk membangkitkan sentimen genealogis-teritorial (marga-klan, wilayah) dan agama, memanfaatkan rohaniawan, meminta dukungan pengurus kumpulan marga di daerah hingga Jakarta.

Setiap kandidat yang bertarung dalam Pilkada atau Pilcaleg memainkan isu-isu primordial ini tanpa memikirkan efek negatifnya.

Padahal, mendukung seseorang karena alasan marga, agama, yang berlapis uang, akan membenamkan syarat penting dari seorang pemimpin: kualitas, kapasitas, moralitas, dan komitmen. Lebih dari itu, yang terjadi dan akan terus terjadi ialah, rivalitas antarmarga dan relasi sosial masyarakat adat yang kian menajam dan gersang.

***
PERMAINAN politik marga dan agama, selain manipulatif, juga berbahaya. Bupati, walikota, anggota DPRD, yang memainkan isu ini sesungguhnya pula tak peduli pada nama baik marga dan citra agamanya sesudah menjabat. Bila mereka peduli, tentu akan takut melakukan perbuatan tercela dan korupsi.

Bila masyarakat Batak ingin pemimpin yang bermutu, berdedikasi kuat untuk membangun—bukan perampok uang negara atau perusak alam—tak ada pilihan lain kecuali kesediaan menepis alasan suku, marga, agama, saat memberi suara dalam pemilihan.

Saatnya kini menghentikan dukungan pada mereka yang memanipulasi marga dan agama. Selain merusak harmoni sosial dan potensil memicu konflik horisontal, juga kian mengaburkan makna kearifan lokal dan sikap masyarakat pada kebenaran.

Memang tak ada salahnya memilih yang semarga atau sama keyakinan. Tapi, bila hanya karena alasan itu maka kandidat bupati, walikota, DPRD, dipilih padahal karakter mereka buruk, koruptor atau berbakat korup, apa yang bisa diharap?***

* Pengacara korporasi, peminat budaya, penulis novel SORDAM, bermukim di Jakarta.
(Kolom di BATAK POS, Sabtu 13 Maret 2010)

Author: John Ferry Sihotang

Geolog penafsir batu. Pegiat kuliner buku.

Berilah Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s