G30S dan Permintaan Maaf

Oleh Franz Magnis-Suseno SJ

Ada berita mengejutkan: Presiden, katanya, mau mengajukan permintaan maaf kepada para korban segala pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanah Air sejak Indonesia merdeka.

Rencana Presiden ini menuntut sikap kita juga. Kalau di sini saya membatasi diri pada pelanggaran-pelanggaran pasca-Gerakan 30 September (G30S), itu bukan untuk meremehkan pelanggaran-pelanggaran lain. Namun, semata-mata karena raksasanya jumlah orang yang menjadi korban, kompleksitasnya latar belakangnya, beban ketersentuhan emosional, dan kepekaan yang sampai hari ini masih tersisa dalam masyarakat.

Menghindar dari simplifikasi

Dari luar negeri, kasus pelanggaran kelihatan jelas. Penumpasan sebuah kudeta kok bermuara pada pembunuhan massal terhadap apa saja yang berbau komunis, disusul kebijakan resmi negara yang menghancurkan eksistensi serta menstigmatisasi sebagai manusia terkutuk jutaan masyarakat yang sedikit pun tidak terlibat, dengan ratusan ribu orang ditahan selama lebih dari 10 tahun. Tak dapat diragukan, kejadian-kejadian itu termasuk salah satu kejahatan terbesar terhadap umat manusia di bagian kedua abad ke-20.

Akan tetapi, masalahnya tak sesederhana itu. Kita bisa bertanya: mengapa 46 tahun sesudah peristiwa itu emosi-emosi anti-”PKI” masih begitu kuat; mengapa pengakuan mereka yang pernah ditahan, disiksa, dan dikucilkan merupakan korban begitu sulit? Apakah hanya karena indoktrinasi Orde Baru (misalnya lewat film Pengkhianatan G30S/PKI)?

Sejak 1964, saya studi teologi di Yogyakarta. Waktu itu saya semakin khawatir jangan-jangan Indonesia diambil alih oleh kaum komunis. Kesan saya, masyarakat bukan komunis buta terhadap bahaya itu. Namun, tsunami anti-PKI sesudah G30S menunjukkan bahwa saya keliru. Ternyata PKI dibenci dan ditakuti, tetapi orang tak berani mengungkapkannya karena takut dicap anti-Nasakom, ”komunisto-fobi”, atau—lebih gawat—”antek Nekolim”.

Kita ingat: 1995, Pramoedya Ananta Toer—yang selama 13 tahun ditahan, salah seorang sastrawan Indonesia paling diakui secara internasional—mendapat hadiah Magsaysay. Namun, Mochtar Lubis dan sejumlah sastrawan lain protes keras. Bukan karena mau balas dendam, melainkan karena di tahun-tahun sebelum G30S Pramoedya menjadi penghasut yang menyerukan ”pengganyangan” terhadap ”kebudayaan Manikebu, komprador, imperialis, dan kontrarevolusi”, ”kebudayaan setan yang seyogianya sudah harus tidak lagi mengotori bumi Indonesia”.

Pramoedya hanya salah satu. Pada tahun-tahun itu semua yang tak tunduk terhadap kebijakan Soekarno yang pro- PKI dihantam dan diancam. PKI menyerukan pengganyangan ”tujuh setan desa” dan ”tiga setan kota”, para lawan politiknya dicap ”Masyumi”. Masyumi sendiri yang pada 1960 dilarang Presiden Soekarno difitnah sebagai musuh revolusi. CGMI menyerukan pembubaran HMI. Suasana penuh kebencian, intimidasi, dan fitnah terhadap segala apa yang anti-PKI itulah yang meledak sesudah G30S.

Sekarang sudah hampir pasti (baca buku John Roosa) bahwa G30S memang dirancang oleh Aidit dan bukan sekadar gerakan beberapa opsir kiri Angkatan Darat (versi PKI dan Cornell Paper tulisan kondang McVey/Anderson). Betul, ”kebijakan” Aidit ini tidak disahkan oleh Politbiro PKI. Kebijakan politik komunis umumnya memang tak ditentukan dalam politbiro, tetapi langsung oleh pimpinan/sekretaris jenderal partai. Bukankah selama September 1965 orang-orang PKI bicara tentang ”revolusi yang hamil tua”? Bukankah kader Pemuda Rakyat disuruh siap-siap?

Yogyakarta pada 1 Oktober 1965 diambil alih oleh Dewan Revolusi. Kami waktu itu belum tahu bahwa pengambilalihan itu terjadi dengan membunuh Komandan Korem Kolonel Katamso dan anggota stafnya, Letkol Sugiono. Pada 4 Oktober, kami mendengar, mereka yang diculik ternyata langsung dibunuh (suatu brutalitas yang sulit dimengerti: masak sandera dibunuh sebelum coba diadakan perundingan). Saya langsung teringat kebrutalan komunis di sekian negara di dunia. Kesan saya, orang-orang di Yogyakarta diliputi rasa waswas, seakan-akan tahu ada darah mengalir dan akan ada darah mengalir lagi. Mereka masih ingat peristiwa Madiun, 17 tahun sebelumnya, saat PKI membunuh sekitar 4.000 orang non-kombatan.

Akhir Oktober 1965, saya membaca di koran bahwa di Banyuwangi ditemukan sumur berisi 80 mayat santri. Di Yogya, RPKAD sudah sejak 20 Oktober melakukan pembersihan terhadap ”PKI”, didukung masyarakat yang antikomunis. Banyak tokoh komunis dieksekusi. Di Jawa Timur, dan sejak Desember juga di Bali dan tempat lain, para pemuda mulai membunuhi orang-orang PKI. Pembunuhan itu berlangsung sampai Februari 1966. Taksiran jumlah terbunuh setengah juta dianggap realistis.

Mengerikan? Betul! Namun, sindiran Roosa bahwa pembunuhan itu policy terencana Soeharto saya anggap naif. Pembunuhan-pembunuhan itu—di mana militer memang sangat terlibat—merupakan akibat segala ketegangan yang terakumulasi selama tahun-tahun sebelumnya yang menciptakan situasi yang oleh Mohammad Roem disebut ”mereka atau kami”.

Hal yang sepenuhnya jadi tanggung jawab Soeharto adalah kebijakan resmi negara sesudah 11 Maret 1966. Suatu kebijakan yang sama sekali tak perlu karena PKI sebagai kekuatan politik sudah hancur, sedangkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab seharusnya mengusahakan rekonsiliasi. Dasar kebijakan yang diambil justru sebaliknya: menciptakan rasa benci dan dendam gelap, yaitu penghancuran kehidupan serta stigmatisasi ”orang-orang terlibat/tak bersih lingkungan” itu sebagai warga-bangsa yang jahat.

Sudah tiba waktunya

Sekarang, 46 tahun kemudian, sudah tiba waktunya kita berani menghadapi kenyataan dan mengambil sikap yang bermartabat. Betul bahwa latar itu membuat kita mengerti mengapa sampai terjadi sesuatu yang sedemikian mengerikan. Kompleksitas itu membungkamkan stigmatisasi bangsa Indonesia pasca-1965 sebagai bangsa pembunuh oleh luar negeri.

Namun, memahami latar belakang tak berarti membenarkan apa yang terjadi. Kita harus berani menyebut jahat apa yang jahat. Secara sederhana: Betapa pun suasana politik waktu itu dipenuhi permusuhan dan saling mengancam karena mengganasnya wacana PKI, tetapi meluasnya reaksi anti-G30S menjadi pembunuhan liar besar-besaran—apalagi rancangan pemerintahan Soeharto—tidak dapat dibenarkan. Kita perlu mengakui hal itu.

Oleh karena itu, kalau Presiden mau minta maaf atas segala pelanggaran hak-hak asasi manusia pada masa lampau, termasuk atas pelanggaran hak-hak asasi dalam tsunami antikomunis pasca-G30S, mari kita dukung!

Dengan minta maaf kita akan dibebaskan dari sisa kebencian dan dendam warisan pemerintahan Soeharto. Kita tahu, orang yang hatinya masih ada dendam dan benci tak dapat menghadap Pencipta dengan rasa baik. Kita pun ikut bersalah. Bersalah karena kita tidak menyebutkan jahat apa yang jahat, bersalah karena tidak mengakui para korban sebagai korban. Permintaan maaf akan membebaskan hati kita juga.

Franz Magnis-Suseno SJ Rohaniwan; Guru Besar Pensiunan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

(Sumber: Kompascetak, Sabtu 24 Maret 2012)

Inspirasi Kompas: April Mop

Oleh Budiarto Shambazy

Sebagai warga, saya bingung dengan aneka argumen pro dan kontra tentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang direncanakan diumumkan 1 April mendatang. Apalagi, dalam pro dan kontra tersebut terkandung pula berbagai elemen  yang realistis.

BBM itu produk strategis yang memutar bukan hanya roda kendaraan, melainkan juga roda kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Tanpa BBM, rakyat tidak bisa ke mana-mana karena kendaraan-kendaraan umum tidak jalan, listrik mati, industri tidak bergerak, dan seterusnya.

BBM merupakan hasil kekayaan alam. Maka, jika merujuk ke UUD 1945, penguasaan, eksplorasi, ketersediaan, pengilangan, distribusi, dan harga BBM tidak boleh membebani rakyat.

Apa lacur, kita bukan lagi negeri yang mampu menguasai, mengeksplorasi, mengilang, menyediakan, dan mendistribusikan BBM sehingga harganya terjangkau. Cuma Orde Lama yang lumayan berhasil menunaikan tugas itu. Sejak Orde Baru sampai kini semua pemerintahan praktis gagal.

Oleh sebab itulah kita mengenal subsidi BBM. Bahkan, ketika kita masih anggota OPEC yang mengekspor BBM dan masih menyandang negara kaya minyak bumi, subsidi tetap berlangsung.

Di mana letak kesalahannya? Telah berulang kali diketengahkan di rubrik ini argumen bahwa kekeliruan kita yang sangat prinsipiil adalah mau saja ditekan lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Dunia, IMF, dan juga negara-negara Barat.

Kesalahan kita yang berlangsung sejak Orde Baru itu adalah dililit utang luar negeri. Jika jumlah utang luar negeri Orde Lama berkisar hanya 2,5 miliar dollar AS, pada era Orde Baru jumlahnya meroket sampai lebih dari 100 miliar dollar AS.

Pada akhir 1960-an, kita dipaksa menyetujui megaproyek-megaproyek yang belum dibutuhkan rakyat yang dikarang-karang oleh konsultan-konsultan ekonomi Barat atas pesanan Bank Dunia, IMF, dan Barat. Maka, dibutuhkanlah pendanaan proyek yang bernama pinjaman luar negeri.

Pinjaman itu digelembungkan dan sebagian dibagikan kepada elite penguasa. Inilah awal dari KKN yang mengatasnamakan ”pembangunan” yang hanya menguntungkan elite penguasa negara-negara pusat (centres) dan pinggiran (peripheries) alias peminjam utang luar negeri.

Pada saat utang luar negeri makin menumpuk sehingga baru bisa dilunasi kelak oleh anak-cucu kita, pemerintah kita dipaksa menjual konsesi migas dan tambang kepada multinational corporations (MNC) negara-negara Barat. Ketergantungan inilah yang berlangsung sampai sekarang.

Tentu ada pemimpin-pemimpin yang berusaha melepaskan diri dari jeratan tersebut walau akhirnya gagal. Menurut saya, dua periode kepemimpinan saat ini, SBY-JK dan SBY-Boediono, kurang berusaha keras untuk lepas dari hegemoni ini.

Itu sebabnya utang luar negeri melonjak drastis sejak tahun 2004, kini sekitar Rp 1.700 triliun. Itu juga yang jadi penyebab APBN kita pincang karena sebagian disisihkan hanya untuk membayar utang serta cicilannya dan juga untuk subsidi BBM.

Ironisnya, dari sekitar Rp 1.400 triliun anggaran belanja per tahun mungkin tak lebih dari seperlimanya ditujukan untuk menyejahterakan rakyat. Sebagian besar anggaran dipakai untuk, istilahnya, membiayai jalannya pemerintahan.

Anggaran itulah yang dikeluarkan untuk membayar gaji PNS yang naik gaji setiap tahun, membeli pesawat kepresidenan, mendanai studi banding anggota DPR, memodernisasi peralatan Polri untuk menghadapi demonstrasi, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah ini anggaran yang sehat?

Lebih ironis lagi, anggaran itulah yang paling banyak dikorupsi pejabat dan politisi! Jadi, rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga tak terjangkau untuk mendukung menyehatkan anggaran yang dikorupsi.

Singkatnya kita, rakyatlah, yang menopang jalannya pemerintahan yang terbukti kurang efisien serta pejabat dan politisi yang mengorupsi anggaran. Lalu, apakah menurut Anda ini adil?

Jadi, persoalannya bukan rakyat setuju atau tidak dengan kenaikan harga BBM, melainkan basmilah dulu korupsi dengan serius. Meminjam idiom politik di Amerika Serikat, ”It’s the corruption, stupid!

Kini terungkap pula berbagai fakta baru yang makin mencerdaskan kita, rakyat, bahwa yang terjadi bukan melulu subsidi BBM. Salah satunya, misalnya, hitung punya hitung pemerintah ternyata justru menerima surplus dari penjualan BBM.

Juga mulai terkuak bahwa harga BBM untuk transportasi yang dikilang/diimpor dari luar negeri lebih mahal. Mengapa kita tidak investasi membuat kilang sendiri dan mengapa harus impor dari luar negeri sehingga harga BBM terjangkau?

DPR periode yang lalu pernah membentuk Pansus BBM yang berniat menguak misteri ini. Namun, berhubung politik kita transaksional, Pansus itu akhirnya masuk angin.

Dan, kini rakyat melancarkan protes terhadap rencana kenaikan harga BBM. Pemerintah malah menuding ada upaya makar dan untuk itulah TNI diterjunkan untuk mengamankan situasi.

Lagi-lagi reaksi yang ”tidak bunyi” yang kasatmata melanggar aturan. Lagi pula siapa yang mampu melancarkan kudeta kalau bukan ”orang dalam” sendiri yang pegang komando?

Saya orang awam mungkin bodoh, tetapi lama-lama merasa pintar ikut berdebat karena pro dan kontra kenaikan harga BBM main jadi, seperti kata SBY, ”gerakan aneh”. Saya sih berharap yang aneh-aneh saja yang akan terjadi, termasuk April Mop, karena pas 1 April ada pengumuman harga BBM batal naik. Hore….

(Sumber: Kompascetak, Sabtu 24 Maret 2012)

Kepalaku Terbuat dari Kecelakaan

Oleh John Ferry Sihotang

Kepalaku terbuat dari kecelakaan. Tapi di dalam kecelakaan itu tak ada rok mini. Dan kepalamu terbuat dari kekuasaan, yang memboikot semua rok mini. Rok mini yang suka membungkus gorengan politik dan ekonomi. Nenek moyangku pernah bilang, “Tuntutlah ilmu sampai ke utara, supaya kepalamu mampu mencipta celana panjang atau rok panjang.” Tapi kepalamu mencipta rok mini melulu. Nenek moyangku memang tak pernah sekolah sampai ke negeri utara. Tapi, andai ia jadi kaca pembesar, ia takkan bikin roket dari jerigen minyak melulu. Ia juga takkan mau mencuri palu dari gedung pengadilan. Dan ia takkan mencuri gergaji milik tetangganya sendiri.

Aduh. Siapa yang bikin negara macam ini. Seperti kecelakaan yang sedang merobek-robek kepalaku. Aduh. Aku tak tahu bagaimana kepala kalian sibuk merobek rok mini. Ada pula yang ingin menggantung rok mini di tubuh Mona(s). Mona memang tinggi cantik dan langsing, tapi ia tak suka pakai rok. Ia suka memakai kalung emas dari sebuah revolusi. Tapi Mona tak suka mengoleksi cincin. Apalagi cincin keberulangan dari mulut yang tak pernah disikat. Kau tak punya odol dan sikat gigi, ya. Nih, aku pinjamkan keset dan kain lap.

Di gedung sebelah, sebuah spiker rusak berteriak keras-keras: Bersatulah rok mini dari Sabang sampai Merauke! Lalu mereka bersatu di bawah lindungan atap bewarna hijau. Hijau keemas-emasan. Dari dulu memang para rok mini itu suka mengunyah kalkulator di mulutnya. Seperti mereka suka mendengar lagu-lagu perjuangan yang bercerita tentang mitos-mitos keadilan. Mereka juga suka membaca buku-buku filsafat ekonomi terbitan Jerman. Karena itulah para rok mini makin pintar berteori. Bagi mereka, anggaran paling bagus adalah anggaran yang terbuat dari bantal-bantal paling guling, jas-jas paling putih, dan kursi-kursi paling empuk. Tenang saja, seru sebuah rok mini, hanya butuh ratusan miliar lembaran kertas (yang sibuk mencipta uang) untuk semua itu.

Salam. Salam. Salam untuk para rok mini yang merawat tikus sekaligus kucing di sakunya. Salam dari kecelakaan yang terbuat dari kepalaku. Kalian suka bir, tak. Ini bir hitam aku siapkan untuk kita teguk bersama. Mari. Mari. Bernyanyilah dengan bibir paling indah di dunia. Maka seluruh rok mini pun berkibar-kibar hingga sebuah lelah membentur kepala. Lalu mendengkur tak henti seperti arloji mati. Rok mini terus mendengkur riuh. Menghibur kecelakaan dan kepalaku dengan sebuah negara yang tak pernah mandi.

Maret, 2012