Jangan Salahkan Adat

Oleh Suhunan Situmorang*

DALAM sebuah diskusi bertajuk ‘Makna Adat bagi Orang Batak’ yang digagas pemuda-pemudi (“naposo bulung”) sebuah gereja HKBP di pinggiran Jakarta, satu peserta perempuan bertanya dengan nada kesal: “Kenapa sih adat Batak itu ribet, bertele-tele, memberatkan? Kenapa jadi pengurus marga yang menentukan urusan rumah tangga orang lain?”

Ia pun memberi contoh–masih dengan nada kesal–ketika ayahnya meninggal dunia. Saat itu, ia bersama ibu dan saudara-saudara sekandungnya sempat bersitegang dengan para raja adat (pengurus marga) disebabkan campur tangan (ia sebut: intervensi) yang menurut mereka sudah keterlaluan, yakni: mengenai hari pemakaman dan acara adat yang selayaknya dibuat untuk almarhum.

Sebagai nara sumber yang sebetulnya bukan pakar adat Batak (namun dipercayai jadi pembicara), mulanya saya kaget mendengar tudingan “naposo” tersebut. Walau sempat merasa tak nyaman karena seolah-olah saya pun turut bertanggungjawab atas kejadian yang membuat mereka kesal, juga penyampaiannya yang terkesan emosional dan sinistik, saya coba jelaskan dasar dan alasan para raja adat marganya bertindak demikian–kendati tak saya saksikan.

Sikapnya itu kemudian saya maklumi karena paham: ia adalah produk masyarakat metropolis yang tengah mengalami transisi untuk menemukan jatidiri yang akibat keadaan dan situasi kadang terpaksa menjadi individualis atau egois.

Tetapi intinya saya katakan, sebagai Batak, almarhum ayahnya terikat dengan marga atau klan. Karena itulah masyarakat Batak disebut bersifat kolektif; seseorang tidak berdiri sendiri seutuhnya, melainkan juga menjadi bagian dari komunitas marga, yang bahkan juga terikat dengan marga lain. Tergantung kedudukannya di suatu urusan atau kenduri adat–termasuk dalam urusan kematian–apakah “hula-hula,” “dongan sabutuha,” atau “boru.” Setiap orang (dalam hal ini laki-laki), menjadi bagian dari marganya, hingga apapun yang terjadi pada dirinya, semestinyalah menjadi urusan marga atau klan.

Dalam urusan adat tertentu seperti kematian, “dongan sabutuha” atau margalah yang berhak mengatur dan menentukan jalannya acara adat. Maka bila saat itu “dongan sabutuha” almarhum yang diwakili pengurus marga melakukan rapat untuk menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan adat kematian hingga sesudah pemakaman, itu sebagai bukti bahwa seseorang adalah juga milik marganya.

Memang, itu tak jadi sesuatu yang mutlak. Toh, setiap orang berhak untuk menolak aturan adat-istiadat, namun konsekwensinya tak lagi dianggap sebagi bagian dari komunitas adat dan perlahan-lahan eksistensinya akan lenyap dari memori para anggota masyarakat adat. Dengan kata lain, keluarga almarhum sesungguhnya berkuasa penuh atas diri almarhum: mau dibuat upacara adat atau tidak, tak akan ada gugatan dari pihak mana pun.

Saya sendiri, kata saya, sejauh ini merasa senang meleburkan diri dan menjadi bagian dari komunitas marga, juga menikmati hubungan (“partuturon”) dengan marga lain. Meski mengakui aturan atau ketentuan adat acap merepotkan, tetap butuh campur tangan marga pada diri saya, menginginkan keterlibatan dongan sabutuha dalam urusan adat, menyukai relasi
dan kedekatan saya dengan kerabat semarga. Sepanjang hidup saya sebagai bagian dari masyarakat adat, masih lebih banyak manfaat yang saya dapat ketimbang mudarat.

Manfaat tersebut tak harus diukur dengan uang, untung-rugi, atau hal-hal yang bisa diukur dengan materi. Faedah mematuhi aturan adat, menjalin dan merawat ikatan perkerabatan, tak selalu bisa dirasionalkan dasar dan alasannya. Manusia tak hanya memerlukan nalar dan rasio, juga naluri dan intuisi. Itu sebabnya saya merasa sepi bila tak dekat dengan famili, merasa rugi bila tak lagi terikat dan menjadi bagian dari tradisi.

***
BERIKUTNYA, permintaan yang sama muncul dari kelompok-kelompok pemuda lainnya, bahkan di luar gereja dan pernah sekelompok kaum muda Batak (25-35 tahun) yang menyebut diri mereka orang Sipirok-Angkola dan Mandailing.

Pasti pula di tiap pertemuan ada yang menanyakan hubungan atau masalah adat dengan agama, yang saya coba sederhanakan jawabannya: kembalikan saja ke Hukum Tuhan yang Sepuluh itu; bila menurutmu aturan adat melanggar salah satu atau lebih, jangan lakukan. Namun bila ternyata tak ada, kenapa harus dipertentangkan? Apakah dalam praksis adat-istiadat ada, misalnya, disuruh menyangkal Tuhan, mencuri, berzinah, membenci, mendengki, dan sebagainya? Saya jamin tak ada, dan kalau ada, silakan sebut dalam urusan atau acara adat mana. Demikian halnya pada peserta Muslim, hal yang sama saya katakan pula: bila menurutmu melanggar akidah, tak usah dilakukan.

Kesimpulan yang bisa saya sarikan dari beberapa acara tukar-pikiran semacam itu: begitu banyak orang, khususnya kaum muda, alergi dan mencurigai adat Batak (untuk tak menyebut antipati), disebabkan ketidakpahaman belaka. Mereka tak cukup paham esensi dan maknanya, ditambah praktik acara adat yang memang kian bertele-tele dan mulai mengada-ada, plus pengaruh doktrin agama sekte tertentu yang cenderung skriptualis (memahami teks kitab suci apa adanya dan tanpa kemampuan yang memadai untuk menafsir), membuat adat Batak kerap disikapi secara keliru.

Saya tidak tahu persis penyebabnya, apakah itu karena kesalahan orangtua, pengurus marga, gereja, alim-ulama, atau masyarakat yang menggelutinya.***

*Pengacara korporasi, peminat budaya, penulis novel SORDAM, mukim di Jakarta.
(Dimuat di koran Batak Pos, 10 April, 2010)

Author: John Ferry Sihotang

Geolog penafsir batu. Pegiat kuliner buku.

Berilah Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s