Pribumi

Oleh Ahmad Arif

Kulit saya coklat dan rambut nyaris lurus. Mata tidak sipit. Sepanjang ingatan, kami turun-temurun dari Jawa, walaupun ayah memberi nama berbau Arab. Setidaknya, sudah empat generasi, nama keluarga kami berbau Arab.

Tampilan fisik saya di atas, pasaran di Asia Tenggara. Asalkan tidak berbicara, saya mudah menyaru di pasar-pasar Malaysia atau Thailand. Bahkan, saat tinggal di Jepang, beberapa kali saya dikira orang setempat dan diajak bicara dalam bahasa lokal.

Di Singapura, sopir taksi cas-cis-cus mengajak bicara Mandarin, bahkan memberi selamat tahun baru Imlek. Sambil berterima kasih, saya katakan saya tidak merayakan Imlek. Ketika saya bilang “asli” Jawa, Indonesia, dia tak percaya. Yakin dia mengatakan, pasti saya keturunan China juga meski berkulit coklat. “Orang Jawa banyak yang campur. Keponakan saya di Surabaya menikah dengan Jawa, anaknya mirip Bapak,” ujarnya.

Ucapan sopir taksi ini seperti menyederhanakan pemikiran pakar genetika populasi asal Italia, Luigi Luca Cavalli-Sforza (2000). Menurut Sforza, ciri fisik berbeda, misalnya warna kulit hitam atau putih, tak lebih sebagai adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Secara ilmiah, tidak ada alasan menjadi rasis.

Orang berkulit putih karena tubuh mereka tidak mengembangkan unsur melanin-dari kata Yunani melas yang berarti ‘hitam’-sebagai proteksi terhadap sinar matahari. Sebaliknya, masyarakat di zona tropis, mengembangkan warna kulit hitam untuk mengatasi terpaan sinar matahari. Maka, menurut Steve Olson (2003), perbedaan bentuk manusia, tak lebih dari kecelakaan sejarah dan lelucon biologis. Tak lebih dari persoalan topeng atau kostum yang bisa berubah-ubah.

Perjalanan leluhur

Sebagai bagian dari riset “asal-usul manusia Indonesia”, sampel darah saya telah diuji oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Ternyata, jejak genetika dalam darah saya justru “membenarkan” prasangka sopir taksi di Singapura itu.

Uji DNA dengan marka mitokondria mengelompokkan saya dalam haplogrup F1a1a. Menurut Soarez (2008), kelompok genetik F1a1a terbentuk di China bagian selatan sekitar 9.000 tahun lalu, kemudian menyebar ke kawasan barat dan selatan Asia Tenggara, seperti Thailand dan Semenanjung Malaysia.

Penanda F merupakan tipe Austroasiatik, yang bermigrasi secara bergelombang ke Nusantara hingga zaman es terakhir sekitar 20.000 hingga 6.000 tahun lalu. Saat itu, bagian barat Nusantara (Jawa, Sumatera, dan Kalimantan) masih menyatu dengan daratan Asia. Migrasi ini jauh sebelum kedatangan penutur Austronesia dari Taiwan (out of Taiwan) ke Nusantara sekitar 5.000 tahun lalu. Perlu dipahami, migrasi yang terjadi bisa jadi tidak searah, sangat mungkin bersifat timbal balik.

Tanda 1a1a di belakang huruf F menunjukkan mutasi gen yang menandai persinggahan leluhur. Semakin panjang huruf dan angka di belakang F, artinya semakin banyak persinggahan selama migrasi dari China selatan sebelum tiba di Jawa.

Jadi, secara maternal atau melalui garis ibu, setidaknya saya memiliki trah China selatan. Walaupun kalau dirunut lebih jauh lagi, gen saya mengabarkan migrasi nenek moyang dari Afrika.

Analisis genetik beragam populasi manusia membuktikan, semua manusia modern atau Homo sapiens berasal dari Afrika yang secara bergelombang menyebar ke berbagai belahan dunia sekitar 120.000 tahun lalu dan 60.000 tahun lalu (out of Afrika). Sebagian kemudian tiba di Papua sekitar 50.000 tahun lalu.

Dengan latar belakang genetik ini, pantaskah saya disebut pribumi, sebagaimana klaim pengunjuk rasa pekan lalu?

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pribumi sebagai “penghuni asli; yang berasal dari tempat bersangkutan”. Jelas bahwa secara bergenerasi saya lahir di Indonesia, bahkan sebelum negara ini terbentuk, nenek moyang saya telah menetap di Jawa.

Mengacu pada definisi itu, bolehlah saya mengklaim diri sebagai “pribumi”, yang oleh Belanda diejek sebagai “inlander” dan dipersamakan dengan anjing. Pengumuman yang dipasang di sejumlah tempat menyebutkan “Verboden voor honden en inlanders” berarti ‘Inlander dan anjing tidak boleh masuk’.

Namun, sekalipun pribumi, ternyata saya bukan orang asli. Tak ada yang benar-benar asli, kecuali mungkin manusia purba seperti Homo erectusatau Java Man, yang diperkirakan menghuni Jawa sekitar 700.000-1 juta tahun lalu. Belakangan ditemukan Homo floresiensis yang diperkirakan mendiami Pulau Flores 100.000-60.000 tahun lalu. Tetapi, bisa jadi, mereka pun dulu bermigrasi entah dari mana.

Daripada mempersengketakan pribumi dan nonpribumi-dikembangkan kolonial Belanda untuk diskriminasi-apa tidak lebih baik memikirkan persoalan besar negeri ini, seperti ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan pemicu bencana?***

 

Gerakan Murka dalam Demokrasi

Oleh F Budi Hardiman

Filsuf Jerman abad ke-18, Immanuel Kant, pernah memberi nasihat tentang perkawinan. ”Orang,” begitu tulisnya, ”mengenyangkan nafsu tidak lewat cinta, tetapi lewat perkawinan”. Seberapa privat pun, nasihat itu menyingkap sesuatu yang politis. Politik tidak beroperasi dengan cinta, tetapi dengan kuasa.

Seperti seks, kuasa adalah juga nafsu yang tidak berbentuk dan liar jika tidak didisiplinkan. Lembaga kuasa adalah hukum, seperti juga perkawinan yang dalam pengertian yang paling kasar adalah pendisiplinan seks. Dalam pagar kelembagaan keduanya menjadi lebih rasional, disiplin, dan dimuliakan ke taraf peradaban.

Populisme dan pendulum sejarah

Rasionalisasi kuasa dalam sistem hukum, seperti juga rasionalisasi seks dalam perkawinan, dilaksanakan dengan pengendalian diri yang penuh susah payah, tidak jarang berakhir dengan kegagalan.

Nafsu bisa lebih besar daripada kerangkengnya. Susah payah ini tampak jelas dalam lanskap politik kontemporer ketika akhir-akhir ini populisme kanan bangkit di beberapa negara demokratis, termasuk di Indonesia. Para pemimpin mereka membakar emosi massa dengan ujaran-ujaran kebencian kepada para imigran, minoritas, bahkan kepada otoritas yang sah.

Media sosial membuat seduksi politis ini menjadi viral dan massa dengan kepala penuh prasangka siap dikerahkan untuk mendestabilisasi negara.

Entah itu partai, seperti Front National, Lega Nord, Vlaam Belang, FPÖ, atau ormas, seperti Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA) dan ormas tertentu di Indonesia, dengan keragaman ideologi adalah kekuatan-kekuatan konservatif yang oportunis di negeri mereka masing-masing.

Kesulitan dengan populisme adalah hubungannya dengan demokrasi. Keduanya melibatkan populus atau rakyat, tetapi kata itu dipahami berbeda. Sementara dalam demokrasi, rakyat itu adalah para warga negara, pekerja, asosiasi-asosiasi, partai-partai, dan seterusnya atau demos, rakyat dalam populisme adalah ”massa yang tidak terdiferensiasi”.

Kerumunan ini bersuara atas nama demokrasi, tetapi sesungguhnya tujuan populis tidak pernah demokratis karena sebuah politik sentimental condong menerjang batas-batas negara hukum. Populisme bimbang antara demokrasi perwakilan dan demokrasi plebisit. Pada ambiguitas inilah letak masalahnya: antara populisme dan demokrasi ada intimitas sekaligus pengkhianatan.

Para populis kanan marah terhadap demokrasi liberal, para elite yang berkuasa dan globalisasi. Di Amerika Serikat (AS) dan Eropa, globalisasi dituduh memperlemah kedaulatan negara dan dianggap biang keladi problem terorisme dan pengungsian. Intonasi nasionalistis proteksionistis yang sangat tinggi dalam pidato pelantikan Donald Trump mewakili sikap populis kanan di mana-mana dewasa ini.

Alih-alih universalisme nilai-nilai, mereka membela partikularisme dengan paranoia terhadap pluralisme. Sementara di Eropa dan Amerika Serikat terjadi penguatan nasionalisme, di Indonesia menyempit pada konservatisme Islam. Sentimen agama dan ras merupakan alat seduksi favorit bagi para populis kanan untuk pengerahan massa.

Bagaimana memaknai kebangkitan populisme kanan dalam politik global? Mengingat penguatan populisme, entah sebagai gerakan atau partai, yang terjadi di banyak negara, boleh jadi gelombang globalisasi saat ini mulai dibendung dengan tameng- tameng partikularisasi.

Meminjam analisis Hermann Broch, pendulum sejarah sedang berayun dari globalisasi ke partikularisasi, dari kosmopolitanisme ke regionalisme dan nasionalisme atau bahkan sektarianisme. Jika demikian, radikalisme Islam pada gilirannya telah merangsang syahwat para pemuja eksklusivisme yang dapat mengantar politik global ke ambang era populisme kanan.

Menerjang prosedur

Para populis dilambungkan oleh keyakinan bahwa rakyat, kerumunan yang turun ke jalan, lebih baik daripada elite pemerintah dan elite politis telah mengkhianati rakyat. Mereka menebar sentimen anti partai dan membenci politik perwakilan. Musuh besarnya adalah elitisme dan pluralisme. Para pemimpin populis, seperti Trump di Amerika, Le Pen di Perancis, Lutz Bachmann di Jerman, Geert Wilders di Belanda, berfungsi sebagai ego-ideal para pengikut mereka.

Dalam personalisasi politik itu, jarak antara para pengikut dan sang pemimpin nyaris raib bersamaan dengan ditangguhkannya daya kritis mereka.

Populisme tak suka intermediasi negara hukum dan condong menerjang prosedur demi tujuan-tujuan mereka. Jika dibiarkan, kerumunan dapat mendikte pemerintah atau pengadilan. Terjadilah mobokrasi atau—memakai ilustrasi Plato—kooptasi kepala oleh selangkangan.

Ada alasan yang perlu diperhitungkan mengapa populisme menerjang prosedur. Prosedur mapan, seperti mekanisme undang-undang dan peradilan, dianggap sebagai alat kepentingan elite belaka. Populisme lahir dari rahim ketimpangan sosial, alienasi politis, dan ketidakpercayaan pada elite politis. Gerakan murka boleh dikatakan sedang mempertontonkan problem sosial yang selama ini ditutupi: demokrasi telah dibajak para oligark.

Dari mulut para demagognya disemburkan narasi tentang luka-luka rakyat, tentang ancaman Islamisasi Barat, atau— di Indonesia—tentang nyeri kolektif akibat penodaan agama. Dalam murkanya terhadap kemapanan (establishment), kerumunan lupa bahwa para pemimpin mereka juga merupakan bagian dari oportunisme politis yang mereka lawan. Massa tak lebih dari perkakas para oligark yang telah lama bercokol dan ingin menjaga aset mereka.

Populisme bukanlah solusi atas problem sosial, melainkan simtom dari penyakit sosial. Gerakan ini menyiratkan lemahnya fungsi pemerintahan demokratis dan masih tangguhnya cengkeraman oligarki. Baginya mangsa paling empuk adalah demokrasi elektoral karena pada saat suksesi kuasa berlangsung, dana sangat besar digelontorkan dan mekanisme hukum melemah.

Populisme kanan tidak memperkuat demokrasi. Sebaliknya, karena tak mengindahkan prosedur, ia justru mendestabilisasi mekanisme demokratis dan mengancam keutuhan nasional. Nafsu tak dapat bersanding dengan argumen. Begitu juga populisme bukanlah pasangan ideal bagi demokrasi.

Menimbang populisme

Sebagai gerakan oposisional, populisme kanan mengancam negara hukum demokratis dari dua sisi. Pada sisi sistem politis, gerakan ini mendestabilisasi negara hukum karena dapat menekan parlemen, mendikte pemerintah, atau mengancam pengadilan dan polisi. Pada sisi masyarakat, warga mereka meracuni ruang-ruang publik dengan ressentiment (kebencian atau sikap permusuhan) dan ujaran-ujaran kebencian terhadap elite, minoritas, ataupun para pendatang.

Dalam masyarakat kita, populisme muncul dari kasus penodaan agama yang didakwakan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pemerintah membendung gerakan ini dengan memperkuat kedua sisi tersebut. Pada sisi sistemis pemerintah tegas membela rasionalitas prosedur demokratis dengan melakukan tindakan hukum kepada para provokator dan juga mereka yang diduga terlibat rencana makar dalam Aksi 212.

Pada sisi masyarakat madani (civil society), pemerintah membersihkan kanal-kanal komunikasi publik dengan melakukan konsolidasi nasional dengan kelompok-kelompok masyarakat dan militer serta dengan mengendalikan hoaks dalam media-media sosial.

Di beberapa negara, seperti Austria, Italia, dan Jerman, populisme berhasil meraih sosok formalnya dan menjadi partai politis. Intimitas dan pengkhianatan atas demokrasi yang melekat pada populisme menyebabkan kesulitan baginya sendiri ketika gerakan ini menjadi partai dan menduduki sistem pemerintahan.

Pertama, koalisi partai-partai konservatif kanan tidak dapat rukun saat berada dalam sistem pemerintahan; mereka secara ideologis bertikai satu sama lain. Kedua, ruang bertindak partai-partai kanan dibatasi oleh administrasi politis harian sehingga jurang antara janji-janji kampanye dan kenyataan makin lebar. Dusta menjadi keniscayaan politis. Ketiga, partai-partai kanan juga harus tunduk pada mekanisme parlementer, padahal mereka cenderung menolak mediasi.

Gerakan murka yang menurut kodratnya oposisional, jika menduduki pemerintahan, terancam untuk gagal. Wajah ganda gerakan anti partai sekaligus partai anti partai membuat partai populis dilihat entah sebagai mitra yang mencurigakan atau sebagai wakil establishment.

Jadi, mengingat kembali perkataan Kant di atas, hanya lewat lembaga perkawinan nafsu dikenyangkan. Begitu juga, hanya lewat prosedur negara hukum demokratis kekuasaan menjadi rasional. Populisme bukan pasangan ideal demokrasi. Jika dipaksakan, demokrasi populis tak lebih daripada ”perkawinan tak bahagia” yang penuh kegalauan nafsu dan perselingkuhan.

F Budi Hardiman, Pengajar Filsafat Politik di STF Driyarkara

Sumber: kompas.id, 2 Maret 2017

Romo Mangun, Pejuang Kemanusiaan

Oleh ST Sularto

Sergius Sutanto, pengarang Romo Mangun: Sebuah Novel butuh satu tahun lebih untuk membangun sosok karakter Romo Mangun. Lewat banyak wawancara, studi pustaka, melacak berbagai jejak langkah termasuk warisan karya Romo Mangun, dia berhasil menemukan kekhasan Romo Mangun. Opsi dasar perjuangan dan api semangat Romo Mangun mencakup semua bidang dan ranah keahlian dan kegiatan. Pemikiran dan karyanya merupakan obsesinya bagi penghargaan manusia dan kemanusiaan. Sergius mampu menangkapnya secara tepat dan tajam, tidak direduksi faktor-faktor sampingan lainnya, menarik satu benang penceritaan yang enak dinikmati.

Dibuka dengan Prolog tentang kepongahan kekuasaan lewat pengepungan tentara pada 17 Juni 1989-selagi Romo Mangun mempersembahkan misa di Sumberlawang (Kedung Ombo)-disisipi teriakan sarkastis “bedhil bae, ilang perkara.”, kisahnya menggebrak halaman-halaman awal (hal xxiv-xxx).

Epilog menutup kisah perjuangan yang dibagi secara kronologis, terasa sebagai kronik sebagian kegiatan yang dianggap oleh pengarang menonjol. Cerita diakhiri dengan pertemuan imajiner Romo Mangun dengan ibunya, Ibu Sumadi, yang sudah meninggal. Bu Sumadi melambaikan tangan, persis sama ketika Mangun meninggalkan rumah Jalan Poncol 66, menuju stasiun kereta api Magelang, masuk seminari menengah di Kotabaru.

Dengan beragamnya warna dan luasnya kegiatan Mangun, pengarang bekerja ekstra ketat agar benang merah yang ditariknya tidak berbelok. Benang merah itu dipegangnya erat-erat, nyaris kaku dalam membangun fiksi biografi Romo Mangun.

Bagian Penutup, sekaligus klimaks novel-terpenting kisah perjuangannya membela hak asasi kemanusiaan-dinarasikan dramatis, betapa Mangun dan Frater Yatno bermain-main dengan kematian. Ibarat intelijen, Frater Yatno-rekan kerja dan murid perjuangannya-yang tertangkap tentara merasa hidup dan mati tinggal berdinding tipis (hal 390-391). Yatno merasa masih boleh hidup dalam kesempatan kedua. Ia hanya dibawa putar-putar, lantas ditinggalkan di pinggir jalan, tidak ditembak mati di kegelapan malam. Begitu juga Romo Mangun. Harus mengapung di atas rakit selama tujuh hari di tengah genangan Waduk Kedung Ombo-sendirian-menghindari keganasan tentara. Setelah keadaan mulai tenang, penduduk menjemput Mangun kembali (hal 394).

Haus. Haus. Haauus.

Pengalaman sebagai Tentara Pelajar menanamkan kebencian lain, di samping terhadap praktik penjajahan Belanda dan Jepang, juga nafsu rendah manusia. Rintihan seorang kakek yang dituduh mata-mata Belanda, “haus-haus”, tertanam dalam hati Bilyarta. Bersama temannya, Darman dan Pujiono, ia tidak berani memberikan air, tidak juga berani mendekat. Mereka yang bertugas jaga malam itu membiarkan kakek tua tertuduh mata-mata itu merintih kehausan (hal 93).

Benarkah kakek itu mata-mata NICA? Tidak jelas. Sebab, setelah NICA membakar desa dan membunuhi penduduknya-markas pejuang di Mranggen-kakek itu tertangkap hidup-hidup oleh tentara Republik. Dia selamat karena bersembunyi di tengah kebun jagung. Disiksa habis-habisan, lantas dionggokkan dengan kaki dan tangan terikat di pendopo, dan dipersilakan siapa pun boleh menyiksa. Pagi harinya, setelah semalam dengan badan rusak tak berbentuk lagi dan merintih kehausan, kakek itu sudah tidak ada lagi. Dibawa ke tengah hutan jati dalam kondisi tak bernyawa, menyisakan darah kering dan tiang kayu.

Benarkah dia pengkhianat? Benarkah cara menyiksa sesama sebagai balas dendam atau tujuan memperoleh pengakuan? Gugatan manusiawi itu menghunjam di hati dalam perjalanan hidup Mangun selanjutnya. Pengalaman melihat sendiri bagaimana komandannya memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Menyita dua keranjang tembakau kering milik penduduk yang akan dijual ke pasar, dan menjualnya ke toko di Semarang (hal 84-91).

Pengalaman Mangun sebagai prajurit Tentara Pelajar, kepongahan kekuasaan, menyopiri komandan batalyon Soeharto menjemput jenazah pejuang yang dibunuh di Kedungjati oleh pengarang dijadikan eksplanasi sekaligus awal kepedulian Romo Mangun di kemudian hari. Romo Mangun tidak bangga sebagai bekas anggota Tentara Pelajar yang diawalinya sebagai sopir dan pengantar makanan pada November 1945. Perang membuka ruang tak terbatas untuk menghalalkan segala cara sekaligus mengeksploitasi nafsu serakah-hewani manusia. Perang juga memutus proses pendidikan seminari menengahnya, panggilan dan cita-citanya sebagai pastor tumbuh kembali ketika menempuh pendidikan di SMA Katolik St Albertus di Malang.

Warisan kepedulian

Dalam mengembangkan cerita, pengarang kurang menarik dengan tegas garis-garis yang tajam, antara berbagai kejadian yang pernah dialami Bilyarta dengan saat Mangun berkarya untuk kaum miskin dan terpinggirkan di pinggir Kali Code, maupun pembelaan terhadap korban proyek Kedung Ombo. Romo Mangun dan kawan-kawan bukan melawan rencana pembangunan waduk, tetapi menggugat cara dan pemberian ganti rugi yang layak bagi penduduk.

Pengarang kurang menceritakan garis yang tegas bahwa benih kepedulian Romo Mangun terhadap penghargaan harkat dan martabat kemanusiaan yang dijalaninya lewat berbagai bidang itu dipicu kasus kakek tua. Bisa saja pengarang tidak memperhatikan dengan harapan pembaca sendiri tahu. Padahal, justru dengan penajaman kembali kedua peristiwa itu, sosok Romo Mangun sebagai pejuang manusia dan kemanusiaan akan lebih menonjol dan bernas.

Pengarang perlu diapresiasi berhasil membangun dan mengembangkan karakter tokohnya, selain tokoh utama Romo Mangun. Wahono, misalnya, karena inklinasi buku-buku bacaan dan minatnya, membuat bingung seorang Bilyarta kecil tentang pernyataan Tuhan itu candu (hal 56-59). Apa yang disampaikan Wahono berbeda dengan pengetahuan yang diperolehnya selama ini dari kedua orangtuanya. Atau juga sosok Darman dan Pujiono, teman-teman seperjuangan sebagai anggota Tentara Pelajar.

Banyak sudah warisan Romo Mangun untuk bangsa ini, puluhan judul buku ditulis tentang sosok berikut warna-warni hidupnya. Novel ini lain sebab mengisahkan salah satu sisi perjuangan Romo Mangun sebagai pejuang harkat dan martabat manusia dalam bentuk fiksi. Jaya Suprana dalam diskusi bedah buku di Jakarta, akhir Agustus lalu, mengatakan, “Gus Dur adalah Romo Mangun-nya Islam, sedangkan Romo Mangun adalah Gus Dur-nya Katolik, ya, bisa dibilang gitu kira-kira”. Difilmkan untuk legacy (warisan) Romo Mangun bagi bangsa ini? Mengapa tidak?


Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 September 2016, di halaman 24 dengan judul “Romo Mangun,Pejuang Kemanusiaan”.